Author: admin

KGM PGI Siap Digelar, Peserta Mulai Berdatangan Di Hotel Sutan Raja Airmadidi

AIRMADIDI, WARTANASRANI.COM – Para peserta mulai mendatangi tempat pelaksanaan Konferensi Gereja dan Masyarakat Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) di Hotel Sutan Raja, Kabupaten Minahasa. Menurut rencana KGM PGI ini akan dibuka esok, Kamis (28/3), oleh Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Olly Dondokambey, SE.

Registrasi peserta KGM PGI

Disampaikan Beril Huliselan, M.Th., PIC KGM PGI bahwa sebelum pembukaan besok (28/3) , malam ini (27/3), akan ada makan malam bersama peserta dan Gubernur Sulawesi Utara Bapak Olly Dondokambey.

“Direncanakan peserta KGM PGI akan disambut Gubernur Sulut, Olly Dondokambey,SE., dengan makan malam bersama. Namun untuk kepastiannya, menunggu rapat dengan panitia lokal sore ini,” ungkap Beril Huliselan.

“Untuk finalisasi rundown acaranya jam tiga ini. Saya belum dapat informasi dari panitia lokal siapa yang buka acara ini, tapi yang pasti Gubernur yang buka, karena Gubernur ketua panitianya. Setelah jam 3, kita dapat clear acaranya seperti apa. Bahkan nanti malam, rencananya ada gala dinner Gubernur dan peserta KGM PGI,” ungkap Beril juga.

Terkait acara pembukaan, Beril mengungkapkan bahwa pembukaan akan ramai karena selain peserta, akan hadir mitra-mitra PGI dan aparat sipil Pemda.

“Peserta ada sekitar 250, tapi diperkirakan acara pembukaan bisa ramai karena ada aparat-aparat sipil Pemda yang hadir, juga ada mitra-mitra PGI yang ikut datang. Mungkin sekitar 400-san yang hadir pembukaan, tapi yang resmi terdaftar 250,” terangnya.

Sementara itu, dari informasi yang diperoleh, dari jumlah peserta yang terdaftar sekitar 250 orang, sampai siang tadi (27/3), baru 15 orang yang telah melakukan registrasi. Namun perkiraan panitia sore ini, seluruh peserta sudah ter-registrasi.

“Peserta yang mendaftar ada sikitar 250, Sejauh ini baru 15 orang yang melakukan registrasi, tapi perkiraan kami sore hari sudah semuanya registrasi,” ungkap Herman, panitia bagian registrasi.

Adapun KGM PGI akan dihadiri Ketua Umum PGI Henriette T. Hutabarat-Lebang, Sekretaris Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, Pdt. Zakarias Widodo dan seluruh perwakilan gereja di Indonesia ini, akan berlangsung dari tanggal 28-31 Maret 2019. Sementara KGM PGI mengambil tema “Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir” berdasarkan Kitab Wahyu 22:12-13 dengan sub tema, bersama seluruh warga bangsa, gereja memperkokoh NKRI yang demokratis, adil dan sejahtera bagi semua ciptaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (RSO)

July 11, 2025
PEWARNA Indonesia Membuka Kerjasama Pemberitaan Bagi Semua Lembaga Dan Ormas Kristen

CISARUA, WARTANASRANI.COM – Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia hadir dalam penyelenggaraan Acara Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah DKI Jakarta. Acara persidangan gereja yang diselenggarakan di Hotel Grand Prioritas, Cisarua, Bogor, Jawa Barat itu diberitakan dari ke hari, pada penyelenggaraan acara tersebut.

Aktifitas kegiatan media pemberitaan memang terlihat di sekitar ruang persidangan yang berlangsung dari tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 2019.

Ketua Umum Yusuf Mujiono mengatakan bahwa aktifitas ini memang sebagai tugas profesi masing-masing wartawan, baik kejelian individu atau pun penugasan dari masing-masing perusahaan media.

“Selain itu, memang sebagai komitmen PEWARNA Indonesia,” demikian ungkap Yusuf. Komitmen tersebut dalam hal ini adalah kerjasama PEWARNA Indonesia dan PGI,” lanjutnya kemudian.

Menurut Yusuf, bukan hanya PGIW Jakarta, PEWARNA Indonesia membuka kerjasama pemberitaan bagi semua lembaga-lembaga dan ormas Kristen yang ada di Indonesia.

“Terbuka juga untuk yang belum bekerjasama,” tambahnya lagi menjelaskan.

Berbagai kesibukan para wartawan itu memang tampak sejak hari pembukaan sidang di Jakarta, maupun pada penyelenggaraan di Cisarua bogor.

Kegiatan-kegiatan para wartawan itu direncanakan dan diselesaikan dari dalam cottage Miltonia Kamar 205 yang dijadikan media center para wartawan media cetak, radio, dan online.

July 11, 2025
Sidang MPH PGIW DKI Jakarta Hadirkan Mantan Ketua MK Prof. Jimly Asshiddiqie

CISARUA, WARTANASRANI.COM – Diawali Ibadah pembukaan yang dilayani Pdt. Jenny Karosekali, S.Th., Sidang Majelis Pekerja Harian Persatuan Gereja Indonesia Wilayah (PGIW) DKI Jakarta, di Hotel Grand Prioritas, Puncak Bogor Jawa Barat ,hari ini, Selasa (19/03) di buka secara resmi.

Adapun Sidang MPL PGIW DKI yang dihadiri 47 utusan dari 65 gereja anggota PGIW DKI Jakarta, menampilkan pembicara utama, Prof. Jimly Asshiddiqie, SH.

UUD 1945 adalah dasar negara yang terbaik di dunia. Sayangnya sistem penegakan hukum di Indonesia tidak linier atau sejalan dengan dasar negara. Sebab pola penegakan hukum dengan metode pemenjaraan di lembaga permasyarakatan justru tidak membuat lebih baik, ungkap Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H pada sesi pembukaan Sidang MPL PGIW DKI Jakarta tahun 2019.

“Saya kira sistem penegakan hukum lewat lembaga penjara, bukan semakin baik, tapi semakin jelek. Menurut data sebanyak 30 persen baik, ada 30 persen ketika keluar dendam sementara 30 persen berikutnya menjadi semakin besar kejahatannya. Contoh yang tadinya hanya jadi pemakai narkoba jadi penyebar,” tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Dikatakan Guru Besar UI ini, sebenarnya yang paling efektif misalnya jika pegawai ASN kedapatan narkoba langsung sanksi di pecat.

“Tidak perlu dipenjarakan karena di dalam pasti beberapa kali dapat remisi. Itu sudah pasti tidak membuat kapok atau jera. Makanya sanksinya di pecat,” tegas tokoh ICMI ini.

Pembicara kedua, Pdt. Dr. Albertus Patty, menyoroti pentingnya keugaharian dalam hidup. Mengutamakan hidup dengan sederhana atau tidak. Bahkan menurut Ketua PGI ini, pemerintah sangat andil dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

“Kalau sekarang harga BBM di Papua sama dengan di seluruh Indonesia, itu adalah kebijakan dari Presiiden Jokowi. Pemerintah sangat berperan besar dalam minciptakan pemerataan kesejahteraan,” papar pendeta GKI ini.

Sementara itu, dalam rapat pembukaan, Ketua PGIW DKI Jakarta, Pdt. Manuel Raintung membacakan kehadiran peserta dan sudag kuorum, kemudian dilanjutkan membahas tata tertib acara persidangan oleh Pdt. Ferry Simanjuntak selaku sekretaris PGIW DKI Jakarta. Rapat dihadiri langsung Moderaman GBKP Pdt. Agustinus Purba selaku host atau tuan dan nyonya rumah. Acara akan berlangsung selama tiga hari. (*)

July 11, 2025
Simon Peters Manik, SE,. MH. : Akademisi Yang Terpanggil Ke Parlemen

JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Bertemu dengan Simon Peter Manik, SE. MH., sepertinya tidak akan kehabisan bahan cerita, ada saja pengalaman beliau yang menarik untuk di simak. Selain profesi utama sebagai konsultan pajak, ia juga terikat sebagai pengajar Mata Kuliah perpajakan di beberapa Perguruan Tinggi, Jakarta.

“Secara prinsip saya sebagai seorang professional, dan malah sempat kurang simpati terhadap dengan apa yang namanya politisi,”

Riuhnya media-media nasional memberitakan tentang korupsi, mulai dari tertangkapnya pejabat yang notebene adalah ‘petugas partai’ hingga kasus-kasus suap membuat Simon Peters Manik urung minat ke arena politik sebagai politisi. Rasa penasarannya untuk belajar politik kian menguat sampai pada akhirnya di tahun 2018 mengambil keputusan untuk mencoba masuk ke gelanggang politik melalui partai Nasdem.

Sadar akan kemampuan berpolitiknya belum mumpuni, “Saya memilih untuk mencoba berkiprah di DPRD DKI Jakarta, tidak langsung mematok harus ke Senayan,” ujar pria yang sehari-harinya ini berurusan dengan pengusaha-pengusaha yang memintanya sebagai konsultan pajak, ditambah karena latar belakangnya di bidang hukum bisnis. Dengan kata lain, meski memiliki kemampuan secara intelektual, tapi tidak diimbangi dengan kemampuan keuangan, maka akan sulit untuk terpilih.

Simon Peters Manik Calon Legislatif dari Partai Nasdem untuk DPRD DKI Jakarta Nomor Urut : 7 (tujuh) dengan Dapil I Jakarta Pusat meliputi ( Tanah Abang, Sawah Besar, Gambir, Menteng, Senen, Johar Baru, Kemayoran dan Cempaka Putih)

Pilihannya terpanggil untuk membenahi ibukota Jakarta didasari hasil pengamatan yang dilakukan bertahun-tahun yang tidak sebanding antara anggaran dengan pengembangan Ibukota Jakarta, yang kebetulang bertempat tinggal di Jakarta Pusat. Diakuinya, “Jakarta punya banyak masalah. Kalau saya terpilih jadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 yang akan menjadi prioritas adalah Kesehatan dan Pendidikan.”

Kenapa Kesehatan dan Pendidikan, menurut beliau dengan kita sehat, kita bisa berbuat apa saja (sekolah ,kerja,dll) dan dengan pendidikan kita bisa jadi profesi apa saja. Menurutnya, maksimalisasi program BPJS memang dirasakan dengan baik oleh sebagaian besar penduduk Jakarta, bahkan ada yang tidak pernah berobat ke Ke Rumah Sakit, tetapi sekarang terkena flu dan batuk sedikit saja, sudah pergi berobat RS. “Pasien pengguna BPJS semakin banyak, mulai dari ibu-ibu… emak-emak sampai tetangganya yang pengangguran pun ikut-ikutan antre di rumah sakit untuk berobat walapun sebenarnya penyakitnya sangat ringan.”

Simon Peter Manik yang kini maju sebagai calon legislatif dari Partai Nasdem untuk DPRD DKI Jakarta Nomor Urut : 7 (tujuh) dengan Dapil I Jakarta Pusat meliputi ( Tanah Abang, Sawah Besar, Gambir, Menteng, Senen, Johar Baru, Kemayoran dan Cempaka Putih) membangun optimisme bila terpilih nanti akan perjuangakan kenaikan anggaran di pencegahan. “Karena pencegahan lebih baik daripada mengobati. Mengobati belum tentu sembuh…” Simon Peter akan terus menerus secara konsisten melakukan edukasi ke masyarakat agar mau hidup sehat, menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan hidup tetap bersih. Ketika kita sehat tentu bisa kerja dengan baik dan apa yang kita harapkan tercapai.

Dicontohkannya Ring 1 Indonesia yang terletak di pusat kota Jakarta ini, masih banyak yang tidak kerja, mereka pengangguran. Belum lagi adanya rumah-rumah yang sudah tidak layak huni. Mengapa bisa terjadi hal seperti ini? Banyak lulusan SMA yang tidak punya skil untuk modal cari kerja. Diingatkan, agar tetap memanfaatkan Balai Latihan Kerja yang selama ini sudah ada. Selain perlu menaikkan anggaran untuk Balai Latihan Kerja, juga harus dipikirkan bagaimana caranya lokasi Balai Latihan Kerja terintegrasi dengan sara transportasi public terutama Trans Jakarta . “Hemat waktu, hemat ongkos dan akan memudahkan untuk datang ke lokasi Balai Latihan Kerja.”

Selain tentunya memberikan fasilitas tambahan ke Balai Latihan Kerja dan mengakomodasi keperluan masyarakat. Artinya, menaikkan Anggaran kepada Balai Latihan Kerja lebih maksimal.” Supaya dapat menambah berbagai macam Bidang Pendidikan Misalnya : Menjahit, Service AC, Salon, Bengkel, Wira usaha,Komputer,Design Grapis, belajar bahasa asing dan lainnya. Untuk yang Lulusan SMA tetapi tidak punya kemampuan keuangan untuk melanjutkan Perguruan Tinggi, beliau akan memperjuangkan kenaikan anggaran untuk Bea Siswa untuk warga Jakarta, sehingga semakin banyak warga yg punya kesempatan untuk belajar di Perguruan Tinggi.

Simon Peters Manik bersama warga saat sosialisasi

Melalui penguatan anggaran, maka tak perlu ada subsidi tambahan bagi. “Di Indonesia ini harusnya banyak akademisi duduk di parlemen. “Faktanya mungkin bisa duduk di parlemen kalau tidak punya uang. Dengan kata lain, meski memiliki kemampuan secara Intelektual, tapi tidak diimbangi dengan kemampuan keuangan, maka akan sulit untuk terpilih

Pengalaman blusukan selama ini di daerah Jakarta Pusat, Masyarakat lebih mengharapkan uang dari para caleg daripada mendegar program yang ditawarkan para caleg. Banyak akademisi yang berminat untuk duduk di parlemen tetapi mengurungkan diri karena anggaran terbatas. Itu sebabnya saya turun ke politik utk perbaiki kondisi yang ada. “Bayangkan, tahun 2018 DKI Jakarta anggarannya sekitar 83,26 T dengan Jumlah Pendudk sekitar 10,4 jiwa, Dibandingkan dengan Provins Banten Anggarannya sekitar RP 11,3 T dengan jumlah penduduk 12,44 jiwa, Jawa Barat anggaranya sekitar Rp 33,25 T dengan jumlah penduduk 48,6 jiwa, jawa Tengah sekitar Rp 24,413 T, dengan Penduduk 34,49 Jiwa dan Jawa Timur sekitar Rp 33,13 T dengan penduduk 39,500 jiwa artinya Pulau Jawa Mewakili 58 % penduduk Indonesia, dan DKI Jakarta sebagai Anggaran Terbesar dengan Jumlah Penduduk paling sedikit (diantara Provinsi P jawa), sudah seharusnya Jakarta menjadi Kota yang Bersih, Sehat,Tidak Kumuh, Modern dan setara dengan kota Metropolitan yang ada di Negara-negara Maju.

Ada banyak contoh yang diuraikan Simon Peters Manik, hal menariknya juga adalah beliau yang memerhati gereja. ‘Sebagai minoritas Kristen wajarlah kalau saya bersuara atas nama komunitas Kristen . Sebagai Warga Negara Indonesia Orang Kristen Juga telah melaksanakan kewajibannya, salah satunya adalah Bayar pajak, namun untuk mendapat Hak nya, jauh dari harapan, contoh sangat sederhana Izin Rumah Ibadah. Mendapatkan izin Hiburan malam, jauh lebih mudah daripada mendapat izin Rumah Ibadah, hal ini sangat miris dari segi adat ketimuran dan In toleransi yang sangat kental. Permasalahan ini merumakan pekerjaan Rumah Bangsa ini terutama yang duduk di parlemen. (*)

July 11, 2025
Jelang Pemilu 2019, Sinode GPdI Sampaikan Surat Pastoral Bagi Warganya

JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Sambut Pesta Demokrasi yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019, Sinode Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) mengeluarkan Surat Pastoral bagi warga GPdI yang tersebar di 20.000 sidang jemaat di seluruh Indonesia termasuk yang berada di mancanegara. Pesan Pastoral ini, disampaikan langsung Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Pdt. Dr. Johnny Weol MM. M.Th., dalam konferensi terbatas di ruang utama Wisma Pantekosta Sunter, Jakarta, Senin pagi ini (18/03).

Didampingi Sekum, Pdt. Drs. Yohanes Lumenta (DKI Jakarta) dan beberapa Pengurus Inti Majelis Pusat (MP), Pdt. Johnny Weol menyampaikan bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, warga GPdI memiliki hak suara berkaitan dengan Pemilu 2019. Oleh karenanya Ia pun mengajak semua warga GPdI dimanapun berada, untuk menggunakan hak suaranya dan tidak golput (tidak memilih – red).

Terkait hal ini, Majelis Pusat GPdI telah memberikan wawasan dan pandangan yang jelas dan obyektif untuk seluruh pemilih yang akan menggunakan hak suara pada hari pemungutan suara 17 April 2019.

“Hal ini perlu dijelaskan terutama dalam hal memilih presiden dan wakil presiden untuk masa kerja 5 tahun ke depan, termasuk memilih anggota legislatif tingkat pusat, propinsi dan daerah,” terang Pdt. Johnny Weol.

Ditegaskannya pula bahwa kebijakan MP GPdI dalam Pileg adalah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada warga gereja untuk memilih sesuai hati nuraninya.

“Karena kadang di lapangan ada banyak hal yang bisa saja ditemukan, misalnya saling berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan teman. Itu sebabnya diberikan kebijakan agar mereka memilih sebebas-bebasnya,” ungkap Weol.

Sementara menyangkut pemilihan presiden dan wakil presiden, menurutnya, tidaklah etis kalau kemudian MP GPdI menyebutkan langsung nama yang harus dipilih. Sinode GPdI hanya menghimbau agar warganya menggunakan hak pilih dengan mencermati dan melihat realita di lapangan.

”Kepada seluruh warga jemaat GPdI yang memiliki hak suara kami menyarankan untuk : Memilih dari hati nurani, lalu tetap mencermati kondisi yang berkembang di tengah masyarakat, dan secara obyektif melihat realita di lapangan. Sejauh ini bagaimana dampaknya? Dalam artian, melihat bagaimana perkembangan perjalanan bangsa kita hingga saat ini, sehingga kepada seluruh warga GPdI yang memiliki hak suara, kami berikan penekanan untuk tidak bersikap golput, karena hal itu tidak baik, dan tentunya menggunakan hak pilih dengan penilaian dan pencermatan yang obyektif,” terang Pdt. Johnny Weol.

Berikut ini salinan dari 6 poin pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Majelis Pusat GPdI yang dibacakan oleh Pdt. Dr. Johnny Weol, MM. MTh. :

Pertama, Kepada seluruh warga jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia diminta untuk membantu pemerintah, aparat keamanan (TNI/Polri) dalam hal menjaga ketertiban demi terciptanya keadaan yang kondusif.

Kedua, Kepada seluruh warga jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia diminta untuk tidak menyebarkan hoax yg berpotensi terciptanya keresahan di tengah masyarakat.

Ketiga, Dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2019, kepada seluruh warga jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia untuk tidak bersikap golput.

Keempat, Kepada seluruh warga jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia yang telah memiliki hak suara untuk memilih presiden dan wakil presiden serta para wakil rakyat di semua tingkatan (pusat dan daerah) diminta untuk mendatangi Tempat Pemungutan Suara pada hari yang telah ditentukan yaitu 17 April 2019.

Kelima, Kepada seluruh warga jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia diminta untuk menggunakan hak suara pada hari tersebut, memilih presiden dan wakil presiden secara bertanggung jawab, menggunakan hati nurani, obyektif dengan memperhatikan realita di lapangan demi kelangsungan bangsa dan negara kita yang lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera ke depan.

Keenam, Kepada seluruh warga jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia diminta untuk senantiasa menaikkan Doa Syafaat bagi bangsa, negara RI, pemerintah serta aparat keamanan (TNI dan Polri) dan seluruh rakyat Indonesia. (*)

July 11, 2025
Sekjen SANI: Apresiasi PEWARNA Indonesia, Bawa PEWARNA Semakin Diperhitungkan

JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Apresiasi PEWARNA Indonesia (API) tahun 2019 yang akan diadakan pada 29 Maret mendatang mendapat pujian dari Sekretaris Jenderal SANI (Sahabat Advokat Nusantara Indonesia) Feni Yolandani SH. Feni meyakini melalui perhelatan API, kehadiran PEWARNA sebagai organisasi yang mewadahi profesi wartawan akan semakin diperhitungkan oleh khalayak luas. Hal ini dikatakan Feni saat bertemu dengan PEWARNA Indonesia di kawasan Batu Ceper, Jakarta Pusat, Jumat malam (15/03/2019).

Menurut Feni, makin diperhitungkannya kehadiran PEWARNA berpangkal dari popularitas nama organisasi tersebut di kalangan lintas profesi.

“Saya mendengar dari komunitas pengacara bahwa PEWARNA adalah suatu komunitas wartawan Kristen. Saya pikir PEWARNA ini kan komunitas yang biasa-biasa saja, baru muncul. Ternyata setelah saya ngobrol sana-sini PEWARNA itu sudah banyak yang kenal,” ungkapnya.

Feni kemudian bercerita soal kenangan saat dirinya menerima penghargaan dari PEWARNA Indonesia di Seminyak, Bali, Agustus lalu. Menurutnya ada kebanggaan tersendiri ketika menerima penghargaan tersebut.

“Satu hal yang perlu saya syukuri, anugerah Tuhanlah kalau saya bisa sampai mendapatkan apresiasi ini. Waktu menerima penghargaan di Bali, saya merasa bangga. jadi kalau saya mendapatkan penghargaan dari komunitas ini ya sangat bangga,” kata penerima anugerah ‘Sahabat PEWARNA Indonesia’ tahun 2018, itu.

Terlebih di momen tersebut, lanjut Feni, PEWARNA bisa menghadirkan sejumlah tokoh penting yang di antaranya adalah Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Sugeng Teguh Santoso SH. Menurutnya, itu makin membuktikan bahwa PEWARNA sudah makin dikenal oleh banyak orang.

“Ternyata ada juga advokat senior saya, pak Sugeng Teguh Santoso. Beliau ini adalah orang yang sangat pilah-pilah karena nggak bisa sembarang orang. Posisinya sebagai Sekjen di PERADI ya, PERADI se-Indonesia lagi. Saya sampai kaget kok sampai pak Sugeng sampai bisa ada di sini? Berarti PEWARNA ini sudah dikenal,” kata wanita yang juga menerima penghargaan ‘Advokat Wanita Terbaik Jawa Barat’ dan ‘Advokat Wanita Tangguh Jawa Barat’ dari salah satu media nasional tertua di Indonesia, itu.

Jemaat GPdI (Gereja Pentakosta di Indonesia) Taman Holis, Kota Bandung, itu, juga mengutarakan bahwa dirinya siap mendukung kegiatan API 2019 yang akan dilaksanakan akhir Maret mendatang. Dia juga mengimbau agar wartawan yang tergabung di PEWARNA bisa terus menjaga kekompakan yang ada, sekaligus menjunjung tinggi profesionalitasnya dalam melahirkan karya.

“Harapan saya ke depan, wartawan juga harus lebih hati-hati dalam menulis beritanya. Karena tidak semua yang mereka tuliskan benar apa adanya dari si orang yang berbicara. Kadang berlebihan, ditambahi, atau bahkan ada yang dipotong. Jangan seperti itu,” kritiknya. [RP/majalahgaharu.com)]

July 11, 2025
Bahaya, Jika Lemah Dalam Pemberantasan Narkoba, Indonesia Dikhawatirkan Mengalami Lost Generation

JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Ketua Umum Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba Nasional (FOKAN), Jeffry Tambayong, mengatakan Indonesia dikhawatirkan akan mengalami lost generation di masa yang akan datang bila penyalahgunaan narkoba tidak segera diberantas secara menyeluruh. Hal ini dikatakan Jeffry berkaca dari sejarah negeri Tiongkok yang dikalahkan Inggris tanpa melalui peperangan senjata, melainkan menggunakan jenis Narkoba yang populer ketika itu, yakni candu.

“Karena kalau tidak (diberantas), percaya kepada saya ke depan ini kita akan menghadapi lost generation. Jadi kita siap-siap kaya China waktu itu kalah sama Inggris karena perang candu,” ungkap Jeffry ketika berjumpa dengan awak PEWARNA Indonesia di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu malam (11/03/2019).

Berdasarkan pengamatan pendiri Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM} ini, ada fakta yang mengejutkan. Dikatakannya bahwa ancaman lost generation yang dimaksud bukanlah sekedar isapan jempol belaka, melainkan telah menunjukan tanda-tanda nyata di berbagai wilayah di Indonesia, dan terjadi saat ini.

“Sekarang di pedalaman, orang-orang di pedalaman, petani-petani kalau nggak pakai sabu nggak bisa kerja. Nelayan-nelayan di Pantura itu kalau nggak pakai sabu, rata-rata baik di Belawan, Bitung, itu para nelayan bisa patungan-patungan. Jangankan itu, anak-anak tangkapan Polres, anak tukang bajaj, tukang siomay yang dikirim ke kita (GMDM), mereka patungan perorang 50 ribu untuk nyabu bareng,” ungkapnya dengan nada prihatin.

Jeffry yang datang bersama dengan aktivis muda anti narkoba, Richard Nayoan, kemudian memaparkan bahwa saat ini proses pengungkapan kejahatan narkoba belum menyentuh angka 10 persen jika dibandingkan dengan volume peredarannya. Pandangan itu disampaikan berdasarkan data yang dirilis oleh mantan Kepala BNN, Komjen. Pol. (Purn) Budi Waseso alias Buwas.

“Karena waktu sebelum lengser pak Buwas (Komjen. Pol. Budi Waseso) bilang kurang lebih 350 sampai 600 ton sabu-sabu yang beredar. Nah sedangkan pak Arman Depari (Deputi Bidang Pemberantasan BNN) tangkap kurang lebih 5 ton, belum lagi Mabes Polri. Katakanlah kita anggap besarnya 10 ton, itu berarti tidak sampai sepuluh persen yang beredar bisa ditangkap,” ungkapnya.

Kondisi itu menurut Jeffry ikut diperparah dengan masih adanya oknum dari instansi penegakan hukum yang bermain mata dengan para Bandar. Belum lagi minimnya pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang melebihi daya tampung semakin menjadikan Lapas sebagai tempat yang cukup “aman” bagi jaringan pengedar.

“Kemarin kan pak Arman tangkap 1,5 ton, 200 kg Sabu di luar, tetapi dikendalikan di jaringan Lapas. Tapi saya mengerti mungkin tak bisa ditangani semua oleh orang Lapas karena kapasitas. Contoh di Cipinang seribu (daya tampung tahanan), tapi sekarang sudah empat ribu lima ratus. Siapa yang bisa jaga (jumlah) tersebut? Impossible bisa menjaga itu semua. Jadi ya beberapa Bandar lebih senang berada di Lapas karena mereka lebih gampang, nggak takut ketangkep,” ujarnya.

Sikapi Dengan Ketegasan Hukum

Dengan tergolongnya penyalahgunaan narkoba sebagai kejahatan luar biasa, Jeffry mengatakan tindakan tegas dengan menghukum mati Bandar adalah harga yang harus dibayar untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku kejahatan ini. Kalau pun ada pihak yang memandang hukuman mati sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Jeffry kemudian mengajak publik untuk melihat dengan kacamata yang lebih luas bahwa peredaran gelap narkoba telah merampas hak asasi para korban dan keluarga mereka.

“Banyak orang tua yang kehilangan anak mereka, para istri yang kehilangan suami, atau pun kehilangan saudara yang mati karena narkoba. Sekarang justru mereka (keluarha korban) bangkit melawan dan menjadi yang terdepan untuk mendukung hukuman mati terhadap Bandar,” jelasnya lebih lanjut.

Lebih dalam Jeffry berkata Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 tentang P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba) yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo telah memperkuat landasan hukum dalam melakukan penindakan penyalahgunaan narkoba.

“Tetapi menurut saya, kan pak Jokowi sudah mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) nomor 6 tahun 2018 tentang P4GN yang leading sectornya BNN. Kenapa Inpres ini timbul? Karena persoalan narkoba tidak bisa tertangani lagi, harus melalui penanganan dari hilir sampai hulu, begitu. Nah ini ambil saja kebijakan Pemerintah, orang yang sudah ditetapkan, sudah mengajukan PK satu-dua kali tembak mati saja sudah. Tetapi Jokowi harus ada (sebagai) Panglima di depan, artinya harus berani,” tutup Jeffry Tambayong.

July 11, 2025
PGI Himbau Warga Jemaat Tidak Golput, Pelajari Rekam Jejak Para Calon Dan Jauhi Hoaks

WARTANASRANI.COM – Menyambut Pesta Demokrasi yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 yang akan datang, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (MPH-PGI) mengeluarkan Pesan Pastoral yang berisi lima poin penting seruan PGI kepada Gereja-Gereja, Warga Jemaat, Para Kontestan – Capres/Cawapres dan Caleg, Penyelenggara Pemilu dan kepada Aparat Keamanan.

Dalam isi seruan kepada Warga Jemaat, pertama PGI menyampaikan untuk tidak golput sebaliknya secara pro aktif mencek dan memastikan seisi rumahnya yang memiliki hak pilih terdaftar sebagai pemilih tetap.

“Warga jemaat agar ikut hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab. Dengan demikian kita meminimalisasi kemungkinan penyalahgunaan kertas suara oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan golput! Kami mendorong seluruh warga jemaat untuk proaktif mencek Daftar Pemilih Tetap dan memastikan namanya tercantum di sana. Jika hendak bepergian hendaknya mengurus Formulir A5 agar dapat mencoblos di daerah yang dituju. Diharapkan seluruh warga gereja dapat memastikan seluruh anggota keluarga, teman kerja, asisten rumah tangga dan orang-orang di sekitar lingkungannya yang telah memiliki hak pilih namun tidak berada di tempat asal pada waktu pemilihan agar segera mengurus Form A5 di kantor KPU kabupaten/kota tempat yang dituju”.

“Jika hendak berlibur pada hari pemilihan, kami sarankan untuk berangkat setelah menyelesaikan pencoblosan di TPS. Dalam menentukan pilihan, hendaknya merujuk kepada nasihat ketika hendak memilih pemimpin umat sbb.: “…carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap…(Kel.18:21), “sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikkan perkara orang-orang yang benar.” (Kel.23:8)”.

Pada bagian kedua, MPH-PGI berharap Warga Jemaat untuk mempelajari rekam jejak para calon, apakah sudah terbukti atau hanya sebatas janji-janji.

“Pelajari track record atau rekam jejak para calon, apakah sudah terbukti dalam memikirkan dan melakukan hal-hal yang mensejahterakan seluruh rakyat atau baru sebatas janji-janji; utamakan pemimpin yang memiliki integritas, menghargai kemajemukan, menjunjung hak asasi manusia, kebebasan beragama serta kesetaraan gender; berwawasan lingkungan, jujur dan santun; tidak terindikasi korupsi dan melakukan politik uang; serta berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan mengutamakan persatuan bangsa”.

Terakhir, pada bagian ketiga, PGI menegaskan agar Warga Gereja tidak mudah mempercayai berita-berita hoaks/atau kebohongan.

“Jauhi hoaks dan/atau kebohongan. Ingatlah nasihat Paulus dalam 1 Tesalonika 5:21: “ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik.” Hargailah sesama warganegara walaupun pilihan politiknya mungkin berbeda. Warga gereja dapat berpartisipasi dalam memantau proses persiapan pemilu, waktu pelaksanaan pemilu, dan pada waktu penghitungan di TPS-TPS. Warga gereja dapat melaporkan kepada Bawaslu atau KPU terkait pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu tanpa takut”.

Demikian seruan kepada Warga Jemaat dalam pesan pastoral PGI tertanggal 8 Maret 2019, yang ditandatangani Pdt. Henriette Hutabarat Lebang (Ketua Umum) dan Pdt. Gomar Gultom (Sekum). (*)

July 11, 2025
Gelar Doa Kesatuan, Para Pemimpin Gereja Aras Nasional Dan Seluruh Umat Kristiani Berdoa Untuk Kedamaian Indonesia

SENTUL BOGOR, WARTANASRANI.COM – Menyikapi tantangan perkembangan teknologi, pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 serta berbagai bencana alam yang menimpa bangsa Indonesia, FUKRI, JDN, TCI dan My Home Indonesia menggelar acara Doa Kesatuan bertajuk Damailah Indonesiaku, Kamis (7/3) di SICC Sentul, Jawa Barat.

Memasuki tahun 2019, kita memasuki era baru seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan jaman. Di Indonesia khususnya akan memasuki pemilihan Presiden dan memilih Anggota Legislatif, peristiwa lima tahunan dalam menapaki kehidupan bernegara.

Doa Kesatuan Damailah Indonesiaku mengajak seluruh umat Kristiani untuk berdoa bagi damainya Indonesia, acara ini tidak merupakan ajang kampanye untuk salah satu pasangan calon presiden. Hal ini disampaikan Dr. Antonius Natan, Panitia Damailah Indonesiaku lewat press release.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa DAMAILAH INDONESIA merupakan inisiatif aktif dari FUKRI, JDN, TCI dan My Home Indonesia dan FGBMFI. sedangkan FUKRI terdiri dari Aras Nasional KWI, PGI, PGLII, PGPI, PBI, Bala Keselamatan, GMAHK, GOI.

Pemimpin Gereja menyadari bahwa doa dan campur tangan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi merupakan hal utama yang perlu dilakukan oleh Umat Kristiani Di Indonesia. Kita menyadari bahwa Indonesia dikelilingi gunung berapi yang aktif atau dikenal sebagai RING OF FIRE, eskalasi bencana semakin meningkat dan akan terus berlanjut.

Keberagaman Suku, agama, ras dan antar golongan yang sangat banyak harus terus dirajut dan dirawat secara bersama. Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih terus diuji. Gereja memiliki tanggung jawab sosial mengajak seluruh umat Kristiani agar menjaga hubungan damai sejahtera dan membawa terang serta menjadi garam yang bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak.

Disebutkan juga bahwa acara yang diselenggarakan, dibagi dalam 2 bagian besar, pada sesi pertama merupakan ajang ekspresi anak-anak muda dan seluruh umat menyatakan rasa syukur dan komitmen panggilan hidup yang kudus, menghidupi hukum kasih dan tidak kompromi terhadap dosa.

Diacara ini anak-anak muda melihat masa depan yang gemilang serta berjanji akan berperan aktif dan menjadi jawaban bagi lingkungan, berdampak positif untuk komunitas, generasi dan bangsa Indonesia.

Sementara pada sesi kedua yang dimulai pukul 5 sore menjadi puncak acara doa Damailah Indonesiaku dilaksanakan Live Streaming kelebih dari 500 Kota Kabupaten dan hampir 50 kota di mancanegara.

Para pemimpin gereja Aras Nasional bersama sama seluruh Umat Kristiani akan berdoa serentak dengan diawali mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, selanjutnya doa doa dinaikan agar Umat Tuhan menyadari dan menerima keberagaman sebagai kekayaan dan bersedia bekerjasama dengan semua pihak untuk mewujudkan kemajuan Indonesia. Umat Tuhan Indonesia tetap setia untuk berdoa dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Umat Tuhan siap bekerja keras untuk menciptakan masyarakat adil makmur sejahtera menuju hari depan yang penuh harapan. Umat Tuhan siap menjaga kedamaian dan keamanan menjelang dan saat pelaksanaan pemilu bahkan sesudah Pemilu 2019. Umat Tuhan akan menggunakan hak pilih dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan hikmat dan takut akan Tuhan.

Mengapa tema, Damailah Indonesiaku diangkat, dijelaskan bahwa kita tidak sekedar berdoa tetapi harus mendirikan MEZBAH bagi TUHAN dengan pengorbanan diri dan api Injil yang menyala (2 Samuel 24:25).

Dipilihnya tema DAMAILAH INDONESIAKU tidak lepas dari Ayat Firman Tuhan yang tertulis; “Bilamana Aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bilamana Aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bilamana Aku melepaskan penyakit sampar di antara umat-Ku, dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka” 2 Tawarikh 7:13-14 (TB); “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu” Yeremia 29:7 (TB). (*)

July 11, 2025
PGI Undang Presiden Jokowi Hadiri Konferensi Gereja Dan Masyarakat Di Manado

JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Presiden Joko Widodo pada Selasa, 5 Maret 2019, menerima pengurus Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Pertemuan berlangsung pada pukul 11.15 WIB di Istana Merdeka, Jakarta.

Kepala Negara dalam pertemuan tersebut didampingi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

Sementara dari PGI hadir Henriette Lebang selaku Ketua Umum PGI beserta 14 orang lainnya dalam kepengurusan PGI.

“Kami datang menyampaikan dan mengundang beliau untuk menghadiri Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) yang akan diselenggarakan di Manado pada tanggal 28-31 Maret (2019),” ujar Henriette menjelaskan maksud kedatangan.

KGM ini digelar untuk menghimpun pandangan-pandangan dari peserta konferensi atas berbagai perkembangan yang muncul di Indonesia dalam rangka berpartisipasi aktif membangun bangsa Indonesia.

Selain itu, PGI juga menyampaikan dukungannya bagi kesuksesan pemilihan umum presiden dan legislatif tahun 2019 ini. PGI berharap agar pemilu ini dapat berlangsung dengan aman dan damai.

“Sama-sama kita datang ke TPS untuk menentukan pemimpin kita di masa depan yang akan membawa bangsa kita ke arah damai sejahtera, ke arah situasi yang lebih baik bagi segenap warga masyarakat,” tandasnya. (*)

July 11, 2025