Oleh : EKO SULISTYO *)
“Politik itu kegembiraan” benar-benar terjadi di Istana saat peringatan ke 72 hari Kemerdekaan Indonesia. Tanpa mengurangi kesakralan dan kekhidmatan upacara detik-detik proklamasi, peringatan kali ini secara simbolis menjadikan Istana—tempat presiden berkantor dan menerima tamu negara—sebagai “rumah keberagaman” dan “rumah persatuan.”
Pakem kaku, formal dan protokoler yang puluhan tahun menjadi kebiasaan berubah menjadi karnaval budaya Nusantara. Presiden, wakil presiden, pejabat negara dan undangan hadir memakai busana daerah warna-warni. Suasana makin cair ketika Presiden memberikan hadiah sepeda pada peserta dengan pakaian daerah favorit.
Penampilan Istana dalam wajah budaya sebenarnya bukan fenomena baru. Presiden Sukarno pernah menjadikan budaya sebagai soft diplomacy. Dengan cara itu, seremonial menjadi estetis dan jauh dari kesan protokoler. Semua orang merasa nyaman karena formalitas dan informalitas berjalan bersamaan, sekaligus menunjukkan karakter bangsa Indonesia yang bhineka.
Membangun komunikasi
Kegiatan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana yang baru lalu bisa dianggap soft diplomacy untuk membangun komunikasi pemerintah dengan rakyat, pemerintah pusat dengan daerah, serta antara pemerintah dengan tokoh-tokoh politik nasional. Dalam balutan budaya, upacara menjadi luwes dan sukses mempertemukan banyak aktor dan kepentingan.
Secara simbolis upacara peringatan proklamasi tahun ini dapat dianggap sebagai peristiwa budaya yang mengedepankan dialog kebangsaan. Ini sesuai dengan visi Presiden Jokowi tentang “Indonesia-sentris” bahwa pemerintah adalah “pelayan bagi rakyat Indonesia”, bukan kekuasaan.
Selama ini Indonesia-sentris lebih mengemuka sebagai visi pembangunan untuk memajukan Indonesia diluar pulau Jawa serta daerah-daerah terluar dan terdepan dari Indonesia. Namun Indonesia-sentris juga merupakan konsepsi budaya. Sejarah bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam kebhinekaan karena terus berdialog dengan berbagai suku bangsa di dalamnya. Bangsa Indonesia adalah sebuah “kebangsaan kolektif”, semua anak bangsa turut andil, berperan dan bersepakat membentuk Indonesia.
Upacara peringatan 72 tahun Indonesia merdeka kemarin juga dapat dianggap sebagai penyegaran kembali komitmen keberagaman dan persatuan kebangsaan, seperti yang pernah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahwa kebhinekaan adalah jati diri bangsa dan oleh karena itu menjadi harga mati.
Keberagaman memang terus digoyang dalam setahun terakhir di Indonesia. Berbagai kelompok mengeluarkan wacana rasis dan intoleran, bahkan melakukan persekusi atas kebhinekaan dengan mengatasnamakan agama dan suku.
Keberagaman pakaian adat yang dikenakan Presiden, Wakil Presiden, para pejabat dan undangan yang hadir, menyimbolkan bahwa kami mengabdi bagi Indonesia yang terdiri dari beragam daerah dan suku bangsa, bukan mengabdi pada pemerintah dan kekuasaan. Tugas pemerintah adalah melayani keberagaman suku bangsa di Indonesia demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan kegiatan budaya yang ceria, Presiden Jokowi secara simbolis ingin menyatakan bahwa Istana Kepresidenan adalah “Rumah Keberagaman bangsa”, bukan milik penguasa, agama dan suku tertentu. Sebagai “Rumah Keberagaman” maka pintu Istana selalu terbuka untuk merawat, memperkuat dan melindungi keberagaman bangsa.
Rumah Persatuan Bangsa
Dalam negara yang bhineka seperti Indonesia maka salah satu peran pimpinan nasional yang wajib dijalankan adalah fungsinya sebagai “solidarity maker”. Presiden Sukarno pernah memainkan peran ini dengan baik guna menjaga persatuan bangsa yang baru merdeka di bawah tekanan Perang Dingin dan kompetisi politik yang keras di dalam negeri.
Di era milineal sekarang ini, peran sebagai “solidarity maker” bisa dimainkan dengan posisi sebagai “fasilitator kebangsaan”. Sebagai fasilitator, tugas pentingnya adalah menjadikan dialog kebangsaan berlangsung konstruktif dan memberikan solusi untuk bangsa.
Untuk itu, fasilitator kebangsaan harus berdiri diatas semua kepentingan dan golongan. Pegangannya adalah konstitusi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
Dalam sejarah Indonesia potensi gangguan bagi persatuan nasional pernah terjadi karena dua sumber utama. Pertama, daerah-daerah menganggap pemerintah pusat bersikap tidak adil dalam pembangunan dan distribusi kesejahteraan. Sejarah kita tahun 1950-an, ketidakpuasan daerah meledak menjadi ancaman bagi persatuan nasional. Kedua, kompetisi politik dan ideologis untuk merebut kekuasaan diantara elit politik dan pendukunngya.
Indonesia-sentris
Presiden Jokowi menyadari kedua potensi perpecahan itu, tersebut. Karena itu, visi Indonesia-sentris menjadi strategi pembangunan agar kesejahteraan dan keadilan sosial tidak hanya dirasakan di Jawa dan Sumatera.
Rivalitas politik bisa menjadi penyebab terkotak-kotaknya masyarakat berbasis figur dan parpol. Maka, dalam budaya politik primodial saat ini, figur politik menjadi faktor yang strategis dalam suhu politik nasional. Tokoh-tokoh nasional menjadi kunci persatuan bangsa.
Dalam konteks ini, upacara peringatan ke 72 kemerdekaan RI dapat dianggap sebagai medium komunikasi diantara tokoh-tokoh nasional yang berdampak pada kesejukan politik nasional. Pertemuan antara Presiden Republik Indonesia sejak era BJ Habibie, Megawati, Susilo Bambang Yudoyono hingga Presiden Jokowi menunjukkan bahwa perbedaan politik tidak boleh mengabaikan kenyataan yang paling esensial: persatuan Indonesia.
Upacara peringatan ke 72 kemerdekaan RI itu dapat dianggap sebagai komitmen Presiden Jokowi untuk menjadikan Istana sebagai “Rumah Persatuan Bangsa.” Sebagai rumah persatuan bangsa, istana menjadi inklusif bagi semua kelompok dan golongan.
———————
Penulis adalah Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden.
Sumber: KOMPAS, 4/9/2017.
.jpg)
