Category: Liputan

JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Dalam rangka membantu mereka yang terdampak, Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Gerakan Mencegah Daripada Mengobati (GMDM) serta Pokja Jurnalis BNN, sore itu Kamis 12/ 8/21 bertempat di SDN 01 Manggarai Jakarta selatan menggelar pembangian sembako kepada masyarakat sekitar kerjasama lurah sempat.

Arman Depari Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang didampingi Jeffry Tambayong S.H Ketua Umum GMDM dan juga Fokan serta lurah Manggarai Jakarta Selatan di depan para awak media mengatakan bahwa program pembagian sembako yang sore itu diberi tagline Bakti Sosial Gotong Royong merupakan bentuk kepedulian BNN kepada masyarakat yang terdampak ekonomi karena pandemic.
Arman berharap bantuan ini setidaknya mampu meringankan kebutuhan masyarakat seminggu cukup untuk dikomsumsi.

“Bantuan ini diberikan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan itulah sasaran BNN sebagai dipriotas utamanya”, tandas Arman berharap.

Mengenai isi paket bansos yang diberikan berjumlah 2.600 paket berisi beras, lauk pauk dan sejumlah makanan tambahan, sekali lagi walaupun nilainya tak seberapa tetapi diharapkan membantu masyarakat.
BNN sendiri dalam memberikan bansos sudah mulai dari sejak pandemic berlangsung tahun 2020 dan terhitung hingga tahun 2021 sudah ke Sembilan kalinya, sedangkan di tahun 2021 ini sudah ke dua kalinya.

Mengenai cara pembagian sembakonya Arman menjelaskan ada yang diberikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan bisa juga dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti GMDM, Kantor kelurahan dan juga instansi-instansi lainnya.

“Berbicara sasaran pemberian bansos itu sendiri imbuh Arman masih dipriotaskan Jakarta namun kini sudah mulai melebar ke Jabodetabek”, imbuhnya

Sementara Jeffrey Tambayong sebagai Ketua Umum GMDM mengucapkan terimakasih kepada BNN yang diwakili Deputi pemberantasan BNN Armann Depari dan Deputi pencegah BNN Sofyan Syarif serta BNN Jakarta Selatan, lurah dan semua yang turut membantu kegiatan ini.

“Kami melihat acara ini ke 9 tetapi untuk tahun 2021 acara yang kedua jadi totalnya sudah 9 kali melakukan kegiatan ini diman dimulai pada saat pandemic tahun 2020,” jelasnya

Harapannya diakhir bulan Agustus ada sepuluh ribu paket untuk bantuan kemanusian dan mudah-mudahan terlaksana dan hari ini sudah melaksanakan bagi-bagi sembako seribu paket jumlah keseluruhan pada saat ini sudah 2600 paket yang telah dibagikan.

Jefrey juga mengatakan,” Jangan dilihat dari nilainya tapi manfaatnya bagi yang membutuhkan,karena inilah bagian dari kepedulian kami dan tidak mengurangi semangat kepedulian kami membantu anak bangsa dengan Gerakan Bakti Sosial Semangat Gotongroyong.” Ungkapnya

Selaku ketua umum GMDM dan FOKAN,Jefrey mengungkapkan dengan kegiatan ini diharpkan bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang punya kemampuan, yang bisa mengadakan aksi sosial untuk membantu pemerintah agar masyarakat bisa mendapat makan juga, dapat divaksin dan Indonesia bebas dari Narkoba serta menang melawan covid-19, pungkasnya.

 

JAKARTA, WARTANASRANI.COM, – Pandemi Covid 19 di tanah air masih terus meningkat. Tidak hanya kasus positif yang terus bertambah, penyebaran virus ini juga berdampak pada sektor sosial ekonomi. Banyak yang mendapat imbas dari pandemi ini. Menghadapi permasalahan ini, diperlukan saling kepedulian, semangat gotong-royong dan tolong menolong membantu sesama.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang terdampak, Badan Narkotika Nasional atau BNN melalui Gerakan Mencegah Daripada Mengobati atau GMDM, salah satu organisasi yang memberikan penyuluhan mengenai bahaya narkoba dan pencegahannya, memberikan bantuan Sembako kepada wartawan dibawah naungan Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna Indonesia).

Bantuan ini diberikan kepada PEWARNA Indonesia pada Hari Senin sore, (09/08/2021) bertempat di kantor GMDM komplek Malaka Country, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Jefri Tambayong sebagai Ketua GMDM dan koordinator FOKAN, memberikan secara simbolik kepada Ketua umum PEWARNA Indonesia, Yusuf Mujiono. Jumlah yang diterima sebanyak 50 paket Sembako yang akan didistribusikan ke pengurus dan anggota PEWARNA Indonesia.

Jefri Tambayong ketika memberikan keterangan Pers berharap, bantuan yang diberikan walaupun kecil dan sederhana, dapat menjadi berkatu untuk bagi teman-teman wartawan.

“Saya dari BNN melalui GMDM dan FOKAN berbagi walaupun kecil, bisa menjadi berkat bagi teman-teman wartawan. Kita berbagi ditengah keterbatasan kita. Biarlah melalui Pak Yusuf sebagai ketum PEWARNA, bisa menjadi berkat bagi semuanya”, ujarnya.

“Biar teman-teman PEWARNA bisa tetap semangat, merdeka dari Covid 19 dan juga tetap selalu merdeka dari narkoba. Dekatkan diri terus kepada Tuhan, Indonesia Bersinar, Indonesia bebas dari Covid 19,” ujar Jefri Tambayong lagi, seraya memberikan semangat kepada rekan-rekan PEWARNA Indonesia.

Sementara itu, Ketum PEWARNA Yusuf Mujiono, mengucapkan rasa terimakasihnya kepada pihak BNN, GMDM khususnya kepada Jefri Tambayong yang sudah mewakili dari BNN dan GMDM memberikan bantuan kepada PEWARNA Indonesia.

“Kami berterima kasih bantuan yang diberikan dan bermanfaat bagi kami para jurnalis di lapangan dalam menjalankan tugas, ” ucap Ketum PEWARNA Indonesia.

BNN bersama GMDM dan PEWARNA Indonesia biar terus bersinergi dalam menjalankan tugasnya masing-masing, sebagai penyuluhan dan pencegahan terhadap bahaya narkoba yang dijalankan oleh BNN dan GMDM dan sebagai pewarta berita yang dijalankan oleh PEWARNA Indonesia. (***)

JAKARTA | WARTANASRANI.COM Pandemi yang terus berlangsung di Indonesia men jadi penghambat di berbagai profesi di Indonesia. Banyak yang mendapat imbas dari pandemi ini. Namun, walaupun ditengah permasalahan ini, diperlukan saling kepedulian dan tolong menolong antar sesama. Memang wujud kepedulian tidak boleh hilang dari Kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu bentuk wujud kepedulian terhadap sesama dimasa pandemi ini adalah dengan saling berbagi bagi yang mampu kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Badan Narkotika Nasional atau BNN melalui Gerakan Mencegah Daripada Mengobati atau GMDM, salah satu organisasi yang memberikan penyuluhan mengenai bahaya narkoba dan pencegahannya, memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang perlu di tolong dalam bentuk bantuan Sembako. Bantuan diberikan dari BNN melalui GMDM kepada para wartawan nasrani yang terhimpun dalam Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia atau PEWARNA Indonesia. Bantuan dalam bentuk Sembako ini diberikan kepada PEWARNA Indonesia pada Hari Senin sore, (09/08/2021) bertempat di kantor GMDM komplek Malaka Country di Pondok Kopi, Jakarta Timur. Jefri Tambayong sebagai Ketua GMDM dan koordinator FOKAN, memberikan secara simbolik bantuan langsung kepada Ketua umum PEWARNA Indonesia, Yusuf Mudjiono. Jumlah yang diterima sebanyak 50 paket Sembako yang akan didistribusikan ke pengurus dan anggota PEWARNA Indonesia.

Jefri Tambayong ketika memberikan keterangan Pers mengatakan bahwa bisa berbagi kepada teman-teman PEWARNA ditengah-tengah Pandemi. “Saya dari BNN melalui GMDM dan FOKAN berbagi walaupun kecil, bisa menjadi berkat bagi teman-teman wartawan. Kita berbagi ditengah keterbatasan kita. Biarlah melalui Pak Yusuf sebagai ketum PEWARNA, bisa menjadi berkat bagi semuanya. Biar teman-teman PEWARNA bisa tetap semangat, merdeka dari Covid 19 dan juga tetap selalu merdeka dari narkoba. Dekatkan diri terus kepada Tuhan, Indonesia Bersinar, Indonesia bebas dari Covid 19,” ujar Jefri Tambayong memberikan semangat kepada rekan-rekan PEWARNA Indonesia.

Ketum PEWARNA Yusuf Mudjiono, mengucapkan rasa terimakasihnya kepada pihak BNN, GMDM khususnya kepada Jefri Tambayong yang sudah mewakili dari BNN dan GMDM memberikan bantuan kepada PEWARNA Indonesia. “Kami berterima kasih bantuan yang diberikan dan bermanfaat bagi kami para jurnalis di lapangan dalam menjalankan tugas, ” ucap Ketum PEWARNA Indonesia.

BNN bersama GMDM dan PEWARNA Indonesia biar terus bersinergi dalam menjalankan tugasnya masing-masing, sebagai penyuluhan dan pencegahan terhadap bahaya narkoba yang dijalankan oleh BNN dan GMDM dan sebagai pewarta berita yang dijalankan oleh PEWARNA Indonesia.

Menyikapi polemik dan tuduhan miring oleh beberapa pihak atas bentuk kerjasama BOT antara rumah sakit PGI Cikini dengan Yayasan Primayasa, maka Senin 26/7/21 pihak MPH PGI, Pembina Yayasan, ketua Yayasan dan semua pihak menggelar konferensi pers yang digelar di Grha Oikumene Salemba 10 Jakarta Pusat. Dimana dalam kompres tersebut pihak Yayasan dan MPH PGI menggandeng pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

Constant Ponggawa bendahara Yayasan RS PGI Cikini yang sekaligus tim negosiator yang didampingi Jacky Manuputy sekum MPH PGI, Cris Canter ketua tim negoisator PGI dan David Tobinng sekrtaris Yayasan RS PGI Cikini mengawali komprensinya, di mana Costant Ponggowa yang sukses menggelar HUT ke 50 Tahun PGI ini yang juga akrab dipanggil Nino dalam keteranganya mengatakan proses kerjasama BOT ini sesuai dengan hasil sidang Raya 2019 serta sidang MPL PGI tahun 2021 dimana sudah memutuskan supaya meningkatkan pelayanan masyarakat dengan melakukan revitalisasi rumah sakit PGI dengan melakukan BOT, mengingat RS PGI Cikini sudah sangat tua bentuk bangunannya sudah berumur lebih dari 100 tahun demikian pula dengan peralatannya yang sudah jauh ketinggalan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan rumah sakit PGI Cikini MPH PGI membentuk tim negoisasi, setelah terbentuk kemudian tim negoisasi melakukan tugasnya melakukan penjaringan dengan pihak investor. Setelah melalui proses yang panjang selama satu tahun diputuskanlah Primaya Group menjadi mitra PGI dalam merevitalisais dan membangun rumah sakit PGI Cikin.
Dalam klausal perjanjian tersebut ada tiga yang ditetapkan oleh PGI dalam melakukan kerjasama yang pertama tidak boleh ada pengalihan kepemilikan, tidak boleh ada pengambil alihan dalam bentuk apapun atas tanah PGI Cikini, usulan ini langsung disarankan Ketum dan Sekum PGI.

Kedua tidak boleh dilakukan penjaminan atas tanah dan bangunan RS PGI Cikini pada pihak bank artinya harus dicari investor Fresh Money yang mempunyai uang sehingga tak perlu mengagunkan dalam proyek ini dan ketiga yang tidak kalah pentingnya yang selalu diingatkan MPL PGI adalah visi misi rumah sakit PGI harus tetap dipertahankan.

Dengan ketiga persyaratan ini kemudian dilakukan negoisasi baru kemudian ditetapkanlah kerjasama dengan Group Primaya Capital sebagai rekanan.

Namun Nino menyanyangkan karena kerja keras pihak PGI dirusak dalam pemberitaan bohong dan hoax dari beberapa pihak yang tak puas dengan visi besar ini, lalu mengatakan bahwa PGI telah menjual rumah sakit. Atas pemberitaan hoax dan pembohongan ini PGI sudah berusaha melakukan penjelasan-penjelasan dan sosialisasi-sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada mereka yang tidak setuju.

“Sayangnya pihak yang tidak setuju ini bukannya mengerti dan mau tetapi justru melakukan pelaporan dan perlindungan ke KAPOLRI dengan mengatakan PGI menghambat pelayanan covid19 dengan menjual RS sakit PGI CIKINI dan melakukan BOT”, tegas Constant Ponggawa yang juga seorang lawyer ini.

Namun upaya oknum yang melaporkan ke Kapolri itu ternyata gagal karena pihak kepolisian melakukan peninjauan ke lapangan mereka pihak polisi tidak menemukan seperti apa yang dilaporkan. Mereka kepolisian melihat langsung pelayanan pasien covid19 berjalan normal dan baik.

Namun demikian lanjut Constant mereka para oknum tidak berhenti disitu saja tetapi mereka meminta agar anggota Yasayan RS PGI Cikini diperiksa karena dituduh telah melakukan tindakan melawan hukum yaitu menjual satu hektar RS PGI Cikini kepihak ketiga itulah yang menjadi tuduhan pelaporan mereka. Dan ini lanjut Constant memang berita hoax.

Masuk Ranah Hukum
Karena mereka yang menuduh dan melaporkan itu sudah masuk ranah hukum, maka PGI tidak ada pilihan lain kecuali harus menunjuk pengacara untuk melindungi hak-hak PGI dan yayasan dari pembohongan-pembohongan dan hoax dari pihak-pihak oknum tertentu yang tidak setuju dan tidak bertanggung jawab ini.

Padahal program ini hasil program keputusan sidang raya PGI dan sidang MPL tahun 2021, oleh karenanya karena tak ada pilihan, akhirnya PGI memutuskan untuk meminta kepada pengacara Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara.

“Puji Tuhan Hotman Paris dengan besar hati bersedia membantu PGI untuk mengambil langkah hukum yang dianggap perlu terhadap mereka yang selama ini sudah melakukan pembohongan hoax dan merusak nama baik PGI”, tegas Nino serius.

Selanjutnya Hotman sebagai pengacara PGI ada hal pokok yang utama bahwa tanah itu atas nama PGI jadi tanah rumah sakit Cikini atas nama PGI, demikian pula rumah sakit oleh yayasan. Menjadi pertanyaan besar siapa yang mengadu ini, apakah dia pengurus yayasan atau bukan, kan yang mengadu ini bukan pengurus dari yayasan. Oleh karenanya lanjut Hotman oknum-oknum yang mengadu ini tidak mempunyai kapasitas atau legal standing apapun.

“Saya kasih contoh kalau seseorang mempunya rumah atas nama seseorang dan mau kerjasamakan orang lain, apakah pegawai anda berhak menghalangi tentu tidak, dan pengajuan yayasan ke BOT tidak dadakan karena itu kalau pegawai itu mengajukan permohonan itu sangat tidak berdasar”, tandas pengacara beken ini menjelaskan.

Jadi yang paling focus adalah sudah seratus dua puluh tiga tahun, demikian pula dengan peralatan sudah sangat unzur dan selama ini merugi, jada sangat masuk diakal apalagi diadakan strategi baru agar keadaan merugi itu berubah menjadi untung. Kenapa, kalau dibiarkan peralatan yang unzur tersebut terus menerus akan memakan korban dan dituduh malpraktek kalau peralatan sudah unzur begitu.

Kalau dengan BOT ini toh yayasan tetap mengelola dan ada kerjasama artinya hak kepemilikan RS PGI Cikini tidak akan berkurang. Jadi semua tindakan oknum ini pada akhirnya buntu dengan sendirinya karena tidak memiliki kapasitas.

Menjawab pertanyaan wartawan Nino tentang melibatkan pengacara terutama menunjuk Hotman Paris sebagai lawyer, tegas ini keputusan terakhir untuk PGI dan yayasan PGI menunjuk pengacara.

“Karena langkah yang kami ambil selalu melakukan pendekatan dan sosialisasi, namun ternyata sekarang para oknum itu sudah membawa masalah ini masuk pelaporan ke ranah hukum dan membawa ke PN untuk meminta Yayasan ini diperiksa, maka PGI tidak punya pilihan lainnya untuk meminta bantuan pengacara, karena kami semua adalah bukan ahlinya”, tegas mantan anggota DPR RI ini.

Lanjutnya Kalau pilihannya jatuh bang Hotman Paris karena bang Hotman anggota gereja juga dan terutama beliau berbesar hati membantu PGI.

Berbicara tindakan yang akan diambil pihak PGI ataupun Yayasan, Nino berharap dengan kami melakukan komprensi pers ini kawan-kawan yang melakukan pelaporan itu tak punya legal standing, maka dengan rasa hormat tarik semua pelaporan, maka kami akan selesaikan baik-baik, tetapi kalau memang tidak mau menarik kami juga melanjutkan pelaporan ke polisi atas berita berita bohong yang disebarkan.

Kemudian Hotman menambahkan sepanjang berbicara tindakan hukum, toh mereka kan sudah melakukan tindakan hukum pelaporan kepihak polisi dan pengadilan maka langkah yang diambil PGI tentu melakukan dengan cara hukum juga.

Menjadi catatan kalau memang tak puas terhadap kebijakan yang diambil PGI dan Yayasan mereka bisa pergi dan kalau perlu membangun rumah sakit sendiri. Namun kalau saat ini tak mempunyai legal standing jangan sampai PGI sebagai majikan bertindak ini yang perlu hati-hati.

David Tobing sekretaris Yayasan RS PGI Cikini menambahkan perlu disampaikan bahwa situasi RS berjalan dengan baik, pelayanan terhadap pelayanan pasien covid19 yang tadinya dari 110 menjadi 100 dari kapasitas 300 tempat tidur sejak dulu tidak pernah mencapai 30 persen dari beberapa tahun terakhir tidak pernah.

Peningkatan pelayanan itu tak pernah tercapai karena memang fasilitas kamar dan sebagai nya tertinggal dari rumah sakit moderen.

”Hari ini sudah ditandai tangani dari pengelolaan kepada PT dimana PT ini juga dimiliki oleh Yayasan dan PT Primaya di mana yayasan ada juga ditempatkan di PT dengan saham 50 persen dan dari yayasan menempatkan komisaris utama, jadi kontrol tetap ada di yayasan melalui komisaris utama’, ungkapnya.

David yang juga pengacara komsumen ini menyampaikan semua yang ada di RS berjalan dengan baik ada 600 orang dan semua ditingkatkan kesejahteraan di mana sebelumnya kalau membayar gaji dicicil, tetapi mulai Juli ini dibayar sekaligus.

Demikian juga dengan pensiuanan yang dulu dicicil sekarang dibayar sekaligus juga. Paling penting ada dana pensiun yang sudah dialokasikan, ini juga salah satu cara kesejahteraan karyawan dan pensiunan.

Mengenai areal sekarang hanya satu hektar yang dikerjasamakan dengan rumah sakit sementara 4,5 hektar sebentar dikelola Yayasan bahkan saat ini sudah ada salah satu sinode anggota PGI akan menindaklanjuti dengan kerjasama membangun rumah duka modern. Semua ini dilakukan untuk kesejahteraan karyawan.

Paling penting mengenai visi dan misi di bidang sosial terutama warga gereja, pendeta dan pengerja gereja masih berjalan, karena dalam kerjasama sudah mengatur berapa porsi tempat tidur yang disiapkan warga gereja terutama para pendeta. Jadi semuanya berjalan seperti biasa bahkan ditingkatkan.

Demikian pula Jacky Manuputy sekum MPH PGI menjelaskan bahwa proses kerjasama sama ini, sudah diputuskan dalam sidang Raya maupun sidang MPL PGI yang disetujui 91 anggota PGI, artinya proses-proses itu sudah berjalan tinggal MPH PGI melaksanakan apa keputusan sidang tentang pengelolaan RS PGI CIKINI, pungkasnya.

JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Menyikapi terbitnya SKB 3 Menteri, yaitu; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah negeri jenjang pendidikan dasar dan menengah, Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA INDONESIA), menggelar Webinar, hari ini, Jumat, (12/02/2021).

Salah satu narasumber dalam Webinar bertajuk, “SKB 3 Menteri, Memupuk Asa Toleransi di Sekolah” adalah Abetnego Panca Putra Tarigan, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Pembangunan Manusia.

Penegasan tentang tujuan utama pendidikan untuk menjadikan manusia Indonesia seutuhnya, yang menyadari dan menghargai kemajemukan lingkungannya, agamanya menjadi awal paparan Tarigan. Menurutnya, pendidikan memainkan peran penting dalam transformasi masyarakat untuk menjadi lebih adil dan inklusif, dan Pendidikan yang majemuk adalah kuncinya.

Terkait tema Webinar, Tarigan menjelaskan bahwa Inti SKB Tiga Menteri adalah peserta didik, dan tenaga kependidikan di sekolah negeri jenjang dasar dan menengah berhak memilih untuk menggunakan ataupun tidak pakaian dengan atribut kekhasan agama tertentu, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“SKB bukan pelarangan tapi memberikan kebebasan kepada peserta didik. Dan keputusan ini untuk mempersatukan bukan memecah belah,” terangnya.

“Oleh karenanya Pemda dilarang mewajibkan, memerintah, mensyaratkan, menghimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dengan atribut kekhasan tertentu di sekolah-sekolah negeri. Karena religiositas tidak diukur dari pakaian, keislaman Muslimah, tidak diukur dari jilbab yang dikenakannya,” terangnya lagi.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Pembangunan Manusia menambahkan bahwa Indeks negara islami, misalnya tidak menjadikan pakaian sebagai ukuran. Yang dijadikan ukuran ialah kemakmuran ekonomi, penegakan hukum, tata Kelola pemerintahan yang baik, hak asasi manusia dan politik, serta hubungan internasional.

“Pada tahun 2018, Selandia Baru negara yang sangat sedikit penduduknya berjilbab, diganjar predikat negara paling islmai. Negara-negara yang banyak penduduknya berjilbab, seperti Iran di urutan 125, Mesir 137, Pakaistan 140, Sudan 152, Indonesia 64, dalam deretan negara-negara Islami,” Sebut Tarigan mencontohkan.

Tarigan juga menegaskan soal komitmen pemerintah soal prinsip dasar adanya SKB Tiga Menteri adalah penghormatan terhadap hak yang berbeda.

“UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pun telah menyebut prinsip yang senada dengan SKB, yakni penyelenggaraan demokratis dan menjunjung tinggi HAM. SKB penggunaan seragam dan atribut di sekolah negeri dianggap mengandung pendekatan hak asasi manusia. Pendekatan ini semestinya juga termaktub dalam peraturan atau kebijakan seputaran Pendidikan lainnya,” tuturnya.

“Kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan seorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum. Ini diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, Kesehatan, moral masyarakat, dan hak mendasar orang lain,” tuturnya lagi.

Pada bagian akhir paparannya, Tarigan mengungkapkan harapan pemerintah agar pengawas ataupun komite sekolah perlu turut menyisir peraturan ataupun ketentuan penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan UU No. 20/2003. Pasal 4 ayat (1) UU No. 20/2003 adalah roh penyelenggaraan Pendidikan yang menghormati keberagaman.

Dalam hal nilai-nilai keagamaan yang fundamental (keadilan dan kemanusiaan), negara harus hadir. Namun dalam konteks pandangan agama yang masih diperdebatkan, negara tidak bisa mengatur secara sepihak.

“Keputusan SKB harus dibarengi dengan penguatan peran keluarga dan otoritas keagamaan untuk memperkuat Pendidikan Agama dan nilai-nilai penguatan karakter di kalangan peserta didik,” tutup Tarigan. (RSO)

JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Pro kontra SKB 3 Menteri, yaitu; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkati penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah negeri jenjang Pendidikan dasar dan menengah, menjadi pemantik bagi Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA INDONESIA) untuk menggelar Webinar, hari ini, Jumat (12/02/2021).

Webinar yang mengangkat tema, “SKB 3 Menteri, Memupuk Asa TOleransi di Sekolah” yang dimoderatori Ashiong Munthe (Departemen Litbang PP Pewarna), menghadirkan beberapa narasumber diantaranya, Fredrik Pinakunary, S.H., S.E., Ketua Umum Perhimpunan Profesi Hukum Kristen Indonesia (PPHKI).

Dalam tanggapannya merespon pertanyaan Raya Desmawanto kepada Dirjen PAUD Pendidikan Dasar Menengah tentang mekanisme pelaporan serta pengawalan SKB 3 Menteri, Fredrik dengan lugas menyatakan siap menyediakan bantuan hukum juga memberi konsultasi hukum bagi mereka yang memang membutuhkan bantuan baik dalam Pendidikan, gereja dan juga persoalan keumatan lainnya.

“Sudah banyak yang dilakukan oleh PPHKI dalam pendampingan dan pembelaan bagi mereka yang membutuhkan seperti narapidana mendapatkan grasi, membela pemerintah saat masalah hukum dengan HTI, persolana saat terjadi bencana di Poso tentang siswa negeri yang hilang dan banyak lagi yang sudah dilakukan PPHKI,” ungkap Fredrik yang akrab dengan para pewarta ini.

Lebih lanjut, Fredrik mengungkapkan bahwa PPHKI sudah memiliki beberapa chapter yang tersebar di beberapa kota, sehingga Ketika ada persoalan hukum, tinggal berkoordinasi dengan pengurus chapter terdekat.

Berkantor di Kawasan Thamrin Jakarta, Fredrik merasa terhormat dan berterimakasih atas peran Pewarna Indonesia yang menggelar Webinar dan berharap acara ini terus dilakukan sehingga mampu melahirkan orang-orang berkualitas dalam masalah hukum. Selain itu, dengan acara seperti ini, banyak masyarakat dan umat bisa mendapatkan pelajaran baik dalam hukum dan bermanfaat Ketika menghadapi masalah yang dihadapinya.

Lebih lanjut Fredrik berujar dengan acara yang digelar Pewarna, bisa menjadi jembatan bagi orang yang tidak tahu kemana mau mencari keadilan.

“Banyak orang minoritas yang membutuhkan bantuan karena kerap terjadi permaslahan hukum, ini bukan persoalan salah satu agama saja tetapi acapkali Ketidakadilan juga dialami mereka yang tinggal di daerah-daerah yang dianggap minoritas. Nah, yang dianggap minoritas ini, mereka tidak tahu mencari keadilan kemana. Oleh karena itu mereka perlu pendampingan hukum dan PPHKI siap untuk itu,” tegas pria kelahiran Papua ini.

Sedangkan kepada pemeriontah, Fredrik meminta harus memperhatikan mekanisme internal sendiri dengan membuat pengawasan yang lebih tegas, sehingga Tindakan intoleran tidak terjadi lagi di manapun di belahan Indonesia tercinta.

Berbicara intoleran terang pengacara yang kale mini, bukan saja menimpa dunia Pendidikan saja, tetapi juga masalah rumah ibadah dalam izin mendirikan, dan para pendeta tikda punya aksses untuk pembelaan hukum.

“Oleh karena itulah, saya juga akan berkonsen mengawasi terhadap SKB 3 Menteri ini dan perlu semua masyarakat baik agama manapun di negeri ini untuk mendapat informasi terhadap SKB 3 Menteri sebab ini negara hukum”, tegasnya.

Ditegaskan Fredrik lagi, bahwa melalui forum-forum seperti ini, bisa melahirkan orang-orang yang mampu membela hukum dengan baik. Dan, PPHKI siap membantu dengan kehadiran 10 chapter di seluruh Indonesia.

“Acara yang Pewarna lakukan bisa menjadi jembatan bagi orang-orang yang tidak tahu kemana mencari keadilan dan kita berterimakasih dengan Pewarna yang telah mengadakan Webinar seperti ini,” pengkasnya mantap.

Selain Fredrik, narasumber lain dalam Webinar ini, Dr. Sutanto Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Putra Nababan Anggota DPR RI Komisi X dari Partai PDIP, Abetnego Tarigan dari KSP,  Djaserman Purba Ketua Umum MUKI, Dating Palembangan dari Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) dan Elianu Hia Orangtua murid SMK II Negeri Padang. (RSO)