Category: Liputan

JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Tampil sebagai pembicara pertama, Mayjen TNI (Purn) Glenny Kairupan, dengan lugas memaparkan soal Warna Damai Politik. Jenderal kelahiran Manado dan dikenal sebagai prajurit sejati, pilot terbaik TNI AD pada jamannya ini dengan tegas mengajak para pewarta Pewarna Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam mendamaikan konflik yang ada di bangsa Indonesia.

“Ditengah-tengah bangsa yang cenderung terjadinya konflik horisontal saat ini, Pewarna Indonesia harus menjadi pewarta yang mendamaikan konflik yang ada,” tegas Glenny yang mendapat julukan The Smiling Comandan ini.

Menurut Glenny, Jenderal pemberani yang nasionalis, setia pada Pancasila dan UUD 1945 ini, Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia harus dapat mencerdaskan masyarakat lewat medianya.

“Pewarna harus bisa mencerdaskan dimanapun tempat yang saudara-saudara jumpai. Didalam perdebatan, ciptakan suasana damai. Dewasakanlah masyarakat kita agar tidak terjadi konflik,” jelasnya.

Lebih jauh Glenny menyatakan untuk menghindari konflik, jangan sampai menyerang pribadi seseorang, tetapi yang diserang adalah ide-idenya. “Yang diserang itu idenya bukan personalnya atau pribadi seseorang. Adulah pendapat-pendapat itu,” tegasnya.

Untuk bisa tampil mendamaikan konflik yang ada, tentu bukan sebuah persoalan yang mudah. Namun demikian Glenny memotivasi pewarta Pewarna untuk memiliki keberanian tampil dalam memberi warna dalam politik Indonesia.

“Pewarna harus berani terjun kemana saja agar memberi warna dalam politik saat ini. Pancasila, NKRI harus tetap dijaga jangan sampai konflik horisontal terjadi,” tegas Glenny pada bagian akhir paparannya.

Diskusi Interaktif yang berlangsung hari ini, Jumat (02/11/2018) di Hall MAG Lt. 3 GSKI Rehobot, merupakan kegiatan Pra Rakernas DPP Pewarna Indonesia yang dihadiri pewarta Pewarna dan Pimpinan Aras serta Ormas. Antara lain hadir; Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Pdt. Brigjen TNI (Purn) Drs. Harsanto Adi, M.Th., Sekjen Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Pdt. Drs. Mawardin Zega, M.Th., utusan PP GMKI, Perhimpunan Profesi Hukum Kristen Indonesia (PPHKI), dan beberapa ormas lain.

JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Menjelang HUT GBI yang ke 48 yakni 06 Oktober 2018, maka dilaksanakan DOA PUASA RAYA yang diikuti oleh seluruh pejabat dan jemaat GBI, selain itu diadakan juga rapat antara Majelis Pertimbangan dan Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia bertempat di meeting Room BPH GBI pada tanggal 5 Oktober 2018 [Graha Bethel, Jakarta] untuk membahas rencana penundaan Sinode yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 23-26 Oktober 2018.

Hadir dalam rapat tersebut Pdt. Soehandoko Wirhaspati, MA., Pdt T.L Henok, Pdt Dr. Jacob Nahuway, MA., Pdt Dr. Timotius Arifin, Pdt. Dr. Condrad Supit, Pdt. Obaja Setiawan, Pdt. Jorry Tasik, Pdt. Kefas Sihombing dan Pdt. Wem T. Mogi, menyususl kemudian Pdt. Dr. Pujo Setoto. Sedangkan dari BPH hadir Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.

Pada rapat tersebut Ketua Majelis Pertimbangan sebagai pimpinan rapat menyampaikan alasan dan kronologi penundaan Sinode XVI sebagai berikut:

LATAR BELAKANG:

Pertama; Mendengar laporan Panitia Pelaksana Sinode tentang minimnya peserta yang mendaftar yang baru sekitar 600 an peserta dari jumlah minimum quorum 1500 an dari jumlah pendeta yang memiliki hak suara sebanyak 3050 orang dan dana yang telah masuk baru sekitar 2 M-an dari kebutuhan sekitar 14 M yang diperlukan. Ditambah peserta Diklat Calon Pendeta yang telah membayar baru 20-an orang dari 870 orang, padahal biaya hotel, konsumsi dan transportasi mendesak untuk segera dilunasi.

Kedua; Keluarnya Pdt. Erastus Sabdono dari GBI untuk mendirikan Sinode baru.

Ketiga; Hal di atas mendorong diadakannya rapat Pleno BPH, dilanjutkan dengan rapat antara BPH dan Majelis Pertimbangan untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut.

LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH :

Pertama;   Memperhatikan Tata Gereja pasal 51 disebutkan bahwa Hak dan Wewenang Majelis Pertimbangan adalah : a. Sesuai dengan kedudukannya, maka MP mempunyai hak dan wewenang untuk memberi pertimbangan dan nasehat kepada Sinode, MPL, BPH dalam hal : 1) Pencapaian Visi dan Misi GBI. 2) Pemilihan Ketua Umum BPH dan penyusunan pengurus BPH. 3) Ajaran dan kualitas kerohanian dalam lingkuangan Gereja Bethel Indonesia. 4) Perbendaharaan GBI. 5) Hal-hal yang dianggap perlu atas permintaan MPL dan BPH. b. Berwenang untuk mengeluarkan pernyataan resmi tentang suatu pertimbangan di lingkungan GBI. c. Dalam memberi nasehat dan pertimbangan, MP dapat melakukannya secara langsung kepada BPH, Sidang MPL, Sinode maupun melalui BPH untuk kemajuan GBI.

Kedua; Berdasarkan kewenangan pada ayat 2 dan 3 maka MP memberikan pernyataan /saran untuk MENUNDA pelaksanaan sinode dengan alasan yang sangat terukur, yakni pendaftar yang belum memadai dan dana yang sangat minim dan situasi negara yang akan segera memasuki kampanye Pilpres dan Legislatif.

TINDAK LANJUT DARI BPH :

Pertama;  Menanggapi Pernyataan MP tersebut dan setelah melihat jumlah pendaftar yang belum memadai dan jumlah dana minim dari Panitia Pelaksana, maka BPH memandang baik apa yang disarankan oleh MP.

Kedua; BPH membalas surat MP dengan mengatakan bahwa BPH akan mengumpulkan ketua-ketua BPD untuk bertemu dengan MP dan BPH untuk mendiskusikan perihal kemunduran Pdt. Erastus dari GBI dan saran/pertimbangan  MP perihal pengunduran pelaksanaan Sinode dimaksud, pertemuan dengan BPD akan dilaksanakan pada tanggal 18 September 2018.

Ketiga; Pada pertemuan tanggal 18 September 2018, disepakati oleh MP/BPH dan Ketua-Ketua BPD : a. Menerima pengunduran diri Pdt. Erastus dan mendoakan serta mengutus Pdt. Erastus melanjutkan pelayanan dengan menyatakan bahwa semua kesalah pahaman baik di lapangan maupun di media sosial dinyatakan selesai. b. Mayoritas Ketua BPD menyepakati menerima saran dan pertimbangan MP menunda pelaksanaan Sidang Sinode pada bulan Agustus 2019 mengingat bulan April 2019 Pilpres dan Pemilihan Legislatif, bulan Mei puasa, bulan Juni 2019 dan Juli 2019 libur sekolah (tiket mahal). c. BPH segera membuat surat pemberitahuan tentang kesepakatan MP/BPH dan Ketua BPD tentang rencana penundaan pelaksanaan Sidang Sinode agar peserta jangan membeli tiket dulu sehingga kerugian tidak semakin banyak. d. MP/BPH dan Ketua-Ketua BPD akan menyampaikan kepada MPL dan pejabat di daerahnya mengenai kesepakatan tersebut.

Ketiga; MP/BPH dan Ketua-ketua BPD akan membawa kesepakatan tersebut kepada Sidang MPL V [B] yang akan dilaksanakan pada tanggal 17-19 Oktober 2018 untuk mendapatkan keputusan.

Setelah terjadi diskusi panjang lebar kadang hangat, kadang penuh canda-tawa mengenai berbagai hal khususnya masalah penundaan  Sidang Sinode dan pelaksanaan Sidang MPL V [B], maka rapat menyepakati setuju melaksanakan Sidang MPL V [B] pada tanggal 17-19 Oktober 2018 dan menunda Pelaksanaan Sidang Sinode XVI.

Awalnya Pdt. Dr. Jacob Nahuway mengusulkan agar Sidang Sinode XVI diundur menjadi bulan Oktober 2019 sesuai dengan HUT GBI, tetapi setelah diingatkan bahwa bulan Oktober 2019 akan ada pelantikan Presiden, maka disepakati sidang sinode XVI akan dilaksanakan pada  tanggal 27-30 Agustus 2019. Hasil kesepakatan ini akan dibawa pada Sidang MPL V [B] yang akan diadakan pada tanggal 17-19 Oktober 2018 di Jakarta.

Setelah kesepakatan tersebut maka suasana kembali cair dan Pdt. Dr. Jacob Nahuway, MA, pamit pulang terlebih dahulu karena akan mengurus persiapan Mubes PGPI sedangkan peserta rapat lainnya meneruskan acara rapat selanjutnya kemudian rapat diakhiri dengan makan siang dan foto bersama. (P)

JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Polemik soal mundurnya Pdt. Dr. Erastus Sabdono dari Sinode Gereja Bethel Indonesia (GBI), yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan di media sosial, akhirnya terjawab sudah. Lewat Konferensi Pers yang berlangsung di Graha Bethel, Jalan A. Yani No.65, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (18/09/2018), Ketua Umum BPH GBI, Pdt. Dr. Japarlin Marbun didampingi oleh Sekertaris Umum, Pdt. Paul R. Widjaja dan Bendahara Umum, Pdt. Suyapto Tandyawasesa, mengungkap soal kebenaran tersebut.

“Hari ini kita adakan percakapan dan setelah diadakan percakapan, maka semua kegaduhan terselesaikan dengan baik, artinya Pak Erastus akan memulai Sinode yang baru dan kita GBI pun juga  katakanlah mengutus beliau untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan disana,” ungkap Pdt. Japarlin.

Secara terbuka kepada media, Japarlin Marbun membenarkan soal perbedaan doktrin yang menjadi penyebab mundurnya Pdt. Dr. Erastus Sabdono dari Sinode GBI.

“Jadi memang seperti yang beliau sudah sampaikan juga di media sosial, juga suratnya kepada kita, memang alasannya, karena beliau katakanlah mendapatkan pengembangan pemahaman sehingga ada beberapa pemahaman beliau yang sudah berbeda dengan GBI. Jadi supaya tidak terjadi katakanlah kontrofersi di GBI mengenai ajaran yang dipegang gbi, maka beliau mengatakan lebih bagus beliau memisahkan diri saja. Itu yang menjadi alasan yang disampaikan melalui video maupun surat kepada kita,” terang Japarlin.

Soal kebenaran surat sanggahan dan jawaban GBI yang beredar di media sosial, Japarlin juga membenarkan, bahwa surat sanggahan tersebut adalah benar dikeluarkan oleh GBI.

“Jadi memang secara umum, itu yang memang sudah kita tulis sebelumnya, intinya sudah berbeda secara teologis,” sebutnya.

Namun demikian, Ketum BPH GBI ini berpesan agar perbedaan yang menjadi penyebab mundurnya Pdt. Erastus Sabdono dari GBI tidak usah dipertentangkan karena menurutnya gereja itu diharapkan menjadi pembawa kesejukan serta pembawa sukacita.

“Tetapi pesan kita adalah, perbedaan ini tidak usah dipertentangkan karena toh seperti Abraham dan Lot kan, kau ke kanan aku ke kiri, kau ke kiri aku ke kanan. Yang penting sama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan sesuai dengan panggilan masing-masing,” terang Japarlin.

“Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan media sehingga kawan-kawan media mengetahuinya dan tentu bisa memberitkannya seperti yang kita sampaikan sehingga dengan demikian akan mengurangi konfrontasi di lapangan. Karena gereja itu diharapkan menjadi pembawa kesejukan serta pembawa sukacita. Jangan sampai ada, katakanlah kegaduhan yang justru tidak membawa damai,” terangnya lagi menghakhir konferensi pers malam itu.

JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Naiknya tensi politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres 2019) yang dikuatirkan dapat mengganggu persidangan Sinode ke-XVI, akhirnya Badan Pekerja Harian (BPH) Gereja Bethel Indonesia (GBI) mengambil keputusan  untuk  menunda Sidang Sinode GBI pada bulan Agustus 2019. Hal ini disampaikan Ketua Umum BPH GBI, Pdt. Dr. Japarlin Marbun pada media saat Konferensi Pers yang berlangsung di Graha Bethel, Jalan A. Yani No.65, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (18/09/2018).

“Kita menunda karena dikhawatirkan, mulai 18 Oktober sudah mulai kampanye Pilpres, kondisi  politik yang menghangat, sehingga kita antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya. Daripada nanti, katakanlah kawan-kawan was-was untuk datang dan sebagainya, maka lebih bagus kita antisipasi dengan penundaan Sidang Sinode”, ungkap Pdt. Japarlin Marbun didampingi Sekertaris Umum BPH GBI, Pdt. Paul R. Widjaja dan Bendahara Umum, Pdt. Suyapto Tandyawasesa.

Dijelaskannya, bahwa keputusan penundaan Sidang Sinode oleh BPH yang rencana awal dilaksanakan pada 23-26 Oktober 2018, menjadi 27-30 Agustus 2019, sudah sesuai dengan mekanisme yang ada dalam Gereja Bethel Indonesia.

“Di GBI itu ada mekanismenya, Majelis Pertimbangan membuat saran lalu kita bicarakan di BPH dan kita sampaikan kepada kawan-kawan BPD. Dan tadi kawan-kawan BPD secara umum sepakat untuk penundaan itu, sehingga dengan demikian kita harapkan tahun depan kita melaksanakan sidang sinode yang lebih baik, lebih kondusif, sehingga jauh dari gonjang-ganjing semacam ini, sehingga sinode kedepan dapat menghasilkan hal-hal yang baik”, jelas Japarlin.

Japarlin menuturkan bahwa keputusan penundaan Sidang Sinode ke-XVI GBI dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh MP, BPH dan Ketua-Ketua BPD.

“Ini rapat BPH dengan ketua-ketua BPD bersama dengan MP juga. Jadi diambil kesepakatan melakukan penundaan itu. Intinya mekanisme yang sudah kita tempuh adalah mekanisme seperti itu. Yang hadir tadi itu ada 28 BPD dari 34 BPD. Sementara perwakilan luar negeri tidak hadir karena memang kita tidak undang. Hampir semua yang datang tadi setuju. Ada satu yang masih bertanya dulu kepada kawan-kawan dibawahnya. Tapi, kitakan suara terbanyak menyetujui, maka itulah yang keputusan akhir”, tuturnya.

Dengan penundaan ini, Japarlin berharap tidak akan ada gejolak, dan sidang sinode yang akan digelar pada tanggal 27-30 Agustus 2019 akan berjalan dengan baik, pendeta-pendeta bisa hadir tanpa rasa takut dan pada akhirnya sidang sinode menghasilkan keputusan yang baik.

“Diharapkan, tentu dengan keputusan penundaan itu, tidak akan ada gejolak, karena memang dalam faktanya juga, sampai sekarang belum terlalu banyak yang mendaftar sebetulnya. Sehingga dengan demikian diharapkan tidak akan ada gejolak oleh karena memang masih bisa diantisipasi”, jelas Japarlin.

“Ini murni oleh karena memang dulu kita tidak tahu persis, bahwa ternyata 28 Oktober itu sudah masuk masa kampanye. Tensi politik naik pendeta-pendeta gak berani datangkan? Nah, kalau sampai hal itu terjadi, maka kalau dilaksanakan sinode tidak memenuhi kuorum, itu jauh lebih beresiko dari pada kita tunda sidang sinodenya”, jelas Japarlin lagi.

Dalam konferensi pers ini, disampaikan juga soal penundaan Diklat pendeta. Sementara soal tempat pelaksanaan dan Agenda sidang sinode, tetap sama yaitu; di SICC, Sentul, Bogor dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum Sinode GBI.

BEKASI, WARTANASRANI.COM – Ada 5 area yang menjadi perjuangan dari seorang pemimpin; sehat tubuh, sehat jiwa, sehat roh, sehat keuangan/ekonomi dan sehat keluarga. Hal ini disampaikan Pdt. Dr. Sahala Nainggolan saat menjadi khadim di ibadah fellowship BKSAG Medan Satria, Senin (25/06/2018).

Suasana saat foto bersama

Mengambil tema, pemimpin yang sehat, Gembala GBI Kasih Karunia Harapan Indah ini mengingatkan agar sebagai hamba Tuhan, harus mewaspadai tekanan dan tuntutan pekerjaan yang berat, yang menurutnya bisa membuat seorang pemimpin rohani tidak memiliki keseimbangan.

“Tekanan yang berat dan tuntutan pekerjaan, membuat seorang pemimpin rohani tidak memiliki keseimbangan. Oleh karena itu, kita harus sehat di 5 area perjuangan seorang pemimpin yang sehat,” ungkapnya.

Lebih jauh, belajar dari tokoh Alkitab Musa, ketua BPD GBI Bekasi terpilih ini menguraikan soal pentingnya sehat jiwa.

“Kita harus sehat dalam emosi. Bila kita tidak sehat dalam emosi maka ini bahaya. Apa yang harus kita lakukan agar jiwa kita sehat; ketahui siapa diri saudara dihadapan Tuhan, ketahui siapa yang saudara senangkan (kritikan, kompetisi, konflik), ketahui apa yang hendak saudarai capai, (Lukas 4:43) Yesus menolak diusik untuk hal yang tidak penting, jangan lakukan sendiri tetapi libatkan orang lain, dan jadikan saat teduh sebagai kebiasaan,” tegas Nainggolan.

Saat sambutan singkat setelah doa syukur firman Tuhan, Ketua BKSAG Medan Satria Kota Bekasi, Pdt. Johanes Devy Sugiono, SE., M.Th., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua yang hadir, khususnya GBI Kasih Karunia yang digembalakan Pdt. Sahala Nainggolan, atas kesediaannya menjadi tuan rumah kegiatan fellowship di bulan Juni.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang hadir malam ini. Terima kasih dan apresiasi juga saya sampaikan kepada tuan rumah, GBI Kasih Karunia Harapan Indah yang digembalakan oleh Pdt. Dr. Sahala Nainggolan,” sebut gembala GBI Soli Deo Harapan Indah ini.

Dibagian penutup acara, Pdt. Sadikun Lie memimpin dengan doa berkat, sekaligus mendoakan beberapa bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) yang hadir malam itu.

Foto bersama dan ramah tamah menjadi warna tersendiri dari kegiatan fellowship BKSAG Medan Satria Kota Bekasi ini.

BEKASI, WARTANASRANI.COM – Bersamaan dengan digelarnya Diskusi Kebangsaan, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA) resmi melantik Kepengurusan Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia Provinsi Jawa Barat untuk masa bakti pelayanan 2018-2020 di Mega Office Park, Blok OP 2 No. 5, Lt. 2, Kota Harapan Indah Bekasi, Jawa Barat, Senin (11/06/2018).

(Dari Kiri ke Kanan) Ketum DPP Pewarna, Yusuf Mujiono; Sekjen DPP Pewarna, Argopandoyo Tri hangono; Ketua Pewarna jabar, Ronald S. Onibala; Wakil Ketua Pewarna Jabar, Jacksond Sitorus; Bendahara Pewarna Jabar, David Pasaribu

Diawali pembacaan Surat Keputusan DPP Pewarna Indonesia, Nomor V/SK/PI/JBR/05/2018 tentang Penunjukkan Kepengurusan DPD Pewarna Indonesia Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2020 oleh Sekretaris Jenderal DPP Pewarna Indonesia, Argopandoyo Tri Hangono, Ketua Umum Yusuf Mujiono resmi mengukuhkan Ronald S. Onibala sebagai Ketua, Jacksond Sitorus sebagai Wakil Ketua, Audi Waworuntu Sekretaris, dan David Pasaribu sebagai Bendahara.

Selain memberikan wewenang penuh kepada Ketua dan Sekretaris untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) guna mempermudah gerak laju organisasi melalui kepengurusan DPD Pewarna Indonesia Provinsi Jawa Barat, DPP Pewarna juga mengharapkan laporan rencana Program Kerja Pewarna Jabar kepada DPP Pewarna Indonesia, terang Sekjen Argopandoyo saat membacakan SK penunjukkan.

Berikut Pengurus Lengkap DPD Pewarna Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2020; KETUA: RONALD STEVLY ONIBALA, WAKIL KETUA: JACKSOND SITORUS, SEKRETARIS : AUDI WAWORUNTU, BENDAHARA: DAVID PASARIBU. DEPARTEMEN ORGANISASI, KADERISASI DAN KEANGGOTAAN: DAVID NAPITUPULU, RESUFEL HERRY PRATAMA, JEFFRY TOLOLIU. DEPARTEMEN KEROHANIAN: BUDIANTO MARPAUNG, DENNY TATARA, DANCE SINAULAN. DEPARTEMEN PENELITIAN, PENGEMBANGAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI: TOMMY LANTANG, BUDI JOHANES. DEPARTEMEN USAHA, DANA DAN EKONOMI KREATIF: SUNARNO SASTROATMODJO, NURHAIDA NAPITUPULU. DEPARTEMEN ADVOKASI DAN HUKUM: HOTBIN SIMBOLON, ALBERT H. SIAGIAN. DEPARTEMEN HUBUNGAN ORGANISASI: ROBBY GO, EMANUEL HAREFA.

“Ada banyak tugas dan tanggung jawab organisasi yang harus DPD Pewarna Indonesia Provinsi Jawa Barat kerjakan kedepan. Diantaranya membentuk DPC-DPC di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Tentunya ini bukan persoalan yang mudah! Namun dengan kekompakkan yang baik diantara pengurus Jabar yang baru dikukuhkan, kami yakin, dapat merealisasikan apa yang menjadi mandat DPP Pewarna sebelum masa bakti pelayanan selesai,” ungkap Onibala, Ketua Pewarna Jabar penuh keyakinan.

Sementara itu, Diskusi yang mengambil tema, Menangkal Hoax di Tahun Politik ini, menghadirkan beberapa narasumber yaitu; Murfati Lidianto Lie, SE (Anggota Dewan Kota Bekasi), Fresman Sinaga, ST (Bacaleg PSI DPRD Tkt. I Provinsi Jawa Barat, Dapil Kota Bekasi dan kota Depok), Ferry Batara M., SE., MM (Bacaleg PSI DPR RI, Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok), dan Ir. Soleman Matippanna, MH (Pengusaha Muda).

“Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran DPP Pewarna Indonesia. Terima kasih juga kepada WBI Sektor Barat Kota Bekasi yang sudah berkerjasama dengan Pewarna Jabar dalam acara Diskusi Kebangsaan ini. Kepada semua narasumber yang sudah hadir dan mendukung terselenggaranya acara ini, sayapun mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Dan tak ketinggalan, terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan pewarta pewarna yang hadir memberikan dukungannya.” sebut Onibala diakhir acara.