Warta Nasrani

Author: admin

  • Dr. Morris Cerullo: Saya Di Sini Untuk Satu Penugasan Khusus Dari Tuhan

    Dr. Morris Cerullo: Saya Di Sini Untuk Satu Penugasan Khusus Dari Tuhan

    JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Saya disini untuk satu penugasan khusus dari Tuhan. Hal ini disampaikan Dr. Morris Cerullo kepada jemaat yang hadir memenuhi Hall Integrity Convention Center (ICC) Mega Glodok, Kemayoran, Jakarta, Hari ini, Kamis (26/09). Hadir sebagai pembicara utama dalam Seminar KKR bertema, “Indonesia Conference Of The Holy Spirit”, Morris Cerullo nyatakan membawa pesan profetik untuk Indonesia.

    Doa Pengurapan oleh Dr. Morris Cerullo

    “Kalau Morris diutus kembali datang ke indonesia, bukan karena undangan gembala-gembala. Tidak!” terangnya.

    “Saya disini untuk satu penugasan khusus! Sekitar satu tahun yang lalu, Roh Kudus datang ke dalam rumah saya,” terangnya lagi, disambut sorak sukacita umat Tuhan yang hadir.

    Dr. Cerullo menceritakan bahwa Roh Kudus datang dan berbicara kepadanya untuk kembali ke Indonesia dan menyampaikan pesan profetik bagi Indonesia.

    “Saat itu Roh Kudus berbicara. Satu tujuan dari Roh Kudus untuk berkominikasi, berbicara, menuntun kita, dan Roh Kudus membawa kepada saya suaraTuhan; “Aku mau engkau kembali ke Indonesia satu kali lagi”, ungkapnya Dr. Cerullo lagi.

    Diungkapkan Dr. Cerullo bahwa ia akan menyampaikan 5 nubuatan buat Indonesia pada esok hari, pada malam terakhir seminar KKR (Jumat, 27 September 2019).

    “Anakku aku mau pakai kamu, engkau akan berbicara melepaskan nubuatan, engkau akan melepaskan. Ada 5 nubuatan dari Roh Kudus yang akan memutar balikkan Indonesia,” terang Cerullo, disambut tepuk tangan jemaat tanda sukacita.

    “Saya akan melepaskan nubuatan-nubuatan ini besok malam,” terang Dr. Cerullo lagi, membuat penasaran jemaat yang hadir.

    Sementara itu, umat Tuhan yang memadati Integrity Convention Center (ICC) Mega Glodok, Kemayoran, Jakarta, terlihat menikmati dan terberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan para pembicara. Seminar yang berlangsung selama dua hari (Kamis-Jumat, 26-27 September 2019), juga menghadirkan Pastor Gary Whetstone sebagai pembicara, juga Ps. Raymond Mooi, Ps. Jose Carol, dan Pdt. Dr. Tony Mulia, serta tentunya, pembicara utama Dr. Morris Cerullo.

    Adapun nats firman Tuhan yang menjadi tema sentral seminar ini, diambil dari kitab 1 Korintus 12:7, yang berbunyi, “Tetapi kepada tiap-tiap orang di karuniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama”.

    Pastor Gary Whetstone pembicara pertama

    Setelah Pastor Gary Whetstone yang tampil sebagai pembicara pertama, Pdt. Dr. Tony Mulia pada sesi kedua, menegaskan tentang pentingnya suara Roh Kudus bagi umat Tuhan. Bertolak dari Injil Matius 13:36-43, Pdt. Tony Mulia mengungkapkan peran suara Roh Kudus yang memampukan umat Tuhan untuk bisa membedakan mana yang gandum dan mana yang lalang.

    “Kita perlu Roh Kudus, supaya kita bisa membedakan mana yang gandum dan mana yang lalang. Mana yang asli dan yang palsu,” tegasnya, diaminkan jemaat yang hadir.

    Doa pengurapan dengan altar call mewarnai akhir Seminar dan KKR ini. Umat Tuhan yang hadir larut dalam lawatan Roh Kudus. Sebelum Doa pengurapan, Dr. Cerullo menegaskan kembali bahwa Indonesia akan dilawat Tuhan, dan Tuhan akan pakai orang-orang percaya untuk rencana Tuhan bagi pemulihan Indonesia.

    “Tuhan akan pakai saudara, untuk Indonesia berbalik. Apakah anda percaya dgn nubuatan?” tanya Dr. Cerullo yang sontak dijawab, “Amin!” oleh semua yang hadir. (*)

  • Pdt. Dr. Sahala Nainggolan Lantik Staf Lengkap BPD Bekasi GBI Masa Bakti 2019-2023

    Pdt. Dr. Sahala Nainggolan Lantik Staf Lengkap BPD Bekasi GBI Masa Bakti 2019-2023

    BEKASI, WARTANASRANI.COM – Pengurus Lengkap Badan Pekerja Daerah (BPD) Bekasi, Gereja Bethel Indonesia (GBI) masa bakti 2019-2023, Hari ini, Selasa (24/09), secara resmi dilantik oleh Ketua BPD Bekasi GBI yang baru, Pdt. Dr. Sahala Nainggolan, M.Th. Pelantikan yang diawali dengan Ibadah syukur ini, berlangsung di GBI Bumi Bekasi Baru, Rawalumbu, Bekasi.

    Staf Lengkap BPD Bekasi GBI masa bakti 2019/2023

    Dalam khotbahnya yang mengambil tema, “Sehati Untuk Menyelesaikan Amanat Agung” dari Kitab Injil Matius 28:16, Ketua BPD Bekasi GBI masa bakti 2019-2023, Pdt. Sahala Nainggolan menyampaikan tiga komitmen Ilahi yang harus dimiliki seorang hamba Tuhan yang akan menunaikan tugas amanat agung.

    “Amanat agung adalah tugas orang percaya. Untuk melakukan tugas mulia ini, semua dimulai dari komitmen panggilan ilahi dalam hidup kita. Pertama, Harus menjadi murid Kristus. Kedua, Mengalami Kristus dalam hidup kita. Ketiga, Menaruh rasa hormat kepada Tuhan,” jelasnya.

    Sementara itu lewat tayangan video dan sambutan tertulisnya, Ketua Umum BPH GBI, Pdt. Dr. Rubin Adi Abraham mengajak Staf BPD Bekasi GBI untuk mendasari setiap gerak dan langkah pelayanan sesuai Visi GBI Sehati.

    “Kita sinergikan seluruh potensi yang kita miliki dengan menjalin hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Kita menaruh perhatian besar pada harmonisasi pelayanan dan keluarga dan memberi kesempatan lebih luas untuk aktivasi pemimpin muda. Yang tak kalah penting adalah menggunakan teknologi terpadu dan disertai transparansi, serta implementasi misi dan pemuridan,” terangnya.

    Serah terima dari pengurus lama Pdt. Samuel Hernadi ke pengurus yang baru Pdt. Sahala Nainggolan

    Sebelum pengucapan janji dan pelantikan, didahului serah-terima jabatan dari pengurus BPD yang lama Pdt. Samuel Hernadi (Ketua BPD Bekasi GBI periode 2014/2019) kepada Pdt. Sahala Nainggolan Ketua BPD Bekasi GBI periode 2019/2023, disaksikan seluruh pejabat GBI Bekasi yang hadir.

    Berikut nama-nama Staf Lengkap Badan Pekerja Daerah (BPD) Bekasi Gereja Bethel Indonesia (GBI) masa bakti 2019/2023. Pdt. M. S. Tamba, S.Th., M.Pd (Majelis Pekerja Lengkap), Pdt. Sahala Nainggolan, M.Th (Ketua), Pdt. Danang Adrianto, S.Th (Wakil Ketua), Pdt. Nuah Ginting (Wakil Ketua), Pdt. Yohanes Nur, S.Th (Wakil Ketua), Pdt. Stefanus H. Karsten, S.Th (Sekretaris 1), Pdm. Kristanto Wahyu Irawan, S.Th (Sekretaris 2), Pdm. Antonius Toni, S.Th (Bendahara).

    Bidang-Bidang: Pdt. Haddin Tambunan, S.Th (Bidang Pendidikan), Pdp. Ronald S. Onibala, S.Th., M.Pd.K (Bidang Media dan Komunikasi), Pdt. Sampe Tua Napitupulu, SE (Bidang PI dan Misi), Pdp. Rico Manansang, S.Th (Bidang Gereja dan Pemerintah), Pdt. Edison Tamara (Bidang Nexgen Transformasi Kreatif), Pdt. Nixon C. Sanjaya (Bidang Pejabat dan Warga Gereja), Pdt. Welem Doko, S.Th., MA (Bidang Pelmas), Pdt. Jesayas Haurissa, S.H., MA (Bidang Hukum dan Advokasi), Pdt. Jaluddin M. Mangunsong, S.Th (Bidang Humas dan Informasi), Pdt. A. Erwin Tarigan, MPM (Bidang Teologi/Diklat), Pdm. Tonny A. Hutabarat (Bidang Doa), Pdp. Chandra Dewi (Bidang Ketua Korda WBI), Pdp. Ribka Nugrahati, S.Th (Bidang Ketua Korda DPA).

    Perwakilan Wilayah: Pdt. Dr. J. Yohanes Sihombing, M.Th (Perwil 1 Barat), Pdt. Dr. Rospensius Simarmata, M.Th (Perwil 2 Timur), Pdt. Eko Itnawanto, M.Th (Perwil 3 Utara), Pdm. Ir. Nurtjahja (Perwil 4 Selatan), Pdt. Darmayanto Rawatan, M.Th (Perwil 5 Pondok Gede), Pdt. Dr. Matius Kala’Tiku, M.Th (Perwil 6 Tambun), Pdt. Rudi Sutanto (Perwil 7 Cikarang).

    Selain pelantikan staf lengkap BPD Bekasi GBI, pada saat yang sama ikut dilantik pengurus perwil dan panitia Sidang MD I BPD Bekasi GBI yang dketuai oleh Pdt. Danang Andriyanto, S.Th. Acara foto bersama dan ramah tamah menjadi akhir pelantikan Staf Lengkap BPD Bekasi GBI yang dihadiri oleh Pdt. Naftali Untung, Sekretaris 2 BPH GBI. (*)

  • Pdt. Manuel Raintung Nyatakan Kesiapannya Maju Sebagai Sekum Atau Wasekum MPH PGI

    Pdt. Manuel Raintung Nyatakan Kesiapannya Maju Sebagai Sekum Atau Wasekum MPH PGI

    JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Berbekal keterlibatannya dalam gerakan oikoumene yang sudah cukup panjang,  Ketua Umum PGI Wilayah DKI Jakarta, Pdt. Manuel E. Raintung, menyatakan siap maju dan dicalonkan sebagai Sekretaris Umum (Sekum) atau Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) dalam perhelatan Sidang Raya XVII Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) yang  akan berlangsung mulai tanggal 8-13  November 2019 di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT.

    “Semenjak saya ditahbiskan menjadi pendeta di Yogyakarta tahun 1991 , saya sudah memulai aktivitas gerakan keesaan, gerakan oikoumene. Di Malang saya membangun gerakan keesaan mulai dari tingkat kecamatan sampai kabupaten dan tingkat provinsi, yang ujungnya adalah, saya menjadi Sekretaris Umum PGI Wilayah Jawa Timur periode 1997-2002” ungkap Pdt. Manuel Raintung.

    Bahkan menurut Ketua Majelis Jemaat di GPIB Horeb Kramat Jati, pengalaman di Jawa Timur ini juga yang membuatnya dipercaya sebagai Sekretaris Umum selama 2 periode saat pindah pelayanan ke DKI Jakarta.

    “PGI Wilayah DKI Jakarta ternyata membutuhkan seorang Sekretaris Umum yang memiliki pegalaman yang cukup. Sehingga pada tahun  2005-2010 dan juga periode ke 2, tahun 2010-2015 saya dipercaya sebagai sekretaris umum PGI Wilayah DKI Jakarta,” terang Pdt. Manuel Raintung.

    “Dengan reputasi pengalaman oikoumene yang cukup, maka kemudian saya di tahun 2015 dipercayakan  menjadi Ketua Umum di PGI Wilayah DKI Jakarta sampai 2020,” terangnya lagi.

    Melihat pengalaman oikoumene yang terbilang panjang, Pdt. Manuel Raintung yang juga pernah mengikuti proses pencalonan full timer PGI sebagai Wakil Sekretaris Umum di Sidang Raya Mamasa tahun 2009,  menyatakan siap maju untuk dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai Sekretaris Umum (Sekum) maupun Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) MPH PGI.

    “Mendekati Sidang Raya XVII di Sumba pada bulan November yang akan datang, saya berani mendeclare, karena majelis sinode GPIB, pimpinan gereja dimana saya bertugas, sudah  mengambil keputusan menyatakan untuk merekomendasikan saya sebagai calon MPH PGI yang full timer tadi, tapi tentu bukan untuk Ketua Umum. Jadi, bisa sekretaris umum, bisa wakil sekretaris umum ,” ungkapnya.

    “Mau Sekretaris Umum saya siap, mau wakil sekretaris umum saya siap! Yang penting sinode gereja mendukung dan mengharapkan sinode-sinode gereja yang lain bisa mendukung,” ungkap Manuel Raintung lagi menegaskan kesiapannya.

    Raintungpun menambahkan bahwa dengan dukungan Sinode GPIB tempat ia bernaung, Ia juga akan segera mensosialisasikan kesiapannya kepada gereja-gereja dan berharap mendapat dukungan, terutama di PGIW DKI Jakarta.

    “Hari senin besok, saya akan berurusan dengan surat. Tapi sebelumnya saya sudah mendekati gereja-gereja yang dapat mendukung, terutama di DKI Jakarta ini, dibawah binaan PGI Wilayah ada 20  Sinode anggota PGI. Saya berharap basic ini cukup, dan minggu depan saya akan ke Jawa Timur,” kata Pdt. Manuel Raintung.

    Lebih lanjut,  Manuel Raintung berharap, dalam pemilihan MPH PGI yang dilakukan melalui nominasi dalam kepanitiaan dan berlangsung secara tertutup ini, akan berjalan dengan baik dan akan terpilih orang-orang yang memiliki komitmen serta rekam jejak sebagai aktivis gerakan oikoumene yang telah teruji, bukan mereka yang tiba-tiba tampil ingin menjadi pemimpin tapi hanya karena keinginan sesaat.

    “Banyak orang yang berkeinginan untuk ikut serta dalam gerakan oikoumenis ini tentunya tidak keliru. Baik! Kita akan senang kalau banyak. Tapi gerakan oikoumene inikan tidak musiman. Tidak juga karena sesaat diinginkan besok sudah tidak lagi. Dari masa ke masa, kadangkala yang mau itu hanyalah mau jadi pemimpin tapi tidak punya kepedulian yang berkelanjutan. Kalau kepeduliannya itu hanya untuk sebuah jabatan, yah… tentu, menurut saya tidak tepatlah. Harus terus ikut dalam gerakan, harus terus ikut maju untuk berhadapan dengan perbedaan. Mereka-mereka yang menjadi calon itu, harusnya mereka yang mempunyai reputasi oikumenis yang cukuplah!” pungkas mantan Ketua Senat STT Jakarta ini.

    “Istilahnya, tidak mungkin kita beli kucing dalam karung! Saya suport orang-orang yang merupakan aktivis gerakan oikoumene. Tapi ada yang lain-lain, para calon ini, yang gak pernah sama sekali. Ber-PGI ajah gak pernah, tapi berani mencalonkan diri. Saya harap persidangan raya yang akan datang, itu memang betul-betul menetapkan, memilih orang-orang yang memang punya reputasi oikoumene yang cukuplah,” pungkas Raintung lagi.

    Diakhir keterangan persnya, Ketua Umum PGI Wilayah DKI Jakarta ini kembali menegaskan keinginannya untuk maju menjadi Sekum atau Wasekum MPH PGI di Sidang Raya XVII PGI nanti.

    “Singkatnya lagi, kali ini saya ingin menyatakan bahwa saya siap kembali untuk mencalonkan, baik sebagai sekretaris umum maupun wakil sekretaris umum,” terang Pdt. Manuel E. Raintung. (*)

  • Merasa Dizalimi, PW PGLII Banten Tolak Muswil V Dan SK PP PGLII

    Merasa Dizalimi, PW PGLII Banten Tolak Muswil V Dan SK PP PGLII

    SERPONG BANTEN, WARTANASRANI.COM – Pengurus Wilayah (PW)  PGLII Banten pimpinan Ketua Pdt. Dr. Freddy Soenyoto, M.Th dan Sekretaris Umum Pdt. Andreas Gunawan, M.Pd.K menegaskan  menolak pelaksanaan Musyawarah Wilayah (MUSWIL) pada tanggal 16 September. Alasannya selain karena tidak melibatkan  pengurus wilayah defenitif yang masih menjabat (periode juga belum berakhir), rencana MUSWIL V lima ini sarat “intervensi” lewat SK Pengurus Pusat (PP) yang memberikan mandat kepada Pdt. Yusuf Eko, M.Th.

    “Kami (PW PGLII) Banten merasa dizalimi karena secara sepihak telah terbit Surat Keputusan dari Pengurus Pusat yang  secara tiba-tiba memberikan mandat penuh pada Pdt. Yusuf Eko, M.Th selaku ketua panitia MUSWIL V PGLII Banten. Sesuai AD/ART pelaksanaan MUSWIL harus diselenggarakan oleh PW PGLII Banten,” kata Pdt. Dr. Freddy Soenyoto pada jumpa pers di Serpong, Sabtu (14/2019). Hadir dalam pertemuan itu  mendampingi ketua dan Sekum, Benjamin Daniel Warokka, S.Th (Wasekum) dan Pdt. Uun Munidih (wkl bendahara II).

    Penggantian kepengurusan PGLII Wilayah Banten yang akan digelar melalui MUSWIL V, pada tanggal 16 September tidak legitimasi dan melanggar aturan, karena aturan organisasi menyebutkan kalau ada pergantian pengurus ditengah periode jabatan harusnya Musywarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) bukan Musyawarah Wilayah (Muswil).

    “Yang berhak menyelenggarakan Muswil itu kan panitia bentukan PW PGLII Wilayah Banten karena kepengurusan sifatnya otonom. Jika pun dipaksakan lewat pusat harusnya forumnya adalah Muswilub itupun dengan usulan dan  persetujuan dari 2/3 anggota seperti ketentuan organisasi umumnya. Apalagi percepatan Muswilub karena adanya laporan anggota Majelis Pertimbangan (Maper) PGLII Banten sehingga melebar kemana-mana dan tidak taat asas organisasi,” jelasnya.

    Lebih jauh menurut Pdt Freddy Soenyoto, bahwa rencana percepatan  Muswil V  PGLII Provinsi Banten bermula dari laporan anggota Maper, Pdt. Pieter Faraknimella, S.Th dimana mempermasalahakan tentang pembentukan Aras Gereja di Banten yang mana terdiri dari PGIW Banten, PW PGLII dan PGPI Wilayah Banten. Ketiga aras gereja ini bersama-sama membetuk kerja sama untuk umat dan hadir juga dua ratus gereja lokal,” paparnya.

    Rupanya Pdt. Piter Faraknimella tidak setuju atas keterlibatan PW PGLII Banten dalam pembentukan Aras Gereja Banten seperti FUKRI di tingkat nasional tersebut.  Sesuai dengan keterangan tertulis di Whatsapp dan mengatakan bahwa persekutuan seperti itu belum perlu diadakan di Banten.Terkait hal ini, meminta klarifikasi soal ini sudah berusaha menghubungi Pdt Pieter Faraknimella belum dijawab.

    Namun ada dugaan bahwa ketidaksetujuan itu karena terkait dengan posisinya Ketua MUSPIJA (Musyawarah Pimpinan Gereja) Banten, yang mengklaim sebagai representasi umat Kristen di Banten. Karena itu pembentukan tiga aras gereja di Banten tidak diperlukan.

    Seperti dijelaskan Freddy, pembentukan kerja sama antar Aras Gereja pada saat itu karena jelang Pilpres  kondisi dan situasi terhadap keberagaman sedang bermasalah.  Terjadi politik indentitas dipakai sehingga Aras Gereja secara bersama perlu untuk memberi ketenangan dan kedamaian di Banten. Dalam acara deklarasi Aras di Banten,  sudah mengundang Kepala Dinas Kementerian Agama Tanggerang Selatan Drs. Abdul Rojak  Maret 2019.

    Pdt Freddy Soenyoto menambahkan,”Jadi sangat berbeda dengan kita (aras). Artinya, ormas MUSPIJA kalau mau jalan juga silahkan malah saling mendukung. Sebagai lembaga keumatan (aras) bisa berjalan dengan baik. Seharusnya tidak ada masalah antar satu dengan yang lain. Kita harus saling merapatkan barisan dalam mendukung gereja,” tukasnya.

    Hal ini yang dibawa ke PP. Menurut pendapat Pdt Pieter sebagai anggota MAPER tidak setuju, Bahkan dalam laporan itu dia mengatakan, bahwa PW PGLII Banten adalah organisasi yang melawan pemerintah dan tidak disukai oleh gereja-gereja. Padahal baru awal Agustus kemarin kita diterima oleh Gubernur. Kita membuat agenda bersama, khususnya natal bersama dan seminar kebangsaan.

    ”Tindakan yang bersangkutan membawa masalah ini PP sebagai Maper PGLII Banten sangat disayangkan.   Bahkan laporan tertulis itu sungguh melukai perasaan kita sebagai PGLII Banten. Kalau mengajuan surat pengunduran diri tidak masalah.  Cuman disayangkan kalau dia menyebut bahwa dia tidak mau berkumpul, duduk, dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang cinta uang dan cinta jabatan’. Saya kira pernyataan itu sangat melukai kita. Ada itu whatsappnya, kemarin saya pakai jadi status saya,” beber  Sekum PGLII ini.

    Tolak SK PP PGLII

    Terkait dengan Surat keputusan PP PGLII No:56/skep/PP.PGLII/2015-2019/VIII/2019 tentang mandat penuh terhadap Pdt Yusuf Eko, MTh untuk menyelenggarakan Muswil V sebagai pengurus wilayah Banten kami menolak. Ini bentuk intervensi pusat terhadap penyelenggaraan MUSWIL itu sendiri.  Selain sepihak  tidak ada dasar atau pelenggaran PW PGLII Banten. Maka Muswil V akan tetap diselenggarakan sesuai dengan periode kepengurusan.

    “Kami tetap bertahan pada SK 2016-2020 dan memutuskan penyelesaian PW PGLII Banten di Musyawarah Nasional ( MUNAS ) maret  Tahun 2020 karena masa bahkti Pimpinan Pusat sudah berakhir. Jadi keputusan legitimasinya tidak kuat. Jika hal ini terus dipaksakan kami tidak akan segan mengambil upaya hukum demi keadilan,” tegas Freddy.

    Freddy juga menyinggung bahwa Pengurus Pusat PGLII yang dipimpin Pdt. DR. Ronny Mandang, M.Th dan Sekum Freddy Soenyoto (dirnya sendiri) di mana  masa priode 2015-2019 sudah berakhir, sesuai mandat Munas XI PGLII yang dilaksanakan  pada tanggal 24-27 Maret 2015 lalu. Maka sebaiknya PP tidak bisa membuat langkah-langkah atau intevensi yang membuat PW PGLII akan bergejolak.

    “Kemarin PW PGLII Riau dan PGLII Sulsel juga telah menyuarakan agar masalah antara PP PGLII dan PW PGLII Banten segera dicari solusinya dan berakhir damai. Karena ini untuk kebaikan dan kelangsungn PGLII ke depan,” kutipnya.

    Terkait masalah ini, sudah berusaha untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari Ketua Umum PGLII Pdt Dr Ronny Mandang, namun ketua umum  yang sangat dekat dan ramah dengan wartawan ini, kali ini enggan memberikan jawaban dan memilih “no comment”.

    Namun dari keterangan Pdt Uun Munidih (wkl bendahara II) yang menunjukkan jawaban Ketum PGLII yang beredar di grup WA intern, Ketum PP PGLII telah memberikan jawaban  7 poin.  Pertama pada pertemuan 15 Agustus (Maper-PP, PW Banten dan Muspija) dalam pertemuan itu setiap orang diberi kesempatan berbicara, tidak ada seorang pun yang dilarang bicara. Juga dalam pertemuan itu disinggung laporan tertulis dari Ketua Maper PW Banten kepada Maper dan PP, mendengar langsung kesaksian Muspija dan lainnya.

    Pada poin ketiga, disebutkan bahwa PW Banten sangat bermasalah dan nama PGLII tidak baik di kalangan pimpinan gereja. Keempat, keputusan PP –  Maper setelah mempertimbangkan niat mundur Ketua PW PGLII Banten. Karena beberapa bulan akan berakhir maka Muswil dipercepat dan tidak diperlukan Muswillub.

    Berikutnya, pertemuan Maper-PP meminta Yusuf Eko bertugas melaksanakan Muswil PGLII Banten. Keenam,  Ketum PP menjelaskan bahwa pernah KEtum PW DKI bermasalah dan Muswil di Maluku. Terakhir Ketum PP PGLII menyatakan bahwa PW Banten yang tidak ikut pertemuan 25 Agustus 2019 dapat mempertanyakan secara komprenshif.

    Sebelumnya Pengurus PGLII Wilayah Banten telah mengeluarkan pernyataan sikap  dengan enam butir sikap dan penolakan, yang ditembuskan kepada Gubernur Banten, Pembimas Kristen Provinsi Banten, Anggota PGLII dan tembusan lainnya. (*)

  • Pernyataan Presiden tentang Revisi UU KPK Istana Negara, 13 September 2019

    Pernyataan Presiden tentang Revisi UU KPK Istana Negara, 13 September 2019

    Saya telah mempelajari dan mengikuti secara serius seluruh masukan yang diberikan dari masyarakat, dari para pegiat antikorupsi, para dosen, dan mahasiswa, dan juga masukan dari para tokoh bangsa

    Karena itu ketika ada inisiatif dari DPR saat mengajukan RUU KPK, masa tugas pemerintah adalah meresponnya

    Kita tau UU KPK telah berusia 17 tahun, perlu adanya penyempurnaan secara terbatas sehingga pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif. Sekali lagi, kita jaga agar KPK lebih kuat dibanding lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.

    Saya telah memberikan arahan kepada Kemenkumham menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR.

    Intinya, KPK harus memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai. Dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lain untuk pemberantasan korupsi.

    Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi revisi UU inisiatif DPR yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK.

    Yang pertama, saya tidak setuju jika KPK harus memeroleh izin dari pohak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan, tidak, KPK cukup memeroleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

    Kedua, saya juga tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Bisa juga berasal dari unsur ASN, yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar.

    Ketiga, saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan kejaksaan agung dalam penuntutan. Karena sistem penuntutan yang berjalan selama ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi.

    Keempat, saya juga tidak setuju perihal pengolahan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini.

    Terhadap beberapa isu lain saya juga memberikan catatan dan memiliki pandangan yang berbeda dengan inisiasi DPR.

    Perihal keberadaan Dewan Pengawas, ini memang perlu. Karena semua lembaga negara, Presiden, MA, DPR, bekerja dalam prinsip check and balances, saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang. Dewan Pengawas sesuatu yang wajar untuk proses tata kelola yang baik.

    Anggota Dewan Pengawas diambil dari tokoh masyarakat, akademisi, pegiat antikorupsi, bukan politis, birokrat, aparat, maupun penindakhukum aktif.

    Pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan oleh Presiden, dijaring melalui panitia seleksi. Saya ingin memastikan tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya dewan pengawas.

    Yang kedua terhadap keberadaan SP3, hal ini juga diperlukan sebab penegakkan hukum juga harus memenuhi prinsip perlindungan HAM dan memberikan kepastian hukum. Sehingga RUU inisiatif DPR memegang batas waktu maksimal 1 tahun dalam pemberian SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun supaya memberikan waktu yang memadai bagi KPK. Yang penting agar kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan atau pun tidak digunakan.

    Yang ketiga terkait pegawai KPK. Pegawai KPK adalah ASN, yaitu PNS atau P3K, hal ini juga terjadi di lembaga lain yang mandiri seperti MA, MK, dan juga lembaga independen lainnya seperti KPU, Bawaslu. Tapi saya menekankan agar implementasinya perlu masa transisi yang memadai dan dijalankan penuh kehati-hatian.

    Penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih tetap menjabat dan tentunya melakukan proses transisi menjadi ASN.

    Saya berharap semua pihak bisa membicarakan isu ini dengan jernih, objektif, tanpa prasangka yang berlebihan. Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh kita bersama. Dan saya ingin KPK mempunyai peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negeri kita, yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibanding lembaga-lembaga lain dalam memberantas korupsi.

  • Dirjen Bimas Kristen Buka Konferensi BMPTKKI Dan Melantik Pengurus Periode 2019-2024

    Dirjen Bimas Kristen Buka Konferensi BMPTKKI Dan Melantik Pengurus Periode 2019-2024

    Jakarta, Wartanasrani.com – Disaksikan peserta Konferensi BMTKI yang mengambil tema, “Moving To The Next Level, Akselerasi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di Indonesia”,  Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si., melantik pengurus Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia (BMTKKI) periode 2019-2024.

    “Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya selaku Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, hari ini, Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, melantik saudara-saudara sekalian sebagai pengurus Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia periode 2019-2024,” sebut Pentury sambil mengetok palu tiga kali tanda sah.

    Sebelumnya, pengurus BMPTKKI yang dilantik, secara bersama-sama mengucapkan janji jabatan yang dipandu oleh Ketua II Bidang Penelitian dan Penerbitan, Dr. Arnold Tindas. Beberapa poin penting dari janji tersebut adalah: melaksanakan visi dan misi BMPTKKI dengan sebaik-baiknya; menjalankan tugas dan wewenang dengan tanggung jawab, tulus, jujur dan adil demi kepentingan PTK Kristen; menjunjung tinggi kewibawaan jabatan sebagai badan pengurus serta bersedia menyelenggarakan pelayanan kepada perguruan tinggi keagamaan kristen sesuai dengan AD/ART.

    Ketua umum BMPTKKI periode 2019-2024, Dr. Erastus Sabdono mengungkapkan bahwa BMPTKKI yang didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengacu pada Tridharma Perguruan Tinggi, siap menjadi mitra Ditjen Bimas Kristen yang hadir sebagai wujud tanggung jawab Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen bagi bangsa Indonesia, serta menjadi bagian untuk merealisasikan usaha membangun bangsa dan negara yang cerdas, berbudi luhur, serta bermartabat.

    “Mari kita bersama-sama membangun negeri ini melalui Pendidikan Keagamaan Kristen yang berkualitas, dimulai dari konferensi ini. BMPTKKI hadir untuk mewadahi kita semua,” pungkas Ketua STT Ekumene ini lugas.

    Bertolak dari visinya, yaitu; Menjadi badan musyawarah bagi perguruan tinggi keagamaan Kristen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, serta hubungan kerja sama; BMPTKKI akan menjalankan peran; pertama, memberikan pendampingan untuk percepatan dalam pemenuhan dalam pemenuhan layanan standar nasional pendidikan kepada perguruan-perguruan tinggi keagamaan Kristen Indonesia; kedua, memfasilitasi perguruan tinggi keagamaan Kristen untuk melakukan kerjasama nasional antar perguruan tinggi di Indonesia dan kerjasama internasional dengan perguruan tinggi di luar negeri; ketiga, mewujudkan perguruan tinggi keagamaan Kristen yang berkarakter Kristiani.

    Dr. Erastus Sabdono Ketua BMPTKKI Periode 2019-2024

    Berikut susunan Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia (BMPTKKI) periode 2019-2024:

    Dewan Pengara: Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si (ex-Officio), Dr. Arnold Tindas, M.Th (Ketua), Dr. Harianto GP, M.Th (Sekretaris), Dr. Erastus Sabdono, M.Th., Dr. Roland Mezch Octavianus, Th.M., Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd., Dr. Sumbut Yermianto, M.Th., Dr. Dr. (HC) Ir. Arifin Tedjakusuma, M.Th., Dr. Binsen Samuel Sidjabat, Ph.D., Pdt. DR. Eliver Radjagoekgoek, M.Sc, M.Th, D.Min., Dr. Pontus Sitorus, M.Si (Direktur Pendidikan Ditjen Bimas Kristen RI).

    Ketua Umum: Dr. Erastus Sabdono, M.Th

    Sekretaris Umum: Dr. Stevri Indra Lumintang, Th.M

    Sekretaris I: Dr. Nasokhili Giawa, M.Th

    Sekretaris II: Dwiana Meivinas

    Bendahara Umum: Dr. Andreas Himawan, Th.M

    Bendahara I: Dr. Bonnie Marcelina Amidjaja, M.Th

    Bendahara II: Dr. Ari Supit, M.Si

    Ketua I, Bidang Regulasi Pendidikan: Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd

    Ketua II, Bidang Penilitian dan Penerbitan: Dr. Arnold Tindas

    Ketua III, Bidang Akreditasi: Dr. Sumbut Yermianto, M.Th

    Ketua IV, Bidang Peningkatan Mutu Dosen: Dr. Harianto GP, D.Th

    Ketua V, Bidang Pengembangan Organsiasi: Dr. Yan Boyke Tewuh, M.Th

    Ketua VI, Bidang Hubungan Nasional dan Internasional: Dr. Drs. Phanny Tandy Kakauhe, M.A, M.Sc, M.Th. (*)

  • Presiden Jokowi Tekankan Tiga Langkah Pengendalian Impor Sampah dan Limbah

    Presiden Jokowi Tekankan Tiga Langkah Pengendalian Impor Sampah dan Limbah

    JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) tentang penanganan impor sampah dan limbah. Ratas tersebut digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 27 Agustus 2019.

    Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia menerima laporan mengenai meningkatnya tren impor sampah dan limbah di Indonesia. Tak hanya di Indonesia, menurut Presiden, negara-negara lain pun mengalami masalah serupa.

    “Saya juga beberapa kali di dalam summit, di ASEAN Summit dan konvensi yang lainnya juga disampaikan mengenai banyaknya sampah dan limbah yang diekspor dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Jadi bukan hanya di Indonesia saja,” kata Presiden.

    Untuk itu, Presiden Jokowi mengingatkan agar peningkatan impor sampah dan limbah tersebut harus disikapi dengan hati-hati. Di satu sisi, impor sampah terutama kertas dan plastik bisa memenuhi kebutuhan baku industri. Tetapi, di sisi lainnya banyaknya sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia juga berpotensi merusak lingkungan jika sampah dan limbah itu tidak dapat didaur ulang.

    “Lebih bahayanya lagi, terkontaminasi oleh bahan berbahaya beracun atau B3 yang berbahaya bagi masyarakat,” lanjutnya.

    Presiden Jokowi kemudian menegaskan agar langkah-langkah pengendalian segera dilakukan. Pertama, memaksimalkan potensi sampah yang ada di dalam negeri terlebih dahulu untuk kebutuhan bahan baku industri dalam negeri. Kedua, regulasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah segera dipercepat penyelesaiannya.

    “Kemudian yang ketiga juga penegakan aturan dan pengawasan yang ketat, seketat-ketatnya terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, Kepala Negara juga ingin agar dilakukan langkah-langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran di lapangan. Terkait hal tersebut, dirinya berpandangan bahwa koordinasi antarkementerian amatlah diperlukan.

    “Saya rasa ini koordinasi di antara menteri-menteri terkait sangat diperlukan sehingga jangan sampai terjadi perbedaan pandangan yang menghambat penanganan impor sampah dan limbah,” tandasnya. (ES)

  • Presiden Jokowi Sambut Kunjungan Kenegaraan Raja Malaysia di Istana Bogor

    Presiden Jokowi Sambut Kunjungan Kenegaraan Raja Malaysia di Istana Bogor

    JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan kenegaraan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 27 Agustus 2019. Dalam kunjungannya ini, Raja Malaysia didampingi oleh istrinya, Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, serta 3 puterinya, Tengku Puteri Ilisha Ameera, Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah, dan Tengku Puteri Jihan Azizah ‘Athiyatullah.

    Raja Malaysia beserta rombongan delegasi tiba di Istana Bogor sekitar pukul 10.30 WIB dengan diiringi oleh pasukan Nusantara, korps musik, dan pasukan berkuda dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Tak hanya itu, sejumlah pelajar yang mengenakan pakaian adat berbagai daerah juga turut menyambut kedatangan Raja Malaysia dengan mengibarkan bendera kedua negara.

    Prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan kenegaraan bagi keduanya. Saat itu, lagu kebangsaan kedua negara diperdengarkan dengan diiringi oleh dentuman meriam sebanyak 21 kali. Setelah itu, kedua kepala negara melakukan inspeksi pasukan kehormatan.

    Selesai upacara kenegaraan, Presiden Jokowi mengajak Raja Malaysia masuk ke dalam Istana untuk kemudian menandatangani buku tamu kenegaraan. Di Ruang Teratai itu pula, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Raja Malaysia dan Permaisuri Agong melakukan sesi foto bersama.

    Kedua Kepala Negara kemudian menuju halaman belakang Istana Bogor untuk melakukan penanaman pohon bersama. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi dan Raja Malaysia menanam pohon damar atau Agathis dammara.

    Usai menanam pohon, Presiden Jokowi kemudian mengajak Raja Malaysia untuk meninjau Kebun Raya Bogor. Kedua kepala negara menumpangi golf cart yang dikemudikan sendiri oleh Presiden Jokowi.

    Sesampainya kembali di Istana Bogor, Presiden Jokowi dan Raja Malaysia kemudian melakukan pertemuan tête-à-tête di veranda Istana. Sementara itu, Ibu Iriana mengajak Permaisuri Agong untuk mengikuti serangkaian acara pendamping yang telah disiapkan.

    Rangkaian acara kenegaraan kemudian diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan di Ruang Garuda.

    Mengutip siaran pers Kementerian Luar Negeri, dalam kesempatan ini, Presiden RI dan Raja Malaysia mendiskusikan kerja sama Indonesia dan Malaysia di bidang ekonomi dan perlindungan WNI di Malaysia. Di bidang ekonomi, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi khususnya di sektor migas, serta kerja sama dalam mendukung promosi komoditas kelapa sawit.

    Dalam konteks perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), kedua Kepala Negara mendiskusikan mengenai akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Malaysia, termasuk di wilayah Semenanjung Malaysia.

    Yang di-Pertuan Agong XVI beserta delegasi juga berkesempatan untuk berkunjung ke Yogyakarta pada tanggal 28 – 29 Agustus 2019, dan melakukan pertemuan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta mengunjungi Kota Gede untuk melihat industri kerajinan perak, Candi Brorobudur serta menonton sendratari Ramayana di kompleks Candi Prambanan.

    Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam upacara penyambutan kenegaraan ini antara lain, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana. (ES)

  • Murfati Lidianto, SE.,MA Dilantik Sebagai Anggota Dewan Kota Bekasi

    Murfati Lidianto, SE.,MA Dilantik Sebagai Anggota Dewan Kota Bekasi

    BEKASI, WARTANASRANI.COM –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi menggelar rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah / janji anggota dewan kota Bekasi masa jabatan 2019 – 2024, bertempat di gedung DPRD kota Bekasi setempat (26/08/2019). Rapat paripurna tersebut terbuka dan dibuka untuk umum.

    Tampak hadir Bpk Rahmat Effendi sebagai walikota Bekasi memberikan ucapan selamat kepada seluruh anggota DPRD yang baru dilantik. Pada kesempatan ini ia juga berpesan untuk dapat menjaga amanah secara jujur, adil serta penuh integritas.

    Berjumlahkan 50 orang anggota dewan terpilih yang mewakili suara rakyat pada daerah pemilihan masing-masing anggota. Mereka semua menjadi harapan dan tumpuan masyarakat kota Bekasi untuk melaksanakan aspirasi masyarakat kota Bekasi.  Tentunya beban ini tidak lah mudah bagi mereka.

    Sebelum menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia (undang-undang no. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah), para anggota dewan harus diambil sumpah / janji yang merupakan komitmen dihadapan Tuhan dan rakyatnya.

    Salah satu diantara 50 orang anggota dewan yang dilantik terdapat satu nama yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kota Bekasi yaitu Murfati Lidianto, SE.,MA. Sudah dua periode ini ia dipercayakan untuk menjadi perpanjangan tangan rakyat kota Bekasi khususnya kecamatan Bekasi Barat dan kecamatan Medan Satria.

    Saat di jumpai awak media, Murfati mengatakan bahwa tujuan nya untuk menjadi anggota dewan adalah untuk mendampingi warganya dalam penyampaian aspirasi, dan sudah barang tentu juga demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga.

    Oleh karenaya ia tetap menjaga komitmen nya bekerja untuk rakyat, setiap aspirasi yang disampaikan kepadanya sesegera mungkin untuk ia memperjuangkan agar aspirasi warga bisa terealisasi. Contohnya pada periode lalu banyak hal yang dia sudah perbuat untuk warganya diantaranya pengecoran jalan, pembersihan kali, pembangunan fasilitas umum dan lain-lain.

    Saat ditanya apa yang menjadi prioritas utamanya kedepan, dengan lantang Murfati berkata bahwa ia tetap akan melanjutkan apa yang sudah menjadi aspirasi dan tidak jauh berbeda pada tahun-tahun kemarin, yaitu perbaikan jalan, saluran air agar tidak banjir. Tentunya dengan pembangunan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

    Program jangka panjang Murfati adalah mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, untuk mendorong warganya menjadi mandiri. Karena menurutnya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan lapangan kerja.

    “Program jangka panjang, saya akan kembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena selama ini masyarakat masih kekurangan lapangan kerja, dengan UMKM  bisa menjadi penghasilan secara mandiri bagi warga, sebab tidak mungkin kita meminta semua pada pihak swasta atau pemerintah”, ungkapnya.

    Tidak bisa dipungkiri wanita kelahiran Belitung ini memusatkan perhatian kepada warganya yang memiliki ekonomi berkecukupan. Pemberantasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi juga menjadi salah satu program utamanya.

    “Peran UMKM itu sangat penting, karena selain sebagai sarana mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan, UMKM juga memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat, bahkan UMKM mampu memberikan sumbangsih bagi pendapatan asli daerah Kota Bekasi,” tegasnya.

    Karena itu ia berjanji untuk berjuang agar UMKM dapat berjalan, dengan mendorong DPRD agar mengucurkan dana melalui mekanisme yang berlaku.  Karena dirinya menyadari bahwa hal ini sangat penting untuk kesejahteraan rakyat, bahkan bisa menopang ekonomi keluarga serta dapat memberikan sumbangsih bagi pendapatan asli daerah Kota Bekasi.

    “Saya akan mendorong Dewan dalam rapat untuk mengucurkan bantuan UMKM agar warga bisa bekerja dari modal ini, untuk menjadi wiraswata, sehingga bisa mendongkrak perekonomian keluarga,” tandasnya.

    Ucapan syukur jelas terlihat di wajah Murfati. Dan ia berterima kasih untuk seluruh warga yang sudah kembali memberikan kepercayaan, sehingga terpilih menjadi annggota dewan. Semoga amanah ini dapat ia pegang sampai akhir masa tugasnya.

    “Secara pribadi dan juga keluarga, menyampaikan terima kasih atas bantuan doa dan dukungan kepada saya dalam pemilu 2019 sehingga saya akhirnya terpilih. Semua juga berkat kasih dan pertolongan Tuhan. Semoga saya bisa menjalankan amanah dengan baik,” ucapnya. (AW)

  • Pdt. Dr. Rubin Adi Abraham: Saya Tidak Akan Mengundurkan Diri, Saya Tetap Akan Maju

    Pdt. Dr. Rubin Adi Abraham: Saya Tidak Akan Mengundurkan Diri, Saya Tetap Akan Maju

    JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Di GBI tidak ada orang yang maju sendiri atau mengusulkan diri sendiri. Semuanya merupakan aspirasi dari daerah, dari sidang majelis daerah di provinsi seluruh Indonesia, termasuk perwakilan dari luar negeri, perwakilan Asia, Eropa, Amerika, Australia yang memunculkan nama-nama tersebut. Hal ini ditegaskan Pdt. Dr. Rubin Adi Abraham, yang menjadi salah satu kandidat Ketua Umum Badan Pengurus Harian (BPH) Gereja Bethel Indonesia (GBI) kepada awak media saat konferensi pers di sela-sela acara Seminar Interaktif tentang Karya Roh Kudus dan Pantekosta Ke-3 di Ruang Motivator Hall, Axa Tower, Lantai 36, Mall Kuningan City, Jakarta, Sabtu (24/08/2019).

    “Nama saya ada disana. Memang pada sinode yang lalu nama saya juga ada, cuma pada hari H nya saya mengundurkan diri,” ujarnya.

    Seminar Interaktif tentang Karya Roh Kudus dan Pantekosta Ke-3 di Ruang Motivator Hall, Axa Tower, Lantai 36, Mall Kuningan City, Jakarta, Sabtu (24/08/2019).

    Lebih lanjut, Ketua BPH Bidang Teologi dan Diklat ini menegaskan bahwa pada Sidang Sinode XVI GBI yang akan berlangsung mulai tanggal 27-30 Agustus 2019, ia akan tetap maju dan tidak akan mengundurkan diri.

    “Kali ini saya tidak akan mengundurkan diri! Saya tetap akan maju, karena setelah saya doa, timbang, runding dengan keluarga, isteri, anak, orang tua, semuanya akhirnya berkata; sudah, kita ikuti kehendak Tuhan,” terang Pdt. Rubin Adi Abraham.

    “Saya sendiri tidak punya ambisi pribadi. Wah, pingin ngotot banget atau apa. Kalau memang Tuhan tidak mempercayakan karena semua kedaulatan-Nya, saya happy aja! Aku rapopo! Tapi kalau Tuhan percayakan, tentu saya akan lakukan dengan bertanggung jawab,” terangnya lagi.

    Terkait soal keraguan akan kesiapan waktunya jika terpilih sebagai Ketua Umum, Pdt. Rubin Adi Abraham menegaskan komitmen dan kesiapannya untuk memberikan waktu demi kemajuan GBI.

    “Saya merasa bukan karena kurang kerjaan juga, tetapi memang ada satu panggilan jiwa yang kita harus dilakukan. Saya yakin, waktu itukan 24 jam sehari, tergantung dari prioritas kita. Saya sering diundang ke berbagai gereja non GBI bahkan ke luar negeri, bisa satu dua bulan sekali. Tentu ketika Tuhan percayakan saya, maka pelayanan ke gereja-gereja lain akan sangat di batasi , pelayanan ke luar negeri, kecuali yang sudah terjadwal. Lebih banyak arahnya ke GBI. Tetap sibuk seperti sekarang, tetapi fokus orientasinya di rubah,” ungkapnya.

    Sementara itu, dengan lugas Ketua STT Kharisma Bandung ini menceritakan pengalamannya yang ternyata sudah 19 tahun berkecimpung sebagai pimpinan di Gereja Behel Indonesia. Hal ini disampaikannya untuk menjawab keraguan pengalaman organisasi, yang muncul dikalangan pejabat Gereja Bethel Indonesia.

    “Saya bukan orang yang ingin duduk dalam berbagai organisasi sebetulnya. Cuma ketika di percayakan, saya ingin fokus dan komitmen. Dari pada ambil A, B, ,C, D dan sebagainya, tapi cuma nama doang dan hasilnya tidak maksimal, untuk apa,” terang Pdt. Rubin Adi Abraham.

    “Tapi setidaknya di wdah GBI sendiri, saya pernah menjadi Ketua Departemen Pemuda dan Anak dua periode (8 tahun), lalu Ketua Departemen Bidang Teologi dan Pendidikan, waktu itu Pak Jacob menjadi Ketua Umum (6 Tahun), lalu kemudian yang terakhir ini menjadi Ketua BPH GBI untuk bidang Teologi dan Diklat. Jadi cukup lama itu, sembilas belas tahun! Saya juga menjadi salah satu pengurus pusat PGLII, aras nasional waktu Pak Nus Reimas menjadi ketuanya,” terangnya lagi.

    Pada bagian akhir konferensi pers, Pdt. Rubin Adi Abraham kembali menegaskan soal komitmennya dan kesiapannya jika terpilih. Namun bila tidak terpilih, ia pun siap mendukung siapa yang Tuhan tetapkan.

    “Kita pemikirannya bagaimana GBI lebih maju. Saya kepilih, saya akan tanggung jawab. Saya tidak kepilih, ‘aku ra popo!’. Dan saya akan dukung siapapun yang akan Tuhan percayakan. Karena saya lebih percaya, kedaulatan Allah diatas strategi manusia, kehendak Tuhan dari pada perencanaan,” pungkasnya. (RSO)