Category: Ragam

  • Bantuan Tempat Ibadah BOTI DKI Jakarta, Gubernur Anies Tinggal Melaksanakan

    Bantuan Tempat Ibadah BOTI DKI Jakarta, Gubernur Anies Tinggal Melaksanakan

    JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Bantuan pemerintah daerah DKI Jakarta yang diperuntukan tempat-tempat ibadah agama agama yang ada di Jakarta merupakan proses panjang yang tidak serta merta di klaim hasil dari orang tertentu atau bahkan oleh Gubernur. William Yani Nuwawea mantan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan merasa jengah akan adanya klaim-klaim bahwa program bantuan untuk tempat ibadah itu karena prestasi seseorang dan juga gubernur.

    Willian Yani anggota DPRD periode 2009-2014 dilanjutkan 2014-2019 ini mengisahkan kronologi akan adanya kuncuran dana bantuan rumah ibadah yang sekarang dinamakan BOTI tersebut di sebuah Caffee Kohito kawasan Pasar Rebo Jakarta Timur Senin 21 November 2022.

    Diceritakan William bahwa wacana atau usulan adanya bantuan rumah ibadah itu diperoleh saat dirinya mengadakan reses sebagai anggota DPRD ketika itu. Di mana setiap ada reses banyak aspirasi masyarakat yang meminta agar adanya anggaran untuk rumah ibadah. Kenapa, karena saat itu menurut warga kalaupun ada hanya sebatas Masjid dan itu masih terbatas.

    “Saat ada warga yang menyampaikan aspirasi tersebut ada juga dari teman teman Nasrani yang juga menyampaikan aspirasi yang sama agar gereja juga mendapatkan bantuan”, tandas William.

    Mendapatkan aspirasi masyarakat untuk memperjuangkan bantuan untuk tempat ibadah khususnya Kristen, kemudian menemui Pdt Albert Muntu gembala jemaat GPdI Pasar Rebo dan juga salah satu pendeta yang berjemaat di daerah Cijantung Jakarta Timur di sebuah Restoran di daerah Kampung Tengah – Condet Jaktim..

    Hingga kemudian melakukan proses panjang termasuk diundang untuk dengar pendapat di anggota dewan dan pdt Albert ini salah satunya yang turut mengawal dan berjuang agar dana untuk bantuan rumah ibadah itu disetujui.

    Sekali lagi, tandas William tempat ibadah itu sudah diperjuangkan dan melalui proses panjang, bukan hasil dari gubernur atau kelompok yang mengklaim itu perjuangannya.

    Kembali pada proses awal bagaimana menggoalkan bantuan untuk tempat ibadah untuk menyalurkan banyaknya aspirasi dari masyarakat tersebut. Karena posisi William ketika itu di komisi A bukan ranhanya untuk membahas tentang bantuan rumah ibadah.

    Nah, ketika adapembahasan di Komisi E di mana ada rekan anggota DPRD bapak Syahrial Ketua Komisi E ketika itu, maka disampaikanlah aspirasi masyarakat tentang perlunya ada anggaran rumah ibadah untuk kalangan Kristen tersebut.

    Dan di pembahasan di komisi E itulah usulan dari aspirasi masyarakat tentang anggaran rumah ibadah itu disetujui dan di ketok sebagai program kerja anggota DPR D DKI Jakarta.

    Terkait hal ini ketika dikonfirmasikan Syahrial membenarkan adanya persetujuan menyiapkan anggaran untuk tempat-tempat ibadah semua agama. Kenapa, lanjut Syahrial semangatnya adalah bagaimana persetujuan adanya anggaran untuk rumah-rumah ibadah ini agar kita tetap menjaga keberagaman dan kesetaraan untuk semua agama. Jadi bukan agama tertentu saja yang mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah tetapi dari semua agama.

    Kemudian menanggapi adanya klaim sepihak kalau anggaran untuk rumah ibadah yang kemudian disebut BOTI ini hasil orang atau kelompok tertentu biarkan saja. Toh siapa yang berjuang dan siapa yang berkeringat untuk menggoalkan anggaran itu jejak di gitalnya masih bisa ditelusuri.

    Bagi kami lanjut Syahrial bahwa perjuangan itu dilakukan semua anggota komisi E bahkan beberapa anggota dewan dari komisi lainnya. Tujuannya agar pemerataan dan keadilan itu bisa tercapai untuk semua masyarakat pemeluk agama di DKI.

    William merasakan begitu besarnya peran penting Pak Syahrial selaku ketua Komisi E dalam menggoalkan anggaran rumah ibadah untuk semua agama ini.

    Setelah disetujui anggaran rumah ibadah kemudian William menemui kembali pendeta Albert Muntu yang memang sama-sama berjuang. Melalui pertemuan tersebut William baru tahu kalau di kelompok Prostestan itu ada beberapa aras gereja.

    Berdasarkan informasi dari Pendeta Albert Muntu anggaran itu bisa dikucurkan hanya melalui PGI atau persekutuan Gereja di Indonesia wilayah DKI Jakarta, maka kemudian dicarikan solusinya hingga kemudian dipertemukan dengan salah satu pimpinan aras yang lain yang kebetulan Pendeta Albert juga anggota dari aras tersebut.

    Perihal satu-satunya sarana untuk menyalurkan bantuan ini memang diperkuat dengan Pdt Ferry Simanjuntak sekretaris umum PGI W DKI Jakarta dalam pertemuan dengan Pembimas Kristen DKI t3lusur 22/1/20, merespon adanya BOTI ini mengatakan bahwa sebenarnya untuk dana BOTI ini sudah diupayakan dari tahun 2017, seperti yang diungkapkan Pembimas Kristen DKI Jakarta Lisa Mulyati, di maka ketika itu pembimas ikut menyampaikan bahwa rumah-rumah ibadah semua agama harus mendapat perhatian yang sama dari pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI dan melalui PGI.
    Ferry sendiri kemudian dalam pertemuan dengan pembimas Kristen DKI Jakarta itu agar tak disangka berbau politis, pada waktu rapat dengan anggota dewan. DPRD ikut merespon, terhadap apa yang menjadi harapan gereja terutama PGI W DKI Jakarta, agar semua aras Gereja dilibatkan untuk mengetahui dan memahami apa itu BOTI.

    Persoalan pembagian melalui jalur mana itu bukan ranah yang diperjuangkan lagi, bagi William yang mau ditekankan adalah bahwa anggaran untuk bantuan rumah ibadah atau sekarang memakai istilah Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) sudah goal alias disetujui dalam rapat anggota dewan 2019 yang lalu.
    Maka melalui berita ini William ingin meluruskan bahwa BOTI itu bukan hasil dari Gubernur ataupun salah satu pendeta saja. Karena anggaran ini memang sudah disetujui dan pasti dianggarkan pihak eksekutif dalam hal ini gubernur tinggal menyalurkan saja.

    Pdt Albert Muntu yang ketika ditemui perihal BOTI ini memang juga merasakan prihatin kalau ada orang atau gubernur yang mengklaim ini usahanya. Karena ketika Pak William mengatakan kalau ada anggaran untuk tempat ibadah Albert mengajak William bertemu dengan salah satu pimpinan aras untuk membicarakan adanya anggaran rumah ibadah.

    Kalaupun dalam perjalanan lalu di klaim dan sebagainya itulah yang terjadi, lanjut Albert Muntu yang semua dokumen poto pertemuan dan mengikuti sidang di DPRD DKI masih tersimpan hingga kini pungkasnya.c

  • Akses jalan Cianjur – Bogor masih belum bisa dilalui akibat dampak Gempa kemarin

    Akses jalan Cianjur – Bogor masih belum bisa dilalui akibat dampak Gempa kemarin

    Cianjur – Jalan penghubung wilayah bogor – cianjur tepatnya di kecamatan cugenang kabupaten cianjur tertimbun longsor sejak kemarin senin(21/11/22), hal tersebut merupakan dampak dari guncangan gempa 5,6 Magnitudo yang terjadi pada pukul 13:20 wib pada hari kemarin.

    Akibat dari gempa yang berpusat di kabupaten cianjur tersebut bukan hanya mengakibatkan kerusakan material tetapi juga banyak merenggut korban jiwa. Seperti halnya yang terjadi di kecamatan cugenang, akibat dari gempa mengakibatkan longsor dan menimpa pengendara yang memalui jalan tersebut.

    Kasad Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan “saat ini kita buka dulu jalan karena akan dilalui oleh Presiden Joko Widodo yang akan langsung meninjau lokasi longsor Di desa palalangon, kecamatan Cugenang siang ini (22/11/22).

    Menurutnya “masih ada korban yang terrimbun dilokasi kejadian dan hingga saat ini proses pencarian masih dilakukan, korban tertimpa longsor berikut dengan kendaraan yang ditumpanginya saat mengemudi” ujarnya kepada awak media. Selasa (22/11/22).

    Tim gabungan saat ini masih melakukan evakuasi disekitar lokasi kejadian hal itu diambil untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan.

    Dari pantauan media aesennews.com dilokasi kejadian terdapat beberapa alat berat yang di kerahkan untuk membersihkan longsoran.

    Dudung juga menambahkan “meterial longsor yang menutupi badan jalan sudah dibersihkan dengan bantuan alat berat dan air sebagai pembersih agar jalanan tidak licin, serta dalam waktu cepat harapan kita bisa dilalui oleh kendaraan”.

    Sementara itu, Brigjen TNI Rudi Saladin saat ditemui awak media mengatakan “Alhamdulillah kita sampai saat ini sudah mengevakuasi 13 korban jiwa. Diantaranya 12 orang ditemukan kemarin, dan pagi tadi 1 orang”. Ujarnya.

    (Asep)

  • Danang Maharsa Wabud Sleman: Keberagaman Harus Dirawat dan Dijaga Bersama

    Danang Maharsa Wabud Sleman: Keberagaman Harus Dirawat dan Dijaga Bersama

    SLEMAN, WARTANASRANI.COM – Sleman udara page itu Kamis 20 Oktober 2022 terasa sejuk setelah semalaman kota Sleman Jogyakarta di guyur hujan. Kesejukan itu berlanjut pada saat Persatuan Wartawan Nasrani di terima dengan ramah oleh wakil bupati Sleman Danang Maharsa di ruang rumah kaca lantai II di mana keseharian pak Wabud bekerja.

    Pengurus Pusat Pewarna Indonesia bersama Panitia Apresiasi Pewarna Indonesia dan Rapat kerja nasional serta Pengurus Daerah Pewarna Jogyakarta difasilitasi Pdt Daniel Pujarsono yang akrab dipanggil dengan sebutan Abah Daniel.

    Pertemuan page itu Danang M wakil bupati mengatakan bahwa memang hidup ini butuh warna sehingga muncul keindahan ucapnya mengawali bincang pagi itu.

    Bicara Sleman adalah bicara keberagaman di mana banyak suku dan agama yang ada di Sleman dan itu perlu di rawat dan di jaga bersama. Karena perbedaan atau keberagaman yang kita punya itu sesuatu keunikan dan kekayaan yang Indonesia miliki.

    “Saya sebagai wakil bapak dari masyarakat Sleman harus mau mendengar semua masyarakat Sleman. Baik yang baik ataupun yang tidak baik harus saya dengar dan jika tidak baik bersama kita selesaikan”, tandas nya serius.

    Tentang keberagaman itu warisan luhur dari bangsa ini dan ketika teman teman Pewarna dalam kiprahnya selalu mengedepankan pentingnya menjaga dan merawat keberagaman itu maka perlu didukung termasuk kami pemerintahan di kabupaten Sleman ini.

    Tentang peran jurnalis Danang mengaku sangat berterimakasih karena dengan peran mereka banyak hal yang bisa mendapatkan informasi dan dari informasi itu bisa dijadikan petimbangan ketika mengambil kebijakan.

    “Saya sendiri senang berkumpul dengan teman teman wartawan sambil ngupi ngupi tanpa harus secara formal. Karena melalui teman teman itu banyak informasi baik kritik ataupun keberhasilan kinerja pemerintah”, tandasnya.

    Kehadiran Pewarna yang dikomandani langsung Yusuf Mujiono ketua umum yang didampingi Gabriel Hartanto bidang pengembangan media dan informasi, Donny Leonardo Ketua bidang antar lembaga, Anna Kezia depa Rohani dan Pelmas yang sekaligus ketua panitia nasional API dan Rakernas dan Arief Widiyanto sekretaris daerah Pewarna Jogya serta ketua panitia lokal. Dimana Yusuf setelah memperkenalkan secara singkat tentang Pewarna sekaligus meminta pak Wabud untuk hadir membuka rakernas Pewarna yang direncanakan Selasa 29 Oktober 2022di Hotel Kana di Kaliurang serta meminta dukungannya untuk helatan akbar Pewarna ini.

    Terkait permohonan Pewarna pak Wabud sangat senang pertama karena Sleman sudah dipilih sebagai tuan rumah untuk rapat kerja teman teman wartawan nasrani dan dikesempatan itu pak Wabud siap untuk hadir dan sekaligus mendukung sesuai kapasitas yang dimiliki sebagai pemerintah daerah.

    “Terimakasih untuk teman teman Pewarna yang sudah menetapkan Sleman sebagai tuan dan nyonya rumah untuk menggelar acara ini. Tentu kami sangat senang dan membuka dari menyambutnya”, ungkapnya tersenyum.

  • YKI, PNPS GMKI, Program Doktor UKI, PGI dan Pewarna Gelar Seminar Bertajuk, Mencermati Rancangan KUHP Dalam Merawat Pancasila Sebagai Ideologi Negara

    YKI, PNPS GMKI, Program Doktor UKI, PGI dan Pewarna Gelar Seminar Bertajuk, Mencermati Rancangan KUHP Dalam Merawat Pancasila Sebagai Ideologi Negara

    WARTANASRANI.COM, JAKARTA – Mengenang satu tahun wafatnya Sabam Sirait lima lembaga, yaitu Yayasan Komunikasi Indonesia (YKI), Pengurus Nasional Perkumpulan Senior GMKI (PNPS GMKI), Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dan Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) sepakat mengadakan seminar dengan tema “Mencermati Rancangan KUHP Dalam Merawat Pancasila Sebagai Ideologi Negara”.

    Sekilas terkait sosok Sabam Sirait, yaitu dikenal sebagai tokoh pergerakan dan politikus senior Indonesia. Semasa hidupnya, Sabam Sirait dikenal karena konsistensi, keteguhan hati dan berprinsip dalam bernegara dan berbangsa yang selalu menjunjung tinggi kemajemukan, demokrasi dengan dasar Pancasila. Ia banyak memberi sumbangan pemikiran bagi bangsa dan negara untuk membangun demokrasi di Indonesia. Sikap, pendirian, pemikiran dan pelayanannya hingga pergaulan politiknya terimplementasi dan menyatu sebagai politisi sejati. Dalam perjalan hidupnya día meyakini bahwa politik itu suci.

    Pada saat seminar dibuka, kata sambutan mewakil Rektor UKI, yaitu Dr. Hulman Panjaitan, SH, MH menyampaikan dalam sambutannya bahwa kerjasama antara Yayasan Komunikasi Indonesia (YKI), Pengurus Nasional Perkumpulan Senior GMKI (PNPS GMKI), Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dan Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) sudah terjalin dan terealisasi sekian kalinya. Adanya kerja sama ini juga memberi dampak bagi kampus, yaitu saat ini UKI Raih Akreditasi Unggul BAN-PT 2022.

    Selain narasumber dan moderator, hadir juga Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., ketua Yayasan Komunikasi Indonesia Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH, Ketua Umum Pewarna Indonesia Yusuf Mujiono, Ketua Umum RHEMA Dwi Urip Premono. Hadir juga Senior-senior GMKI, anggota Pewarna Indonesia dan anggota RHEMA.

    Untuk mengenang satu tahun wafatnya Sabam Sirait diadakan acara ibadah dan seminar dengan tema “Mencermati Rancangan KUHP Dalam Merawat Pancasila Sebagai Ideologi Negara” sebagai moderator oleh Prof.Dr. Marten Napang, SH, MH, M.Si.
    Narasumber yang hadir sebagai narasumber Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.,Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Dr. Maruarar Siahaan, S.H. Rektor UKI 2014-2018, Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum. Guru Besar Hukum UKI.

    Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.,Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menyampaikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, Pancasila sebagai paradigma pengembangan Ilmu Pengetahuan, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai Ideologi negara.

    Karjono menyampaikan bahwa KUHP yang sekarang merupakan warisan penjajah kolonial dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Perlunya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa.

    Maruarar Siahaan menyampaikan bahwa “melihat kondisis saat ini, keadilan sedang runtuh. Keadilan adalah untuk memberantas ketidakadilan. Lanjut Maruarar “sesuai dengan sila kemanuasian yang adil dan beradab. Mudah untuk menyebutkan keadilan, tetapi sulit untuk mewujudkannya”. Mantan Rektor UKI ini menyinggung soal pejabat daerah tertentu menolak kehadiran rumah ibadah, “Tidak mungkin suatu pejabat tertentu dengan nyata menolak pembangunan rumah ibadah, jikalau itu dilakukan, maka hal itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jikalau itu dilakukan, maka sudah melanggar sumpah sebagai pejabat publik” ungkapnya.

    “Pancasila sebagai Filsafat, harus kita renungkan di mana kebenaran Pancasila itu? Harus terus direfleksikan terkait nilai-nila Pancasila itu. Pancasila menjadi filsafat. Pancasila harus masuk dalam konstitusi kita dan menjadi norma yang unggul dan prioritas”, tegasnya.
    Maruarar Siahaan juga menegaskan bahwa “Pancasila tidak boleh ditafsirkan dengan cara agama tertentu harus dilihat sebagai ideologi negara. Muatan nilai pancasila sebagai nilai etik yang diturunkan menjadi norma”.
    Maruarar mengingatkan bahwa “Ketika HAM masuk dalam Konstitusi, yang memuat perlindungan, penghormatan dan pemenuhan menjadi tanggung jawab pemerintah. Tidak ada lagi istilah mayoritas dalam konstitusi kita”.

    Mompang L. Panggabean menyatakan “Pancasila tidak akan pernah mati. Pancasila harus dihidupi dan diinginkan hidup sebagai suatu dasar negara. Menghidupinya dengan merawat melalui instrumen hukum, politik dan sosial yang dapat melindungi seluruh rakyat Indonesia” tegasnya.

    Lebih lanjut diutarakan Mompang “Kelahiran UU TP Subversi pada saat Indonesia dalam situasi revolusi dan normanya terlalu luas sehingga bertentangan dengan HAM”. Pada saat Lokakarya Batu, 23-26 Oktober 1978, lanjutnya “menyatakan tindak pidana subversi dilakukan dengan motif, latar belakang tujuan politik”.

    Mompang L. Panggabean juga memaparkan bahwa “Pencabutan UU No. 11 PnPs Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subvers dengan UU No. 26 Tahun 1999. UU No. 11 PnPs Tahun 1963 bertentangan dengan HAM dan prinsip negara yang berdasarkan atas hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga penerapannya menimbulkan ketidakadilan dan keresahan dalam masyarakat”.

    “Pancasilah harus dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari hal-hal yang sederhana” tegas Mompang.

    Mompang mengingatkan bahwa “Pidana bukan satu-satunya untuk menegakkan keadilan dan hukuman”. Pasal-pasal dalam setiap undang-undang harus menjiwai nilai-nilai pancasila. Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”
    Pancasila harus dirawat secara berkelanjutan oleh masyarakat Indonesia dan menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara.(APM)

  • Rayakan HUT Ke 51 Tahun PGLII Ajak Tidak Menggunakan Bahan Plastik

    Rayakan HUT Ke 51 Tahun PGLII Ajak Tidak Menggunakan Bahan Plastik

    BATAM, WARTANASRANI.COM – Perayaan Ke 51 tahun Persekutuan Gereja Gereja dan Lembaga lembaga Injili Indonesia (PGLII) di gelar di salah satu hotel di kawasanbkota Batam Kepri, Selasa (30/8/22). Acara yang dihadiri dari berbagai utusan sinode dan lembaga anggota PGLII dari seluruh Indonesia dibuka dengan ibadah yang disampaikan oleh Ketua Umum PGLII Pdt. Dr Ronny Mandang M.Th.

    Di mana dalam kotbahnya Pdt Ronny mendasarinya dari firman Tuhan dari Matius 28 ayat 19 hingga 20 menekankan pentingnya setiap warga atau anggota PGLII membawa Injil dan berani memberitakan Injil bagi Indonesia. dalam segala situasi dan rintangan rintangan apapun Injil harus tetap diberitakan.

    Perayaan HUT Ke 51 tahun ini terbilang sukses, dihadiri sekitar 500 jemaat semua tak terlepas dari kerja keras ketua panitia Pdt Ferry Pandiangan yang didukung penuh ketua PGLII Kepri Pdt Jimmy Longo serta jajarannya.

    Dalam sambutannya Ferry Pandiangan mengucapkan terimakasi atas kepercayaan dari Pengurus PGLLI Pusat di mana Batam sebagai tuan rumah dan itu menjadi suatu kehormatan bagi PGLII Kepri

    “PGLLI Kepri bisa menyelenggarakan acara skala nasional yang mendatangkan peserta dari berbagai daerah, ini semata hanya anugerah kalau PGLII bisa rayakan HUTnya ke 51 tahun” , tandasnya bangga sembari menambahkan kalau waktu yang diberikan untuk menyiapkan acara ini hanya singkat tetapi bisa berjalan dengan baik.

    Sedangkan Pdt Jimmy Loho MA selaku ketua PGLLI Kepri di depan tamu undangan dan walikota Batam serta utusan dari pemerintah baik kejaksaan kepolisian anggota DPD RI serta utusan utusan aras nasional bahwa PGLII di Kepri ada di tujuh Kabupaten dan kota.

    Kehadiran PGLII di Kepri dipastikan siap bekerjasama dan mendoakan pemerintah.

    “Sebagai gereja kami taat membayar pajak yang di dalamnya pajak tersebut akan mensejahterakan masyarakat”, tukas Jimmy sembari menambahkan bahwa pajak kendaraan di Batam adalah salah satu masukan besar di PEMDA.

    Bagi Jimmy tugas gereja itu berdoa dan berusaha menyejahterakan kota di mana tinggal

    Menarik dalam perayaan HUT ke 51 tahun, PGLII menyerukan beberapa hal terkait dengan kondisi bangsa dan negara yang disampaikan langsung ketua Umum Pdt Dr Ronny Mandang.

    Dalam seruan tersebut Antaranya mendukung dan mengapresiasi kerja pemerintah Presiden Joko Widodo dan kabinetnya yang berhasil membangun infrastruktur kemudian kecekatan pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid 19 yang bisa dikatakan negara yang paling cepat mampu mengatasi pandemi.

    Kemudian perihal kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian

    Namun disisi lain juga ada beberapa keprihatinan yang masih perlu ditindaklanjuti pemerintah seperti adanya paham radikal yang ingin mengganti ideologi negara dengan dasar agama tertentu dan ini harus segera diatasi karena pahamnya yang anti Pancasila dan keberagaman.

    Selanjutnya tentang sampah plastik ini juga menjadi perhatian serius mengingat dampak yang ditimbulkan oleh sampah plastik yang sulit di daur ular akibatnya merusak ekosistem.

    Untuk itu dalam HUT ke 51 mengajak dan sekaligus melarang penggunaan bahan bahan dari plastik baik di rumah rumah tangga jemaat kegiatan greja dan kegiatan lainya dengan mengganti bahan yang ramah lingkungan

    “Mulai hari ini saya mengajak untuk tidak memakai plastik dalam setiap kegiatan”, ajak Pdt Ronny serius.

    Adapun puncak acara perayaan HUT Ke 51 tahub pihak Pengurus Pusat PGLII mengajak jemaat untuk mengatasi pemanasan global dengan menanam pohon baobap yakni sebuah pohon dari Afrika yang bisa mencapai usia ribuan tahun dan yang paling penting pohon tersebut menghasilkan tiga manfaat atau three life antaranya bisa menyimpan air, penghijauan serta buahnya yang banyak manfaatnya.

    Bukti ajakan menanam pohon Baobap Pdt Ronny Mandang dibantu panitia membagikan secara simbolik biji pohon baobap kepada jemaat termasuk walikota Batam dan juga anggota DPDRI dari Kepri Richard Pasaribu.

    Baru ditutup dengan pemotongan tumpeng tanda ucapan syukur.

  • SURAT PERNYATAAN PGLII, SERUAN HENTIKAN KEKERASAN

    SURAT PERNYATAAN PGLII, SERUAN HENTIKAN KEKERASAN

    JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Menyikapi tindak kekerasan dan pembunuhan di Kampung Nogolait, Distrik Keneyam, Kabupaten Nduga, Papua pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII) mengeluarkan Surat Pernyataan PGLII Seruan Hentikan Kekerasan. Berikut isi lengkap seruan PGLII tertanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pengurus Pusat PGLII Pdt. Dr. Ronny Mandang, M.Th (Ketua Umum) dan Pdt. Tommy Lengkong, M.Th (Sekretaris Umum);

    Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, Pkl. 09.15 WIT, kembali terjadi tindak kekerasan dan pembunuhan di Kampung Nogolait, Distrik Keneyam, Kabupaten Nduga, Papua, oleh “kelompok tertentu” yang menyebabkan korban jatuh 10 orang: 7 orang meninggal dunia, 2 orang sekarat dan 1 luka-luka. Di antara yang meninggal tercatat seorang tokoh agama Kristen setempat, Pdt. Eliazer Baner, S.Th. dari Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) yang menjalankan tugas gereja di GKII wilayah Nduga.

    Adapun nama-nama para korban tersebut sebagai berikut:

    1. Yulius Watu , 23 thun, laki-laki, swasta, suku NTT. Meninggal Dunia (MD).
    2. Hubertus Goti, 41 thn, laki-laki, swasta, suku NTT. MD.
    3. Daeng Marannu, 42 thun, laki-laki, swasta ,suku Makassar. MD
    4. Taufan Amir ,42 thun, laki-laki, swasta , suku Makassar. MD
    5. Johan, 26 thun, laki-laki, swasta, suku NTT. MD.
    6. Alex, 45 thun, laki-laki, swasta ,suku Key. MD.
    7. Yuda Nurusinga, laki-laki, 22 tahun , swasta, suku Batak. Sekarat
    8. Nasjen , laki’-laki, 41 tahun, swata, suku Makassar . Sekarat.
    9. Sudirman, laki-laki, 36 tahun, swasta, suku Makassar. Luka  bacok di tangan sebelah kiri.
    10. Eliaser Baner, laki-laki, 54 tahun, Pendeta Gereja Kemah Injil Indonesia di Nduga. MD

    Memperhatikan hal tersebut di atas, maka dengan ini PGLII menyatakan:

    1. Rasa dukacita yang sangat mendalam kami sampaikan kepada seluruh keluarga para korban dan Gereja Kemah Injil Indonesia, disertai doa kiranya Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan. Rasa penyesalan yang mendalam karena di antara korban terdapat tokoh agama setempat, Pendeta Eliaser Baner (54), yang adalah pelayan umat GKII.
    2. Bahwa PGLII mendesak kepada Presiden RI, Panglima TNI dan KAPOLRI untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang patut diduga melibatkan oknum aparat keamanan dan kelompok-kelompok yang memegang senjata, dan yang telah berwujud kepada korban manusia dan harta benda dari masyarakat sipil dan aparat keamanan, bahkan menimbulkan pengungsian masyarakat demi menghindari ancaman kekerasan. Pemerintah harus bertindak melindungi dan memberikan rasa aman secara maksimal pada masyarakat di tanah Papua, dan dalam segala kondisi agar tidak pernah mencederai rakyat sipil yang tidak bersenjata.
    3. Bahwa PGLII mendesak kepada seluruh pihak baik kelompok-kelompok yang memegang senjata dan aparat keamanan untuk menghentikan berbagai bentuk kekerasan yang hingga kini masih belum berakhir, sekaligus mengusut tuntas peristiwa pada tanggal 16 Juli 2022 yang memakan korban sangat banyak. Kami juga meminta agar dibentuk Team Pencari Fakta dari unsur yang netral, yang melibatkan bidang yang terkait, maupun tokoh masyarakat guna menjamin profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.
    4. Bahwa PGLII mendesak Pemerintah dan aparat keamanan agar seluruh wilayah Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah, tetap hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan pengamanan dalam tingkatan atau status “Tertib Sipil”, demi tetap terciptanya damai serta toleransi di antara seluruh masyarakat di tanah Papua.
    5. Bahwa PGLII menyerukan kepada umat kristiani di tanah Papua tetap harus mengutamakan pentingnya nilai-nilai iman Kristen sebagai tonggak hidup damai dan sejahtera. Narasi-narasi kekerasan bukanlah nilai-nilai iman Kristen dan praktek-praktek kekerasan bukanlah praktek keimanan Kristen.

  • PEWARNA mendapatkan Daging Kurban 50 paket dan 2,5 Kwintal beras dari Pompes Al Zaitun

    PEWARNA mendapatkan Daging Kurban 50 paket dan 2,5 Kwintal beras dari Pompes Al Zaitun

    JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Persaudaraan sebagai sesama anak bangsa terlihat nyata dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Negeri tercinta Indonesia. Seperti perayaan Idhul Adha 1443 Hijriah atau hari raya korban tahun 2022. Bagaimana kita bisa saksikan bersama sekalipun ada tidak merayakannya tetapi saling mendukung seperti kelompok masyarakat Budha yang memberikan sumbangan korban ke Masjid Istiqlal demikian pula dengan Gereja Katolik. Selain itu ada warga GKI di Tangerang yang juga menyumbangkan hewan korban ke Masjid setempat.

    Pemandangan ini sudah menjadi tradisi yang terus terpelihara hingga kini sebagai wujud kebersamaan sesame anak bangsa. Ada yang menarik di mana justru pihak Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai pesantren terbesar di Asia di setiap perayaan kurban selalu membagikan korbannya bukan saja ke sesama umat Muslim tetapi juga kepada lintas agama.

    Salah satu yang diberikan daging kurban dari Al Zaitun adalah Persatuan wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA), Selasa 12/7/22 di kantor redaksi GAHARU Komplek Keuangan, Jalan Budhi IX No 9 Jakarta Barat.

    Pihak Al Zaitun yang diwakili Bapak Ali dan tiga krue menyerahkan daging kurban sebanyak 50 paket @ 4 kg Plus beras sebanyak 50 karung @ 10 Kg yang diterima langsung oleh Yusuf Mujiono Ketua Umum PEWARNA didampingi Supendi bagian marketing Majalah GAHARU serta warga setempat ibu Ita.

    Pak Ali dikesempatan itu menyampaikan salam hangat dari Pimpinan Pompes Al Zaitun yakni Syaykh Panji Gumilang, pertama menyampaikan trimakasih untuk ucapan selamat Idhul Adha kepada keluarga besar Pompes Al Zaitun selanjutnya Syaykh berpesan agar kita semua tetap berbuat baik kepada semua orang sampai kapanpun. Hal ini senada dengan kotbah saat perayaan Idhul Adha di Komplek Al Mahaj Al Zaitun Indramayu Jawa Barat.

    Selain itu Pak Ali juga menyampaikan kalau tahun ini untuk pembagian kurban tidak seperti tahun yang lalu, namun pembagiannya makin banyak sasaran yang dibagikan. Namun Ali tetap berharap agar tali persaudaraan tetap terjalin sebagai sesame anak bangsa yang saling menghormat.

    Sementara Yusuf Mujiono Ketua Umum PEWARNA pertama mengucapkan salam hormat kepada pimpinan Pompes AL Zaitun atas persahabatan dan persaudaraan yang terjalin selama ini.

    “Saya merasa bangga di mana pihak Pompes dalam hal ini syaykh Panji Gumilang sudah seperti orang tua bagi PEWARNA yang selalu memperhatikan kami (Pewarna) red, di mana selama ini sudah banyak sekali berbagi berkat, terutama sejak pandemi hingga kini, dan kami berdoa agar Pimpinan Al Zaitun Syaykh Panji diberikan kesehatan dan semakin banyak memberkati”, tukas Yusuf yang juga pemimpin Majalah GAHARU ini mantab.

    Perhatian Pompes Al Zaitun kepada PEWARNA selama ini dirasakan sangat membantu terutama saat pandemic bagaimana teman teman yang terdampak sedikit bernafas lega adanya bantuan sembako dari Pompes Al Zaitun.

    Sedangkan Hervin Devananda Ketua PD Jabar juga bersyukur, inilah jalinan persaudaraan yang saling menghidupkan biarpun berbeda tetap sama saling menghargai dan membantu. Inilah perjuangan yang terus di jaga agar tetap terjaga keberagaman, tutupnya.

    Pondok Pesanteran Al Zaitun yang terus memperjuangkan toleransi dan melalui lembaga pendidikan, dan kemandirian ekonomi ini, tentu bukan sloga belaka, tetapi nyata bagaimana Al Zaitun melalui kepemimpinan Syaykh Panji membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau berkunjung di Pompes. Menariknya setiap perayaan 1 Suro atau 1 Muharam pihak Pompes selalu mengundang berbagai tokoh lintas agama, masyakarat untuk bersama dalam satu perayaan di Msjid Rahmatan Lil Alamin di Komplek Pompes terbesar yang saat ini dihuni 6000 –an siswa ini.

  • BERJALAN SUKSES, MAHASISWA PASCASARJANA DOKTOR TEOLOGI APRESIASI DAN TANGGAPI TEMA KULIAH UMUM STT IKAT

    BERJALAN SUKSES, MAHASISWA PASCASARJANA DOKTOR TEOLOGI APRESIASI DAN TANGGAPI TEMA KULIAH UMUM STT IKAT

    JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta, hari ini, Jumat (10/06/2022), kembali menggelar Kuliah Umum semester genap tahun akademik 2021-2022 dengan tema, “Menemukan Manusia Pancasila” dan Sub Tema, “Melalui Kuliah Umum ini menjadi penghentar lembaga Pendidikan dan gereja menemukan peta jalan strategi Pendidikan yang memimpin pemulihan dan bangkit bersama membangun peradaban dunia”.

    Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. saat menyampaikan materi kuliah umum dengan tema, menemukan manusia pancasila.

    Kuliah Umum yang berlangsung di Aula kampus STT IKAT, Jalan Rempoa Permai No. 2 Bintaro, Jakarta Selatan dan dipandu Dr. Clartje S. E. Awulle, S.H., M.Th sebagai moderator, menghadirkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

    Dalam paparannya, Yasonna mengingatkan peserta kuliah umum, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara online, agar tidak merasa asing di negeri sendiri. Karena Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Ideologi Pancasila sebagai dasar negara telah mempersatukan segala perbedaan yang ada, termasuk perbedaan agama.

    “Kita adalah anak-anak bangsa yang sama seperti orang lain. Jangan merasa seperti anak tiri, merasa sebagai warga kelas dua!” pungkasnya.

    Lebih jauh, Yasonna menyatakan bahwa untuk menjadi anak bangsa, manusia Pancasila sejati, maka orang Kristen, Gereja harus menjadi contoh dan mampu mengimplementasikan di dalam hidup nilai-nilai Pancasila itu.

    “Kita harus memberikan contoh! Gereja harus menunjukkan contoh melalui prilaku kita sebagai anak-anak bangsa yang mencintai negara ini,” tegasnya.

    Foto bersama, mahasiswa kelas doktoral sebelum mengikuti kuliah umum

    Sementara itu, terkait tema dan sub tema kuliah umum, beragam tanggapan disampaikan peserta kuliah umum, khususnya dari mahasiswa Program Pascasarjana Doktor Teologi yang hadir secara langsung.

    “Kami sebagai mahasiswa doktoral mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., dalam memberikan pencerahan kepada para mahasiswa STT IKAT dan telah memberikan spirit kebangsaan dalam menumbuhkembangkan semangat kebangsaan dan bernegara,” tutur Abraham Irwan Santoso, mahasiswa doctoral konsentrasi kepemimpinan Kristen.

    “Saat ini Indonesia sedang mengalami krisis dan sangat membutuhkan manusia-manusia Pancasila yang seutuhnya, yang paham bahwa Indonesia adalah negara yang dibangun atas dasar 5 sila yang emiliki nilai-nilai luhur bernegara dari para pendiri bangsa. Majulah Indonesiaku, majulah bangsaku, majulah generasi muda menjadi manusia Pancasila sejati,” tuturnya lagi penuh semangat.

    Tak jauh berbeda disampaikan oleh Joice Ester Raranta mahasiswa doktoral konsentrasi Kepemimpina Kristen. Menurut Dosen STT Paulus ini, manusia Pancasila seutuhnya yaitu manusia yang benar-benar mengerti, paham dan melaksanakan nilai-nilai yang ada di Pancasila merupakan solusi dalam mengatasi krisis kebangsaan hari-hari ini. Namun demikian, menurutnya visi menjadi pancasilais akan lebih mudah diupayakan bila didukung keteladanan para penyelenggara negara.

    “Nilai-nilai Pancasila bila dapat dilaksanakan, mampu menjadi solusi bangsa. Tapi dibutuhkan keteladanan para penyelenggara negara dengan penuh integritas mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu,” ungkapnya seraya melempar kritik kepada para pemimpin yang korup dan perangainya yang menyakitkan pemandangan mata dan hati masyarakat.

    Tak mau kalah, dr. Rheiner Hutagalung menyatakan bahwa terdapat pesan moral tanpa diskriminasi pada manusia Pancasila yang bertaqwa.

    “Manusia Pancasila yang bertaqwa pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berisi pesan moral yang dalam tanpa ada diskriminasi yang telah menjelma menjadi manusia Pancasila seutuhnya seperti falsafah pendiri bangsa, founding father,” tutur mahasiswa doktoral konsentrasi kepemimpinan Kristen ini singkat.

    Tak ketinggalan, Djanne Tando dari konsentrasi Kepemimpinan Kristen, dengan gamblang menyatakan bahwa dibutuhkan usaha bersama dalam mewujudkan manusia Pancasila yang seutuhnya.

    “Kita harus sepakat dan menyadari bahwa konsep dan praktek kehidupan yang Pancasilais harus diwujudkan dalam keseharian kita bersama. Dibutuhkan peran bersama, mulai dari para elite penguasa, para pemimpin, para pengusaha, dan kaum terpelajar Indonesia,” tuturnya.

    Adapun Ronald Stevly Onibala Program Pascasarjan kelas doktoral dari konsentrasi Pendidikan Kristen menyatakan bahwa sosialisasi nilai-nilai Pancasila harus menyentuh persoalan-persoalan nyata yang berkembang dalam realita kehidupan global kekinian.

    “Pengenalan dan penanaman nilai-nilai luhur Pancasila harusnya diberikan sedini mungkin, mulai dari keluarga maupun Pendidikan formal, non formal dan informal, sehingga mampu menggetarkan anak bangsa, menggugah, dan memukau, serta relevan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal bangsa yang pluralis ini,” ujarnya.

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. saat menjawab pertanyaan peserta kuliah umum

    Pada akhirnya, apresiasi, terima kasih serta ucapan selamat disampaikan seluruh mahasiswa program pascasarjana doctor teologi atas suksesnya pelaksanaan kuliah umum.

    “Bersyukur dan terima kasih kepada STT Ikat yang telah melaksanakan kuliah umum yang bernilai dan bermanfaat bagi kami semua dengan menghadirkan narasumber Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Prof. Dr. Yasonna H. Laoly. Kami merasa terberkati! Akhirnya sekali lagi, selamat dan sukses atas terselenggaranya kuliah umum hari ini. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada teman-teman yang akan di wisuda sore ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua,” tutup Bambang Triono.

  • LSP Pers Indonesia Buka Pendaftaran SKW dan UKW

    LSP Pers Indonesia Buka Pendaftaran SKW dan UKW

    JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) atau yang selama ini dikenal dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) kini diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia. LSP Pers Indonesia adalah satu-satunya lembaga sertifikasi profesi pers di Indonesia yang telah disahkan dan terlisensi secara resmi oleh negara melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

    Saat ini pendaftaran calon peserta SKW dan UKW sudah dibuka. Wartawan yang berhak mengikuti SKW adalah wartawan yang sudah berpengalaman dan sedang bekerja di media massa, baik cetak, elektronik, online atau daring, dan media lainnya. SKW bagi calon wartawan berpengalaman akan menggunakan sistem sertifikasi berdasarkan portofolio yang dimiliki.

    Sementara untuk calon peserta yang belum berpengalaman atau memiliki kemampuan dan wawasan jurnalistik (berdasarkan ilmu yang diperoleh pada saat mengikuti pendidikan dan pelatihan pers di pendidikan tinggi seperti Universitas atau Akademi), berhak untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan atau UKW menggunakan sistem perangkat uji observasi.

    Untuk wartawan berpengalaman yang akan mengikuti SKW harus menyiapkan dokumen portofolio dari setiap aktifitas pekerjaan yang dilakukannya sehari-hari sebagai seorang reporter, kameramen, redaktur, redaktur pelaksana, dan pimpinan redaksi atau wakil pimpinan redaksi.

    Untuk jabatan Wartawan Muda Reporter, dokumen portofolio yang harus disiapkan adalah bukti dokumen tertulis berupa: bukti Daftar Usulan Berita yang pernah diajukan pada rapat redaksi dan sudah disetujui dan ditandatangani oleh redaktur pelaksana atau pimpinan redaksi, Bukti foto sedang mengikuti rapat redaksi, Daftar Berita yang sudah pernah ditayangkan di media selama sebulan, Dokumen naskah asli berita hasil wawancara dengan nara sumber yang ditulis sebelum diedit redaktur dan bukti berita hasil wawancara tersebut sudah ditayangkan di media, Bukti foto sedang meliput atau mewawancarai nara sumber tersebut, Bukti berita stright news yang pernah ditulis dan sudah ditayangkan di media, Bukti berita Indepth News atau berita mendalam (berita investigasi) yang pernah ditulis dan sudah ditayangkan di media, Bukti berita opini yang pernah ditulis dan ditayangkan di media.

    Untuk jabatan Wartawan Muda Kameramen, dokumen portofolio yang harus disiapkan adalah bukti dokumen tertulis berupa: bukti Daftar Usulan Liputan yang pernah diajukan pada rapat redaksi dan sudah disetujui dan ditandatangani oleh manajer pemberitaan atau pimpinan redaksi, Bukti laporan dan keterangan gambar/foto hasil liputan, Bukti video (khusus kameramen TV) yang menggunakan pola pergerakan kamera (pen, tilt, zoom) yang sudah pernah ditayangkan di media, Bukti video/foto yang menggunakan jarak dan sudut pengambilan gambar (Wide Shot, Long shot, Medium Shot, Close Up, High Angle, Low Angle, dan Eye Level) yang sudah pernah ditayangkan di media, Bukti foto sedang meliput menggunakan kamera.

    Untuk jabatan Wartawan Madya (Redaktur), dokumen portofolio yang harus disiapkan adalah bukti dokumen tertulis berupa: bukti Daftar Penugasan Liputan kepada reporter yang sudah ditandatangani selaku Redaktur, bukti Jadwal Liputan berdasarkan penugasan kepada reporter yang sudah ditandatangani selaku redaktur, Dokumen naskah asli berita milik reporter dan naskah yang sudah diedit serta bukti berita tersebut sudah ditayangkan di media, bukti tampilan halaman rubrik pada media (cetak atau online) yang ditata atau diatur oleh redaktur selaku penaggungjawab halaman (Bukti koran atau link media pada halaman rubrik).

    Untuk jabatan Wartawan Utama (Pimpinan Redaksi atau Wakil Pimpinan Redaksi, dan Redaktur Pelaksana), dokumen portofolio yang harus disiapkan adalah bukti dokumen tertulis berupa: Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Redaksi tentang Liputan dan Pemberitaan, Dokumen Hasil Evaluasi tentang keberhasilan atau kegagalan perencanaan dan pelaksanaan liputan, Bukti berita opini yang pernah ditulis dan ditayangkan di media, Bukti berita tajuk rencana yang pernah ditulis dan ditayangkan di media, Bukti tayangan editorial atau tayangan ulasan media tentang sebuah persoalan (khusus untuk media elektronik), bukti Standar Operasional Prosedur atau mekanisme kerja jajaran redaksi yang pernah dibuat, bukti tampilan media secara keseluruhan (link media untuk media online atau bukti koran, majalah, atau tabloid untuk media cetak, tayangan program berita untuk media elektronik), bukti Keputusan Rapat redaksi yang ditatandatangani selaku pimpinan rapat, bukti foto sedang memimpin rapat redaksi, Dokumen Laporan Bulanan tentang kinerja redaksi.

    Calon peserta yang belum berpengalaman dan akan mengikuti UKW harus melampirkan bukti Ijazah atau sertifikat Pelatihan Jurnalistik yang berbasis Standar Kompetensi Kerja Khusus yang digunakan LSP Pers Indonesia sebagai standar sertifikasi dan uji kompetensi.

    Terkait pelaksanaan kegiatan ini Manager Sertifikasi LSP Pers Indonesia Dhoni Kusmanhadji mengatakan, dua mekanisme yang dipilih ini berdasarkan ketentuan yang diatur oleh BNSP.

    “Bagi wartawan yang berpengalaman kami menggunakan perangkat uji portofolio. Artinya wartawan yang sudah berpengalaman itu kita sertifikatkan kompetensi atau kemampuan dan keahliannya sebagai reporter, kameramen, redaktur, atau pemimpin redaksi,” terang Dhoni.

    Menurut Dhoni, wartawan mengikuti sertifikasi kompetensi bukan seperti ikut ujian layaknya mahasiswa yang diuji melainkan orang yang profesional sebagai wartawan diukur kemampuannya berdasarkan pengalaman dan kompetensinya.

    “Jadi jika dia mengaku kompeten selaku pemimpin redaksi maka kita ukur dia dengan portofolio bukti hasil pekerjaan dia sendiri dengan standar kompetensi Wartawan Utama. Standar kompetensi yang digunakan oleh LSP hanya sebagai alat ukur untuk membuktikan bahwa yang diuji itu memenuhi standar sesuai jabatannya. Jadi peserta bukan ikut ujian layaknya mahasiswa atau ujian anak sekolah,” paparnya.

    Sementara itu, Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto Santso mengatakan, kendala yang dihadapi pelaksanaan uji kompetensi wartawan selama ini lebih disebabkan karena wartawan senior yang sudah berpengalaman merasa risih mengikuti ujian kompetensi.

    Sehingga, menurutnya, wartawan yang sudah berpengalaman bertahun-tahun sebagai reporter, redaktur, dan bahkan pimpinan redaksi merasa enggan mengikuti UKW.

    “Nah di LSP Pers Indonesia kami memfasilitasi wartawan berpengalaman untuk disertifikatkan kompetensinya. Asesor atau penguji hanya sebagai alat perantara untuk mensertifikasi kemampuan dan pengalaman wartawan tersebut. Jadi wartawan berpengalaman atau yang sudah senior diakui atau diketahui berkompeten dari sertifikat kompetensi yang dimilikinya,” urai Hoky sapaan akrabnya.

    Sedangkan calon peserta yang belum berpengalaman tapi memiliki kemampuan dan wawasan jurnalistik dari dunia pendidikan, kata Hoky, akan diwajibkan mengikuti uji kompetensi dengan alat ukur Observasi dan praktek.

    “Bagi peserta UKW di LSP Pers Indonesia yang belum berpengalaman, maka peserta diwajibkan untuk mengikuti ujian praktek,” pungkasnya.

    Wartawan yang ingin mendaftarkan diri dalam pelaksanaan SKW dan UKW dapat mendaftarkan diri di Tempat Uji Kompetensi atau TUK di Kantor Pusat LSP Pers Indonesia di Jakarta, TUK SWI di Surabaya- Jawa Timur, TUK SPRI UNIBA di Batam, TUK PERJOSI di Makasar, TUK SPI di Riau, TUK SPRI di Aceh, TUK JNI di Bekasi.

    Kontak person dapat menghubungi Manajer Administrasi Tri Cahyandi di nomor 08112925599 dengan alamat Kantor Pusat LSP Pers Indonesia di Jalan KH. Zainul Arifin, Komplek Ketapang Indah, Blok B 2, Nomor: 33 & 34, Jakarta Barat. *

  • NICO SIAHAAN: UBAH GAYA KOMUNIKASI DENGAN BERBUAT BAIK

    NICO SIAHAAN: UBAH GAYA KOMUNIKASI DENGAN BERBUAT BAIK

    BANDUNG, WARTANASRANI.COM – Saya sering terngiang-ngiang pesannya Gus Dur, “Berbuat baik ajah terus!” sehingga orang tidak nanya lagi kita siapa. Hal ini disampaikan Nico Siahaan menanggapi pertanyaan awak media terkait intoleransi yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Disela-sela Ibadah Puji dan Doa PGIW Jawa Barat, hari ini, Senin (16/05) di Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB) Fajar Pengharapan, Jl. Pasirkoja No. 58, Karanganyar, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat, secara gamblang, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa pesan Gus Dur merupakan hal penting yang harus dilakukan hari-hari ini.

    “Menurut saya itu yang harus kita kerjakan! Bukan terus mengangkat isu intoleransi ini terus menerus, tetapi kita harus mengganti jenis komunikasinya menjadi berbuat baik,” ungkap Nico dengan gaya komunikasinya yang murah senyum.

    “Gak apa-apa teman-teman dari Setara membuat penilaiannya, tapi kita sendiri tak perlu terus mengangkat isu itu, melainkan lebih banyak berbuat. Karena kalau perbuatan kita nyata di lapangan, saya yakin lama-lama akan selesai dengan baik,” ungkap Nico lagi.

    Sebagai anggota DPR RI dari dapil Jawa Barat I ini, Nico menyarankan supaya tidak membenturkan antara aturan hitam dan putih atau benar dan salah, tetapi bagaimana mengkomunikasikan segala sesuatu dengan perbuatan baik.

    “Ada filsafat di Jawa Barat, ikannya dapat, airnya tetap tenang.” Nah, bagaimana melaksankan hal tersebut? Ini yang perlu dipikirkan dan dilakukan. Mendapat ikan, tetapi airnya tidak keruh. Oleh karena itu, perlu diperkuat dengan memperbanyak aksi. Dengan terus berbuat baik, nantinya orang-orang yang keras bisa lentur sendiri”, terang Nico.

    Nico yang kelahiran Bandung juga menyoroti banyaknya kesalah pahaman terjadi karena miskomunikasi, sehingga perlu membenahi komunikasi yaitu lebih mengutamakan perbuatan baik sehingga kondisinya akan semakin teduh dan relasi akan semakin baik. Kemampuan beradaptasi juga menjadi sorotannya.

    “Jika komunikasi kita diperbaiki dan semakin baik, maka kondisinya akan semakin teduh dan relasi juga akan semakin baik. Perlu ada penyesuaian saat memasuki tempat yang baru, misalnya mamahami kondisi lingkungan. Perlu beradaptasi dan bersosialisai dengan baik terlebih dahulu pada saat memasuki lingkungan baru. Dengan begitu akan lebih mudah untuk kita berbicara tentang agama. Jikalau bersosialisai bisa berjalan dengan baik, makan relasi akan semakin baik”, ungkap Nico.

    Terkait masalah intoleran dengan kesejahtaeraan, menurut Nico dibutuhkan usaha bersama untuk saling mensejahterakan.

    “Kesejateraan memang perlu, namun utamanya adalah kita saling mensejahterakan. Tangan di atas memang lebih bagus, namun itu bukan satu-satunya jalan, saling mengharagi dan saling memahami dan lebih banyak mendengar akan jauh lebih baik”, tutup Nico mengakhiri wawancara singkat dengan jurnalis Pewarna Indonesia.