Author: admin

  • Pewarna Jabar Siap Gelar Diskusi Kebangsaan Dengan Tema, Menangkal Hoax di Tahun Politik

    Pewarna Jabar Siap Gelar Diskusi Kebangsaan Dengan Tema, Menangkal Hoax di Tahun Politik

    BEKASI, WARTANASRANI.COM – Dunia maya akhir-akhir ini banyak memunculkan informasi dan berita palsu atau lebih dikenal dengan istilah “HOAX”. Jika tidak ada kehati-hatian, masyarakat pun dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu. Ini tentunya akan sangat merugikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Pengurus Pewarna Jabar saat meninjau lokasi pelaksanaan Diskusi Kebangsaan bersama Bapak Fresman Sinaga, ST (Narasumber Diskusi Kebangsaan)

    Berita-berita hoax dapat menimbulkan kegaduhan dan menganggu stabilitas nasional terlebih di tahun politik. Melihat fenomena tersebut, Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA) DPD Jawa Barat, akan menggelar diskusi kebangsaan dengan tema, “Menangkal Hoax di Tahun Politik”. Diskusi kebangsaan yang merupakan kerjasama Pewarna Jabar dengan Wanita Bethel Indonesia (WBI) Sektor Barat, Kota Bekasi ini, akan digelar pada hari Senin, 11 Juni 2018, mulai Pukul 10.00 Wib., di Toba Rest Caffe, Mega Office Park, Blok OP 2 No. 5, Lt. 2, Kota Harapan Indah Bekasi.

    “Harus kita ingat, bahwa tak menutup kemungkinan, media sosial dapat dijadikan alat oleh kelompok tertentu untuk mempropagandakan berbagai berita hoax untuk kepentingan politik yang dapat menimbulkan opini berlebihan ditengah masyarakat luas dan akhirnya menimbulkan kegaduhan yang berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan nasional, khususnya ditahun politik ini,” ujar Ronald Onibala, Ketua Pewarna Provinsi Jawa Barat.

    Atas dasar itulah kata dia, Pewarna Jabar menggelar diskusi dengan menghadirkan beberapa narasumber, yaitu; Murfati Lidianto Lie, SE (Anggota Dewan Kota Bekasi), Fresman Sinaga, ST (Bacaleg PSI DPRD Tkt. I Provinsi Jawa Barat, Dapil Kota Bekasi dan kota Depok), Ferry Batara M., SE., MM (Bacaleg PSI DPR RI, Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok), dan Ir. Soleman Matippanna, MH (Pengusaha Muda).

    “Kami berharap, para narasumber yang kami hadirkan dalam diskusi ini, dapat memberi kontribusi positif bagi masyarakat, bagaimana menghadapi berita hoax yang berselewiran di media sosial. Ada kiat-kiat khusus yang disampaikan narasumber menangkal hoax di tahun politik ini,” terang Ronald, saat meninjau lokasi pelaksanaan diskusi, didampingi Wakil Ketua Jack Rusto dan Bendahara, David Pasaribu.

    “Oh yah, kegiatan ini atau diskusi ini, merupakan kerjasama Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA) Provinsi Jawa Barat dengan WBI Sektor Barat Kota Bekasi,” terang Ronald mengingatkan.

  • 10 Pokok-pokok Usulan HIPMI dalam Penyusunan RUU Kewirausahaan Nasional

    10 Pokok-pokok Usulan HIPMI dalam Penyusunan RUU Kewirausahaan Nasional

    JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Didampingi jajaran Pengurus Daerah dan Pusat, Ketua BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia secara lugas menyampaikan pokok-pokok usulan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dalam penyusunan RUU Kewirausahaan Nasional, pada forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja RUU Kewirausahaan Nasional DPR, di Ruang Rapat KK 1, Gedung Nusantara, DPR-RI, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

    Pimpinan Pansus RUU Kewirausahaan Nasional DPR RI yang diketuai Andreas Eddy Susetyo

    Bahlil menegaskan bahwa HIPMI merasa perlu memberikan masukan dalam perumusan RUU Kewirausahaan Nasional (RUU KWN) yang saat ini sedang bergulir di DPR RI. RUU KWN secara tegas mesti dirumuskan untuk dua tujuan: Pertama, mempercepat pertumbuhan wirausaha nasional, terutama lahirnya lebih banyak wirausaha muda. Kedua, mewadahi naik kelasnya wirausaha mikro ke usaha kecil, dari usaha kecil ke menengah, dan dari usaha menengah ke besar.

    Selain itu, menurut Bahlil, RUU Kewirasuahaan ini, penting untuk peningkatan kualitas wirausaha dan komitmen wirausahawan terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu,  pihaknya mengajukan 10 pokok-pokok usulan untuk dimasukkan dalam RUU Kewirausahaan Nasional.

    “Pertama, Penambahan klausul yang mengatur wirausaha muda, untuk mempercepat lahirnya wirausaha baru di kalangan pemuda, RUU KWN perlu mencantumkan tentang batas usia wirausaha muda di bawah 40 tahun. Batas ini perlu dicantumkan untuk menajamkan ketentuan umum tentang wirausaha pemula di kelompok usia pemuda di kelompok usia pemuda,” ujarnya.

    Kedua, HIPMI mengusulkan pembentukan koordinasi lintas strategi berupa Komite Kewirasuahaan Nasional.

    “Komite ini dibentuk sebagai koordinasi lintas strategis kementerian/lembaga negara dan sektor swasta dalam pengembangan kewirausahaan. Komite dipimpin langsung oleh Presiden. Anggota Komite diantarana meliputi Menko Ekonomi, Menteri terkait, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Komite bertugas merumuskan kebijakan strategis dan rencana induk kewirasuahaan nasional yang menjadi acuan bagi seluruh lembaga terkait,” jelas Bahlil.

    Adapun usuluan pada poin ketiga, soal penetapan anggaran kewirausahaan nasional yang berasal dari APBN dan APBD.

    “Pemerintah memprioritaskan anggaran kewirausahaan sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tingkat nasional, serta Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi dan Kota/Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Kewirausahaan Nasional,” kata dia.

    Usulan keempat, Kewajiban bagi bank umum untuk mengalokasikan 30% kredit pembiayaan kepada wirausaha muda.

    “Perlu aturan khusus tentang kemudahan pembiayaan secara cepat dan murah dengan akses agunan dan tanpa agunan minimal 30 % dalam penyaluran kredit baik bank BUMN maupun bank umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dikhususkan bagi wirausaha muda yang memulai kegiatan berwirausaha dengan jangka waktu kurang 42 bulan sejak terdaftar di lembaga perizinan usaha,” tegas Bahlil.

    Suasana RDP Pansus RUU KWN dan BPP HIPMI

    Usulan kelima, Kredit lunak bagi wirausaha yang masih berada atau baru saja lulus di perguruan tinggi. Perlu aturan khusus tentang program pinjaman lunak bagi Mahasiswa tingkat akhir atau baru lulus perguruan tinggi, berupa kredit lunak dengan jangka panjang dengan bunga ringan sebagai modal usaha bagi wirausaha muda

    Keenam, Pembebasan biaya perizinan bagi wirausaha muda; Perlu ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan persyaratan perizinan dan pembebasan biaya oerizinan bagi wirausaha muda. Selain itu juga mesti diatur penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan dan pemberian keringanan dalam persyaratan jaminan tambahan.

    Sementara usulan ketujuh, Kemudahan dari pemerintah dalam hal pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi wirausaha muda.

    “Perlu diatur tentang kemudahan yang dikhususkan bagi wirausaha muda dalam pendaftaran HAKI berupa: pendataan produk, jasa, atau desain yang dihasilkan wirausaha muda. Pemerintah jika perlu membeli lisensi/hal cipta produk-produk industri besar tertentu, agar bisa dipergunakan secara luas oleh wirausaha muda. Kemudahan proses sertifikasi halal dan sertifikasi badan POM bagi pengusaha muda,” kata dia.

    Kedelapan, Perlindungan kepada ekonomi daerah melalui afirmasi wirausaha lokal; Perlu aturan yang mengatur investasi yang masuk ke sebuah daerah dengan kemitraan yang lebih adil; wajib menyertakan wirausaha daerah dengan presentase kemitraan minimal 15% bagi mitra lokal.

    Adapun usulan kesembilan, Perluasan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang bersifat wajib; Untuk mempercepat lahirnya wirausaha muda yang berkualitas dan memperkuat kapasitas wirausaha muda yang ada, perlu dilakukan perluasan pendidikan vokasi serta memasukan pendidikan keweirausahaan disinergikan melalui lembaga-lembaga inkubator, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta.

    Terakhir, kesepuluh, Sinergi lembaga pendidikan kewirausahaan dengan inkubator dan badan usaha milik negara/daerah.

    “Untuk mengefektifkan kurikulum pendidikan, pelatihan dan pembiayaan kewirausahaan, perlu sinergi antar lembaga-lembaga pendidikan dan inkubasi, dari tingkat Nasional hingga ke daerah-daerah,” ujar Bahlil.

    RDP yang dipimpin oleh Andreas Eddy Susetyo, Ketua Pansus RUU Kewirausahaan Nasional DPR-RI dan dihadiri oleh sejumlah anggota Pansus lainnya. Tampak hadir juga perwakilan dari beberapa kementerian terkait, diantaranya kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian UMKM.

  • Alumnus Unsrat Gelar Bakti Sosial di Panti Elsafan

    Alumnus Unsrat Gelar Bakti Sosial di Panti Elsafan

    JAKARTA, WARTANASRANI.COM —Jaringan Alumni FISIP Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menggelar doa bersama dan menyerahkan bantuan kemanusiaan ke anak-anak penyandang tuna netra di Panti Asuhan Elsafan Jakarta.
    ”Sebagian lulusan Unsrat telah merantau dan berdomisili di Jabodetabek. Kunjungan ini merupakan kegiatan bakti sosial (Baksos) pertama yang kami lakukan dari FISIP Unsrat,” kata Ketua Tim Baksos Jala FISIP Unsrat, Jhonny Sitorus di Jakarta (29/5/2018).
    Menurut Jhonny, baksos merupakan salah cara mengimplementasikan pengabdian pada masyarakat, yang terdapat dalam visi dan misi Tri Dharma perguruan tinggi. Pengabdian pada masyarakat, kata dia, tak hanya dilakukan oleh mahasiswa dan dosen, tapi juga setiap lulusan perguruan tinggi.
    ”Masih banyak kelompok masyarakat di Jakarta yang kurang mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Padahal sebenarnya banyak kaum disabilitas punya potensi yang sama, bahkan sebagian punya talenta istimewa,” tandasnya.
    Yayasan Elsafan yang berdiri pada 2006, kini sudah memiliki seklolah luar biasa (SLB) A dan A+ khusus untuk anak-anak penyandang tuna netra. Selain mahir membaca tulisan braille, memiliki bakat menyanyi dan mahir menggunakan alat musik, sebagian peserta didik di sekolah tersebut telah mampu mengetik naskah tulisan di komputer.
    ”Kini, jumlah penyandang tuna netra di Indonesia lebih dari tiga juta penduduk. Kami memiliki kerinduan untuk turut membantu pemerintah dalam memberantas masalah buta huruf,” kata Ketua Yayasan Elsafan, Retson Manyonyo.
    Retson yang juga penyandang tuna netra berharap, upaya mengentaskan anak-anak penyandang disabilitas terus mendapat dudungan dari masayarakat dan perhatian pemerintah.
    Dalam kesempatan tersebut, setelah tim Jala FISIP Unsrat menyerahkan dana tali kasih dan sumbangan paket sembako, langssung dibalas dengan pemberian cindera mata buku berjudul “Elsafan: Melihat yang tidak bisa Diihat oleh Mata Orang Biasa” yang ditulis oleh Ritson Manyonyo. (*)
  • Murfati Lidianto, SE : Mendukung Kawanua Harapan Indah Semakin Bersatu dan Kompak

    Murfati Lidianto, SE : Mendukung Kawanua Harapan Indah Semakin Bersatu dan Kompak

    BEKASI, WARTANASRANI.COM – Siap mendukung kepengurusan baru Kawanua Harapan Indah, menjadi pernyataan awal Murfati Lidianto, SE., saat memberi sambutan dalam Ibadah Paskah, Kenaikan Tuhan Yesus dan pelantikan pengurus Kawanua Harapan Indah (KHI) periode 2018-2021, sabtu (19/05/2018).

    “Dilantiknya pengurus baru Kawanua Harapan Indah malam ini, memberi kepastian buat saya untuk mendukung Kawanua ini,” ujar anggota dewan Kota Bekasi ini.

    Oleh karenanya, Murfati menyampaikan harapannya agar Kawanua Harapan Indah selalu ada dalam kesatuan, selalu kompak, sehingga apa yang menjadi program kerjanya, bisa terlaksana dengan baik.

    “Setelah dilantik, saya berharap Kawanua Harapan Indah semakin bersatu, semakin kompak,” ungkapnya

    “Karena dengan kesatuan dan kekompakkan, maka apa yang menjadi program kerja Kawanua Harapan Indah kedepan, dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya lagi

    Sebagai wakil rakyat di Kota Bekasi, Murfati juga mengajak warga Kawanua di Kota Harapan Indah, untuk memberi kontribusi positif dalam menjaga keamanan dan kedamaian yang selama ini terjaga di Kota Bekasi.

    “Mari kita jaga bersama keamanan yang sudah berjalan kondusif di Kota Bekasi,” ajak Murfati.

    “Selamat kepada kepengurusan yang baru, yang sudah dilantik malam hari ini, dan sekali lagi biarlah selalu kompak dalam kesatuan kepengurusan Kawanua Harapan Indah” sebut Murfati menutup sambutan singkatnya di acara Paskah, Kenaikan Tuhan Yesus dan Pelantikan Pengurus KHI yang berlangsung di ruang pertemuan Lt. 3, PT. Logamindo Pratama, Sentra Niaga Kav. 23, Jl. Bulevar Hijau Raya No. 58, Kota Harapan Indah Bekasi ini.

  • PP DPA GBI Keluarkan Pernyataan Sikap Mengecam dan Menentang Aksi Kekerasan dan Teror

    PP DPA GBI Keluarkan Pernyataan Sikap Mengecam dan Menentang Aksi Kekerasan dan Teror

    JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Bertempat di Graha Bethel, Jl. Jend. A. Yani Kav 65, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, hari ini, Selasa, 15 Mei 2018, Pengurus Pusat Departemen Pemuda dan Anak (DPA) Gereja Bethel Indonesia, menggelar Konferensi Pers berisi Pernyataan Sikap terhadap aksi teroris yang terjadi pada tanggal 13-14 Mei 2018 di Surabaya.

    Sekertaris PP DPA GBI, Pdt. Yusuf Suranta Purba, S.Th saat menjawab pertanyaan awak media

    Pernyataan sikap sebagai wujud keprihatinan generasi muda Bangsa Indonesia yang cinta akan Bangsa dan Negara, yang cinta akan perdamaian dan kedamaian sesama anak bangsa, dan yang ditandatangani Ketua PP DPA GBI, Pdt. Joel Manalu, M.Th., juga Sekertaris PP DPA GBI, Pdt. Yusuf Suranta Purba, S.Th., berisi enam poin penting.

    Pada poin pertama, dengan tegas PP DPA GBI menyatakan penolakannya bila aksi teroris dikaitkan dengan Agama. (PP DPA GBI menyatakan bahwa teroris tidak ada hubungannya dengan Agama)

    Poin kedua, PP DPA GBI, mengecam dan menentang aksi kekerasan dan aksi teror yang dilakukan oleh kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa  yang terjadi di Negeri ini khususnya yang terjadi kemarin di SURABAYA terhadap beberapa Rumah Ibadah (gereja) yang ada disana dan hari ini di Mapolrestabes SURABAYA.

    Poin ketiga, PP DPA GBI, meminta pemerintah meningkatkan kinerja Kemenham, aparat keamanan TNI, POLRI, BNPT dan elemen terkait dalam penaggulangan aksi-aksi kekerasan dan Teroris di Indonesia.

    Poin keempat, PP DPA GBI,  mendukung Pemerintah, TNI dan Polri untuk segera  mengusut  dan memberantas dengan tuntas jaringan pelaku aksi teror  dan memberlakukan hukum yang seadil-adilnya demi terciptanya persatuan dan kesatuan dan rasa keadilan bagi tiap anak bangsa.

    Poin kelima, PP DPA GBI, menyatakan duka yang mendalam untuk semua  korban dari aksi teror yang terjadi pada beberapa gereja di Surabaya, Tuhan kiranya memberi kekuatan buat semua keluarga yang ditinggalkan.

    Poin keenam, terakhir, PP DPA GBI, mengajak semua organisasi kepemudaan yang ada untuk menjaga  kerukunan umat beragama dan bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

    Pada bagian penutup, terselip doa dan harapan PP DPA GBI, kiranya Tuhan yang maha Kuasa memampukan warga bangsa untuk tetap menjaga Kerukunan Hidup antar umat beragama dalam berbagai perbedaan yang ada dan tetap saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain dalam bingkai NKRI.

    “Demikian pernyataan Sikap Resmi kami mewakili semua generasi muda Gereja Bethel Indonesia yang ada diseluruh negeri tercinta Indonesia dari tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten,” pungkas Pdt. Yusuf Suranta Purba, menutup pembacaan pernyataan sikap PP DPA GBI.

    Tak ketinggalan, hashtag #KamiTidakTakut,  #DPAadalahKITA dan #GenerasiDahsyat, menjadi warna  pernyataan sikap PP DPA GBI sebagai bentuk perlawanan terhadap terorisme.

    Selain pembacaan pernyataan sikap, sesi tanya jawabpun, mewarnai konferensi pers yang dipandu oleh Pdt. Prambudi dan dihadiri jajaran pengurus lengkap PP DPA GBI, minus Ketua Umum, Pdt. Joel Manalu yang sedang berada di Nias untuk tugas pelayanan. Hadir mendampingi Sekertaris PP DPA GBI, Pdt. Goring Abast (Biro Dewasa Muda), Pdt. Selnop Padang (Biro Government), Pdt. Tonny Tanuwijaya (Wakil Ketua II), PDt. Andreas Tuhanay (Biro Networking), Pdt. Ricky Rido Sinaga (Wakil Ketua III), dan Pdt. Risdianto (Biro Litbang).

  • Ketua Umum Jaringan Bela Negara Sulut, Rocky Wowor: Lawan Teroris dan Basmi Sampai Ke akar-akarnya

    Ketua Umum Jaringan Bela Negara Sulut, Rocky Wowor: Lawan Teroris dan Basmi Sampai Ke akar-akarnya

    SULUT, WARTANASRANI.COM – Peristiwa bom bunuh diri sejak dari Mako Brimob sampai kebeberapa titik di Surabaya disikapi oleh Jaringan Bela Negara Sulut.

    Secara tegas, Ketua Umum Jaringan Bela Negara Sulut Rocky Wowor mendesak DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Anti Terorisme.

    “UU Anti Terotisme diperlukan untuk kekuatan hukum presiden Joko Widoddo yang telah menyatakan sikap tegas lawan terorisme dan kita akan basmi sampai ke akar-akarnya,” tegas Wowor.

    Menurut Wowor, Revisi Undang-Undang Antiterorisme 15 Tahun 2003 yang tak kunjung selesai dibahas oleh DPR RI menjadi penyebab lemahnya penanganan terorisme.

    “Kami mendukung Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Anti Terorisme jika revisi UU yang telah diajukan pemerintah kepada DPR sejak bulan Februari 2016 yang lalu tak kunjung keluar,” tegas Wowor.

    Jaringan Bela Negara Sulut, menurut Wowor memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan dan langkah tegas dalam menumpas terorisme.

    “Lawan terorisme dan basmi sampai ke akar-akarnya. Polri tidak perlu berkompromi dalam melakukan tindakan-tindakan dilapangan untuk membereskan aksi terorisme ini,” tukas Wowor.

    Lanjutnya, dengan terjadinya kesepahaman Pemerintah dan DPR sepakat tidak menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Dengan begitu, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau Antiterorisme secepatnya diselesaikan.

    “Kata sepakat, ini diharapkan bisa selesaikan bersama dalam waktu singkat. Mudah-mudahan bisa diundangkan,”lugas Wowor.

    Ditambahkan Wowor, Khusus untuk Sulut, Jaringan Bela Negara akan segera memasukan kurikulum Bela Negara di tingkatan SMA/SMK sederajatnya.

    Juni dijadwalkan akan segera dimasukan ke Diknas untuk dilanjutkan ke sekolah.

    “Pemahaman tentang upaya pembelaan negara kepada setiap warga negara, sangat penting untuk terus dilakukan, agar keahlian dan kewaspadaannya meningkat melalui pendisikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi,” tutupnya. (sisco/*)

  • Presiden: Tindakan Terorisme Ini Biadab dan Di Luar Batas Kemanusiaan

    Presiden: Tindakan Terorisme Ini Biadab dan Di Luar Batas Kemanusiaan

    SURABAYA, WARTANASRANICOM – Presiden Joko Widodo mengecam keras aksi terorisme di Surabaya yang terjadi pada Minggu, 13 Mei 2018. Menurut Presiden, tindakan terorisme ini sungguh biadab dan di luar batas kemanusiaan, karena menimbulkan korban jiwa dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak yang tidak berdosa.

    “Termasuk pelaku yang menggunakan 2 anak berumur kurang lebih 10 tahun. Yang digunakan juga untuk melakukan bom bunuh diri,” ucap Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers di RS Bhayangkara, Surabaya.

    Presiden juga menyatakan bahwa terorisne merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak ada kaitannya dengan agama apapun. “Semua ajaran agama menolak terorisme, apapun alasannya,” ujar Presiden Jokowi.

    Untuk itu, Presiden telah memerintahkan Kapolri, agar mengusut tuntas dan membongkar jaringan aksi teror ini, sampai ke akar-akarnya.

    Lebih lanjut, Presiden menekankan agar aparat negara tidak memberikan toleransi terhadap tindakan pengecut semacam ini, dan mengajak seluruh anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme, radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur Indonesia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan kebinekaan.

    “Saya juga menghimbau kepada seluruh rakyat di seluruh pelosok Tanah Air agar semuanya tetap tenang, menjaga persatuan, dan waspada. Hanya dengan upaya bersama seluruh bangsa, terorisme dapat kita berantas. Kita harus bersatu melawan terorisme,” tutur Presiden.

    Tidak ketinggalan, Presiden menyampaikan ungkapan duka yang mendalam. “Tak ada kata yang dapat menggambarkan betapa dalam rasa duka cita kita semuanya  atas jatuhnya korban akibat serangan bom bunuh diri di Surabaya ini,” ucapnya. (*)

  • Presiden Tinjau Langsung Lokasi Ledakan Bom di Surabaya

    Presiden Tinjau Langsung Lokasi Ledakan Bom di Surabaya

    SURABAYA, WARTANASRANI.COM – Setelah mendapat laporan mengenai aksi teror bom bunuh diri di Surabaya, Presiden memutuskan untuk meninjau langsung lokasi kejadian pada Minggu, 13 Mei 2018.

    Tepat pukul 14.30 WIB, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Joko Widodo dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

    Dalam penerbangan tersebut Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

    Di Surabaya, Presiden disambut oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Tampak juga di bandara, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang telah terlebih dahulu berada di Surabaya.

    Setibanya di Surabaya, Presiden langsung menuju lokasi aksi teror bom di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jalan Diponegoro, Surabaya dan di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jalan Arjuno, Surabaya. Di sini, Presiden sempat mendengarkan laporan dari Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin dan berbincang dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

    Sebelum kembali ke Jakarta, Presiden menjenguk korban luka di RS Bhayangkara Surabaya dan juga memberikan keterangan pers. (*)

  • Pernyataan Sikap PEWARNA Indonesia: Serukan Untuk Tetap Mengadakan Penyajian Informasi Utuh dan Sebenarnya

    Pernyataan Sikap PEWARNA Indonesia: Serukan Untuk Tetap Mengadakan Penyajian Informasi Utuh dan Sebenarnya

    JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Menyikapi ledakan bom pagi ini, Minggu (13/05/2018) di tiga Gereja Surabaya: Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel, GKI di Jalan Diponegoro dan Gereja Pantekosta di jalan Arjuna yang mengakibatkan korban jiwa meninggal dan luka-luka, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA ID) melalui Departemen Komunikasi dan Informasi, hari ini, Minggu (13/05/2018) mengeluarkan pernyataan sikapnya, sebagai berikut:

    Terkait dengan Peristiwa pengeboman terhadap 3 gereja di Surabaya, Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA Indonesia) menyerukan untuk tetap mengadakan penyajian informasi utuh dan sebenarnya, demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.

    Pilah dan pilihlah informasi yang mengarah pada penyelesaian yang menguatkan persatuan dan kesatuan negara. Setiap masyarakat wajib memperhatikan penyebaran informasi teks dan gambar, baik gambar bergerak atau tidak bergerak. Agar penyebaran informasi itu adalah informasi yang tidak menguntungkan gerakan teror di Indonesia.

    Sebaliknya, memberikan informasi perlawanan yang menyadarkan masyarakat untuk tetap meyakini bahwa pelaku bukanlah mereka yang mengingini keberagaman sebagai kekuatan negara.

    Gelorakan pergerakan nyata bagi seluruh elemen masyarakat yang masih setia mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, agar tidak terkungkung pada  tataran slogan semata. Namun tindakan nyata untuk mempertahankan Pancasila sebagai Ideologi Indonesia.

    Menginformasikan bahwa masyarakat Indonesia percaya, aparatur negara tidak lamban dalam merespon peristiwa ini. Bahkan negara mampu bersikap tegas demi keadilan pelayanan perlindungan bagi setiap warga negara.

    Jakarta, 13 Mei 2018.

    DPP PEWARNA Indonesia

    Yusuf Mujiono (Ketua Umum)

    Argo Pandoyo (Sekjen)

  • Ketua GMDM, Jeffry Tambayong: Kami Bukan Panitia, Kami Hanya Pengisi Acara Untuk Sukseskan Deklarasi Anti Narkoba.

    Ketua GMDM, Jeffry Tambayong: Kami Bukan Panitia, Kami Hanya Pengisi Acara Untuk Sukseskan Deklarasi Anti Narkoba.

    JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Menyikapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Untukmu Indonesia dan Pesta Rakyat yang diselenggarakan ‘Forum Untukmu Indonesia’ di Monas tanggal 28 April 2018, Ketua Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah Dan Mengobati (Bakornas GMDM), Jeffry Tambayong didampingi beberapa pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, menggelar Konfrensi Pers di Ruang Diklat GMDM, Ruko Malaka Country Estate, Jl. Malaka Merah IV No. 9-10, Pondok Kopi, Jakarta Timur, kamis (3/05/2018).

    Jeffry Tambayong didampingi beberapa pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, menggelar Konfrensi Pers di Ruang Diklat GMDM, Ruko Malaka Country Estate, Jl. Malaka Merah IV No. 9-10, Pondok Kopi, Jakarta Timur, kamis (3/05/2018).

    Konfrensi pers ini diadakan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul soal keterlibatan GMDM bersama beberapa Ormas, yang dianggap sebagai pihak yang harus ikut bertanggung-jawab,  dan disinyalir masuk sebagai inisiator atau bagian dari panitia penyelenggara.

    Siang itu, dengan tegas kepada awak media yang hadir, orang nomor satu di GMDM ini menyatakan bahwa GMDM bersama beberapa Organisasi Kemasyarakatan yang hadir, bukanlah inisiator atau Panitia Penyelenggara.

    “Kami disana datang bukan sebagai panitia, kami adalah undangan yang di undang untuk mengikuti salah satu acara, yang sesuai rundown acara yaitu; ‘Deklarasi Anti Narkoba’. Kami hanya pengisi acara. Saya bukan panitia, tim kami ini bukan panitia, kami hanya orang-orang yang diundang mengisi acara, pungkas Jeffry dengan gayanya yang khas, serius, tegas dan bersahabat.

    “Kami adakan press confrence ini karena banyak orang yang meminta pertanggung-jawaban forum Rt/Rw, minta pertanggung-jawaban Lembaga Masyarakat Adat di Bogor, minta pertanggung-jawaban GMDM, minta pertanggung-jawaban PIONIR (Pemuda Indonesia Bersinar), minta pertangung-jawaban FOKAN dan lembaga-lembaga lainnya. Kami bilang, apa yang harus kami pertanggung-jawabkan? Kami ini hanya pengisi acara! Apa yang kami harus pertanggung-jawabkan dengan sampah yang berserakan, dengan gak dapat makanan? Kamipun sendiri gak dapat makan dan berinisiatif untuk mencari makan masing-masing,” pungkasnya lagi.

    Diluar berbagai persoalan yang menimbulkan keprihatinan, Jeffry Tambayong dengan Bakornas GMDM yang dalam pelaksanaan kegiatannya selalu bekerjasama dengan Institusi Pemerintah maupun swasta seperti BNN, Kementerian Sosial dan Institusi Lainnya, menyatakan optimisnya bahwa lewat pesta rakyat tersebut, Bakornas GMDM yang bermitra dan bersinergi dengan komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, lembaga-lembaga, dan siapa saja yang menyerukan anti serta siap perang terhadap kejahatan narkoba di bangsa ini semakin solid untuk membawa Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba).

    “Kami tetap bersukacita di pesta rakyat disana, karena tujuan kami untuk menggaungkan deklarasi anti narkoba lintas organ, lintas suku, lintas agama bisa berjalan dengan baik. Dan ini, kami jadikan momentum untuk kedepan kita mau mendukung pemerintah, baik pemerintah DKI Jakarta dengan pengguna narkobanya, nomor satu terbesar di Indonesia, yang tidak kurang dari satu juta. Kami mau dengan deklarasi itu bukan hanya seremonial, Saya katakan kepada FOKAN (Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti narkoba) bahwa ini tidak boleh hanya seremonial. Ini satu titik awal  untuk kita sama-sama berikhtiar, karena setiap saat, adik kita, anak kita, keluarga kita, bisa terkena narkoba,” tegas Jeffry sembari mengingatkan soal bahaya narkoba yang bisa menimpa siapa saja, termasuk orang terdekat kita.

    “Kami ada mendampingi panitia waktu press confrence satu hari menjelang hari H, disitu kami menyatakan kami akan mendukung deklarasi anti narkoba. Dan kami mau melalui wadah ini, supaya kegerakan ini benar-benar gerakan untuk berperang melawan narkoba, merehabilitasi pecandu-pecandu narkoba dan kita Indonesia Bersinar (Bersih dari narkoba),” tegasnya lagi.

    Terkait permasalahan saat acara, Jeffry tidak mau menyalahkan siapapun, karena menurutnya situasi dan kondisi saat itu, mungkin diluar dugaan panitia penyelenggara. Ia pun menyerahkan kepada panitia penyelenggara, sebagai pihak yang paling berhak menjawab berbagai permasalahan yang terjadi tersebut.

    “Kami tidak mau menyalahkan siapapun, karena kami lihat memang cuaca sangat panas. Saya bisa mengerti keadaan di lapangan yang diluar dugaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seputar mengapa baginya (makanan dan sembako) seperti ini, kami tidak tahu karena kami hanya pengisi acara. Jadi kami tidak masuk dalam rana untuk menjelaskan kenapa begini, kenapa begitu. Nanti dari panitia resmi yang akan menjelaskan, memberikan jawaban hal-hal tersebut.

    Seperti halnya GMDM sebagai yang terundang, Ormas PIONIR (Pemuda Indonesia Bersinar) dengan Ketua Saudara Jeremy menyampaikan hal yang sama. Melalui Sekjennya, Richard Nayoan menyatakan bahwa PIONIR berada dalam posisi yang sama seperti GMDM sebagai yang terundang untuk mengisi acara.

    “Menyikapi beberapa media sosial yang banyak sekali, sejujurnya menyerang PIONIR, karena dianggap penyelenggara acara, saya ibaratkan seperti dalam satu pesta pernikahan, kita diundang untuk mengisi acara, terjadi apa-apa dengan pernikahan, apakah penyanyi yang disalahkan? Jadi Pionir itu hanya sekadar untuk pengisi acara bukan panitia acara. Kenapa kami mendukung acara itu? Karena untuk mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba). Kami dari Pionir menyatakan bahwa kami bukan penyelenggara, kami bukan inisiator dari acara ini, tapi kami hanya diminta untuk mengisi acara, yaitu deklarasi anti narkoba,” ungkap Richard penuh semangat.

    Pada bagian akhir, Jeffry Tambayong pun menyatakan prihatin dan turut berdukacita atas korban jiwa dalam pesta rakyat tersebut.

    “Kalo dibilang prihatin, kami prihatin sekali! Kami turut berduka, sangat berduka! Maka kami memberikan simpati yang sedalam-dalamnya untuk keluarga yang ditinggalkan, tetap sabar dan tabah, dan ini menjadi perhatian supaya rakyat tetap saling tolong menolong satu dengan yang lainnya,” ujar Jeffry kepada awak media yang hadir.

    Sementara itu, lewat press releasenya, diketahui bahwa pada tanggal 2 juli 2018 mendatang, Bakornas GMDM akan genap 10 tahun dalam berkarya dan mengabdi bagi negeri Indonesia. Suatu usia yang masih sangat muda namun terus belajar dan berjuang demi terwujudnya Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba).