Category: Liputan

BANDUNG, WARTANASRANI.COM – Ditengah-tengah maraknya, penyebaran berita-berita hoax, ujaran kebencian, isu sara, black campaign, serta money politic dalam menyongsong Pemilu/Pilkada, maka Bawaslu melakukan upaya pencegahan melalui lembaga keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan dengan diselenggarakannya sosialisasi dan seminar pengawasan pemilu partisipatif bagi warga gereja pada hari selasa-rabu (27-28/03-2018) bertempat di Hotel Luxury Trans Studio Bandung.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Bpk. Harminus Koto, M.I.Kom mengajak kepada seluruh stakeholder dan seluruh kelompok masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya serta melakukan pegawasan dalam Pemilu/Pilkada. Serta tegas menolak segala bentuk black campaign, money politic, isu sara, serta hoax, yang tidak sesuai dengan undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khususnya dalam hal ini di tempat-tempat ibadah yaitu gereja. Oleh sebab itu ia berharap agar seluruh elemen masyarakat bahkan warga gereja, agar dapat bekerja sama dengan Bawaslu dan tidak melibatkan diri dari hal-hal tersebut.

Seminar yang dibagi beberapa kelas  dihadiri oleh ratusan peserta. Pemateri mengajak untuk setiap warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan persyaratan yaitu berumur 17 tahun keatas / yang sudah menikah, memiliki hak sebagai warga Negara untuk menjadi pemilih dan pengawas dalam Pemilu/Pilkada yang tidak lama lagi akan akan berlansung di seluruh pelosok nusantara pada pemilihan kepala daerah di 171 daerah, yang terdiri dari  17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten tahun 2018 dan pemilihan serentak untuk anggota legistlatif kabupaten kota, provinsi dan nasional serta pemilihan presiden dan wakil presiden akan berlangsung pada tahun 2019.

Beberapa narasumber yang menjadi pemateri diantaranya  adalah Pdt. Supriatno, M.Th (Pendeta Jemaat Sinode GKP) berbicara mengenai Peran & Partisipasi Gereja Mewujudkan Pilkada Bersih. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung Ibu Rahel Octora, SH.,M.Hum, mengupas materi mengenai Cerdas Ber-Media Sosial dalam Pilkada. Dan Pengamat Pemilu Bpk. Jeirry Sumampouw menyampaikan materi Mungkinkah Pilkada Tanpa Politik Sara dan Politik Uang?. Materi yang dikemas sedemikian rupa memberikan wawasan serta pengetahuan yang baru bagi para peserta. Penekanan pemateri adalah agar setiap warga masyarakat khususnya gereja untuk mengambil sikap dan katakan tidak pada segala bentuk ajakan black campaign, money politic, isu sara, serta hoax dan berhati-hati dalam menggunakan media social. Sehingga tidak terjerat hukum dan memberikan sumbangsih positif pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Pada hari kedua acara ditutup dengan deklarasi warga gereja Provinsi Jawa Barat yang di wakili oleh lembaga gereja, organisasi kemasyarakatan serta mahasiswa. Adapun isi dari deklarasi tersebut adalah :

Kami umat Kristen yang tergabung dalam Seminar Kebangsaan 2018, bertekad serta bersungguh-sungguh untuk menjaga persaudaraan, perdamaian dan keutuhan Bangsa dan Negara Indonesia serta berkomitmen untuk :

1. Berperan aktif melakukan upaya pencegahan menolak segala bentuk politik uang, kampanye hitam serta kampanye yang bermuatan SARA yang dapat memecah persatuan dan kesatuan Bangsa,
2. Mengajak dan selalu mengingatkan umat Kristen dan masyarakat pada umumnya untuk cerdas dan bijak dalam bermedia social serta tidak mudah terprovokasi berita yang belum tentu kebenarannya,
3. Mendorong umat Kristen dan masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan PILKADA bersih dan bermartabat,
4. Berperan aktif untuk memberikan informasi jika menemukan pelanggaran dari atau indikasi pelanggaran dalam proses PILKADA.

Kesepakan deklarasi tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama yang dilakukan oleh Bawaslu, Yakoma PGI, Sinode GKP, serta seluruh perwakilan organisasi masyarakat, lembaga gereja serta mahasiswa. (red)

BANDUNG, WARTANASRANI.COM – BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan YAKOMA (Yayasan Komunikasi Masyarakat) PGI dan  Sinode GKP menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Warga Gereja pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.

Acara yang berlangsung selama dua hari berturut-turut Selasa – Rabu (27-28/03/2018) bertempat di Hotel Luxury Trans Studio Bandung.

Pesta Demokrasi di Indonesia akan segera berlangsung di tahun 2018 dan 2019, di tahun 2018 berlangsung pemilihan kepala daerah di 171 daerah, yang terdiri dari  17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Pemilihan serentak untuk anggota legistlatif kabupaten kota, provinsi dan nasional serta pemilihan presiden dan wakil presiden akan berlangsung pada tahun 2019.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya pencegahan dan peningkatan fungsi kelembagaan BAWASLU Provinsi Jawa Barat. Mengingat laju perkembang arus Informasi, maka diharapkan agar warga gereja untuk menghindari berita-berita HOAX, heat speech / ujaran kebencian, black campaign, money politic (politik uang) serta cerdas dalam menggunakan media sosial seperti Facebook, Path, Twitter dan lain-lain. Juga ikut serta dan aktif dalam pengawasan PILKADA dan PEMILU sehingga dapat memilih seorang pemimpin yang bersih dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani rakyat.

Kepala Staff Sekretariat BAWASLU Jawa Barat Drs. Eliazar Barus, M.Si menjelaskan kepada awak media bahwa “Mengawasi PEMILU itu merupakan hak setiap warga Negara, bukan hanya ikut memilih tetapi juga mengawasi dari awal tahapan PILKADA sampai selesai dan berakhirnya masa jabatan calon terpilih nantinya”, pungkasnya.

Ia juga sangat mengapresiasi respon positif dari warga gereja untuk ikut mengambil bagian dalam pengawasan PILKADA dan PEMILU secara bersih. Hal ini terlihat saat pelaksanaan begitu banyak perwakilan dari lembaga gereja dan lembaga keumatan lainnya seperti PEWARNA (Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia) Jawa Barat, GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) dan lain-lain.

Ada 5 hal penting yang menjadi maksud dan tujuan kegiatan ini, yaitu :

1. Memberikan pemahaman kepada Warga Gereja terkait struktur kelembagaan Pengawas Pemilu, teknis pengawasan, serta mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
2. Mendorong partisipasi aktif dan kritis pemilih dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada yang berlangsung;
3. Memberikan pemahaman kepada pemilih (warga gereja) agar tidak memproduksi dan menyebarkan isu SARA melalui media sosial;
4. Membangun kepekaan pemilih dalam menyaring dan menyebarkan informasi melalui Media Sosial dalam proses Pilkada Serentak 2018;
5. Mengingatkan pemilih tentang bahaya politisasi SARA dan politik uang, serta komitmen mewujudkan pilkada bersih dan bermartabat.

Pada kesempatan yang sama, YAKOMA PGI juga berharap untuk setiap warga gereja turut berpartisipasi dan melakukan pengawasan serta dapat menggunakan akun media sosialnya secara bijak, demi terlaksannya PILKADA yang damai dan bersih.

“Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh YAKOMA, dan tentu hal ini didukung oleh BAWASLU dalam rangka tahun Politik 2018. Jadi tugas YAKOMA adalah menyiapkan warga gereja, Pertama untuk berpartisipasi dalam PILKADA tahun 2018. Lalu yang Kedua lebih penting lagi untuk terlibat dalam proses PILKADA ini. Dan yang Ketiga adalah YAKOMA diberikan mandat untuk mendorong warga gereja untuk memanfaatkan media sosial secara bijak”, pungkas Ibu Irma Simajuntak sebagai Direktur YAKOMA PGI.

Tanggapan dan harapan panitia penyelenggara, dari Sinode GKP (Gereja Kristen Pasundan) yaitu Pdt. Daryatno Ketua 2 Bidang Pelayanan dan Kesaksian. Ia mengatakan bahwa menyadari PILKADA ini adalah merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk diantaranya warga gereja. Dan ini juga merupakan tanggung jawab para pemimpin gereja untuk melengkapi dan mempersiapkan setiap warga jemaatnya untuk ikut serta mensukseskan PILKADA secara bersih dan bermartabat.  Karena gereja tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat, gereja bagian dari Negara ini.

Warga gereja yang menjadi peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, sekalipun acara berlangsung selama dua hari, namun tidak menyurutkan semangat para peserta. Bagi peserta kegiatan ini sangat baik dan bermanfaat positif, selain untuk menambah wawasan serta pengetahuan, kegiatan ini juga dianggap penting untuk bergandengan tangan dengan pemerintah mewujudkan PILKADA 2018 dan PEMILU 2019 bersih dan damai.

Saat ditemui awak media seorang peserta mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung, mengakui bahwa kegiatan ini memberikan dampak yang positif, dan membuka wawasannya bahwa ternyata sebagai masyarakat biasa bisa ikut andil dalam pengawasan PILKADA.

“Responnya baik soalnya sebelumnya tidak memiliki pengetahuan politik seperti ini. Dan setelah mengikuti kegiatan ini, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita bisa ikut andil”, kata Jella Detriamei.

Tentunya menjadi harapan bersama sebagai warga Negara yang baik, harus menggunakan hak pilihnya dalam menentukan calon pemimpin di setiap daerah, dan menjadi pemilih yang cerdas dan bijak serta ikut serta melakukan pengawasan dalam PILKADA sehingga dapat berjalan secara adil, jujur, bersih dan damai. (red)

KOTA HARAPAN INDAH,  WARTANASRANI.COM – Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi, Ibnu Hajar Tanjung melantik Pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan Pengurus Ranting di Kota Harapan Indah Bekasi Jumat (23/03/2018). Acara pelantikan pengurus PAC dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Bekasi Murfati Lidianto, SE dan beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat juga PAC Bekasi Barat, PAC Pondok Melati, PAC Jatisampurna dan PAC Pondok Gede.

Dalam sambutannya sebelum melantik para pengurus, Ibnu Hajar Tanjung mengajak seluruh PAC dan Ranting untuk menyamakan persepsi agar tujuannya sama. Dirinya yakin apabila para pengurus memiliki persepsi yang sama, maka besar kemungkinan untuk memenangkan Pilkada baik Walikota Bekasi dan Pemilihan Gubernur yang tidak lama lagi akan berlangsung, bahkan sampai Pemilu 2019.

“Saya berharap kepada rekan-rekan, kita samakan persepsi” ucapnya penuh harap.

Juga dia berharap untuk tetap kompak dan apabila ada masalah, harus diselesaikan secara damai dan penuh kekeluargaan diantara para pengurus, untuk tidak membeberkan masalah tersebut ke ranah public.

“Jadi kepada bangsawan, kepada pengurus-pengurus yang akan dilantik, kita harus kompak kalau ada masalah selesaikan didalam, selesaikan dikantor. Kalau diranting selesaikan diranting, tidak perlu orang tahu ” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama juga Murfati Lidianto, SE sebagai Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Gerindra, dalam sambutannya merasa bersyukur karena diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan kebahagiaan saat mengikuti acara pelantikan.Dia kembali mengajak agar para pengurus untuk tetap kompak. Dimana hal tersebut sudah nampak saat menggelar Pengobatan Gratis bagi ratusan masyarakat Medan Satria.

“Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kebahagiaan dalam rangka pelantikan PAC kecamatan Medan Satria.”

Sekalipun acara pelantikan dilaksanakan pada malam hari, namun tidak mengurangi semangat para pengurus yang sudah terpilih. Antusiasme yang tinggi terlihat dari setiap insan yang hadir memeriahkan acara pelantikan ini.

Ketua PAC Meydi F Kaat, dalam sambutannya usai pelantikan mengajak pengurus untu sama-sama bergandengan tangan, bekerja dengan hati dan bekerja semaksimal mungkin untuk pemenangan Gerindra dikecamatan Medan Satria. Tentunya potensi yang dimilikinya tidak dapat diragukan lagi karena sudah terbukti pada periode kemarin dipercayakan sebagai tim sukses, Gerindra Medan Satria berhasil mendulang suara.

“Pengurus yang sudah dilantik, marilah kita sama-sama bergandengan tangan, kita bekerja dengan hati” pungkasnya.

Acara pelantikan diakhiri dengan doa dan makan bersama, dengan tidak membedakan satu sama lain, baik pengurus inti sampai kepada ranting-ranting, sebagai keluarga besar Gerindra yang sekalipun berbeda suku, ras dan agama, namun satu kesatuan yaitu Indonesia Raya seperti nama Gerindra itu sendiri Gerakan Indonesia Raya (red).

JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Jelang pelaksanaan Sidang Dewan Pleno (SDP) II dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2018 BPP HIPMI, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia didampingi Ketua SC Anggawira, Ketua OC Ajib Hamdani, Bendahara OC Afan A Nugraha, Wasekjen Umar Ali Lessy, dan Wasekjen Harmen Saputra, menggelar konferensi pers di HIPMI CENTER, Menara Bidakara II Lt. 8, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (2/3/2018).

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia (tengah) bersama , Ketua OC Ajib Hamdani (kanan), Wasekjen Umar Ali Lessy (paling kanan), Ketua SC Anggawira (kiri) , Bendahara OC Afan A Nugraha (paling kiri) saat konferensi pers pelaksanaan Sidang Dewan Pleno (SDP) II dan Rapimnas BPP HIPMI di Jakarta, Jumat (2/3). 

SDP II dan Rapimnas HIPMI 2018 yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo ini, mengambil tema ‘Redistribusi Ekonomi dan Peran Pengusaha Muda dalam Memperkokoh Daya Saing Bangsa’, akan berlangsung dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 di Hotel Novotel, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Selain sebagai kegiatan konsolidasi dengan para anggota sendiri, bagi BPP HIPMI, Kegiatan Nasional SDP II dan Rapimnas HIPMI 2018 yang akan melibatkan 500 DPC HIPMI di 34 provinsi Indonesia, dengan 3500 sampai 4000 peserta ini, menjadi spesial, karena bisa menjadi momentum lahirnya Undang-Undang Kewirausahaan yang adalah buah perjuangan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.

“Momentum acara SDP II dan Rapimnas kali ini berbeda dengan SDP-SDP sebelumnya, sebab kali ini kita akan mencoba untuk concern pada satu pembahasan undang-undang kewirausahaan. Undang-undang kewirausahaan ini merupakan pikiran murni dari HIPMI yang diawali dari forum disccusion disini pada tahun 2015 akhir dan awal tahun 2016,” ungkap Bahlil Lahadalia, Ketua Umum HIPMI.

Ditambahkan Bahlil bahwa rancangan undang-undang kewirausahaan yang menurutnya menjadi jembatan para pengusaha pemula untuk bisa mendapatkan jumlah kredit yang proporsional dari perbankan serta  perlindungan kepada pengusaha pemula ini, dapat segera diselesaikan dan ditetapkan sebagai undang-undang, bahkan HIPMI siap untuk mengawal.

“Undang-undang kewirausahaan tersebut saat ini sudah masuk di prolegnas dan HIPMI mencoba untuk mengawal. Karena itu acara besok ada pemaparan satu sesi khusus tentang Undang-Undang Kewirausahaan yang akan dibawakan oleh Ketua Panja RUU, Abang Maruarar Sirait, dan Ketua DPR. Kita minta tahun ini agar Undang-Undang Kewirausahaan segera selesai, karena ini adalah jawaban terhadap percepatan pertumbuhan dunia usaha dan sekaligus memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk bisa berakselerasi bisa melakukan percepatan dan kerja dengan dinamika perkembangan ekonomi khususnya dibidang IT,” tegasnya.

Selain itu, Bahlil juga menyampaikan soal pentingnya afirmasi tentang kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Kewirausahaan.

“Dan terlebih penting lagi adalah ada afirmatif dalam rangka keseimbangan untuk kemudian terjadi percepatan dan kebersamaan. Itu sebenarnya esensinya. Jadi sekali lagi dalam dunia ekonomi seperti sekarang, tidak ada perbedaan antara si A dan si B. Oleh karena itu diatur sedemikian rupa, harus ada afirmatif,” ungkapnya

Kekompakkan BPP HIPMI menyambut SDP II dan Rapimnas 2018

Dibagian lain, Anggawira Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan HIPMI sekaligus ketua SC, memaparkan berbagai persoalan yang terjadi dalam dunia usaha, yang menjadi latar belakang tema besar SDP II dan Rapimnas HIPMI 2018.

Sementara Ketua Panitia, Ajib Hamdani, selain menyampaikan rangkaian acara dengan narasumber yang dihadirkan dalam SDP II dan Rapimnas HIPMI 2018, juga kembali menegaskan jumlah peserta serta kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Jusuf Kalla di hari terakhir penutupan SDP II dan Rapimnas.

“Acara akan ditutup pada tanggal 8, hari kamis, jam delapan malam. Insya Allah undangan sudah kita kirimkan kepada Bapak Wapres, mohon doa rekan-rekan semua” sebut Ajib Hamdani penuh harap.

BOGOR, WARTANASRANI.COM – Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas komitmen kuat para pemuka agama di seluruh Tanah Air dalam membantu pemerintah menjaga serta memperkokoh kerukunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Presiden Joko Widodo dengan para peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, Sabtu, 10 Februari 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara saat bersilaturahmi dengan para peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, pada Sabtu, 10 Februari 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Din Syamsuddin, kepada seluruh pemuka agama, peserta musyawarah atas komitmennya untuk memperkuat kerukunan bangsa, serta atas komitmennya memperkokoh NKRI, memperkokoh Pancasila, serta memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Presiden.

Berkat komitmen kuat dan peran penting para pemuka agama tersebut, Indonesia telah dikenal oleh dunia internasional sebagai negara yang penuh keberagaman namun masyarakatnya tetap menjunjung tinggi nilai toleransi dan kebersamaan.

“Indonesia contoh masyarakat muslim yang mengedepankan Islam moderat, contoh keberhasilan menjaga Bhinneka Tunggal Ika,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Presiden mengajak para pemuka agama untuk bersama-sama dengan pemerintah membangun sinergi yang kuat guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang kokoh, toleran, dan saling pengertian.

“Tetapi juga saling kerja sama, saling bersinergi menjaga pendidikan, menjaga sikap umat masing- masing. Bekerja sama mengembangkan pendidikan yang terbuka, meningkatkan pengertian antar agama, antar etnis, dan antar status sosial,” kata Presiden.

Tak hanya sampai disitu, peran dan kontribusi Indonesia juga dinantikan oleh negara-negara lain dalam rangka menyelesaikan konflik kemanusiaan serta mewujudkan perdamaian dunia.

“Para pemuka agama, visi kita memperkokoh Pancasila dan NKRI tapi kita juga ikut menjaga ketertiban dunia, berkontribusi pada perdamaian saudara kita baik di Afghanistan, Rakhine State, dan belahan dunia lain,” ucap Presiden.

Hal tersebut penting dilakukan mengingat perdamaian merupakan fondasi berharga dalam kehidupan bernegara dan memenangkan persaingan dengan negara lain. Sehingga masyarakat harus terus dibimbing dan diingatkan tentang nikmatnya perdamaian, kerukunan, dan persatuan.

“Ini yang harus terus kita syukuri jangan sampai lupa tentang anugerah dari Tuhan mengenai ini. Jangan sampai kita lupa nikmatnya kerukunan, karena kita selama ini selalu rukun,” ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban Din Syamsuddin, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

BOGOR, WARTANASRANI.COM – Indonesia adalah contoh negara dengan masyarakat yang sangat majemuk dan miliki toleransi serta rasa kebersamaan. Oleh karenanya para pemuka agama harus mengingatkan kepada masyarakat tentang nikmatnya perdamaian, kerukunan dan persatuan.

 Foto bersama Presiden Joko Widodo dengan Peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa di Istana Kepresidenan Bogor (Sabtu, 10 Februari 2018)

Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika bersilaturahmi dengan Peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu 10 Februari 2018.

“Jangan sampai lupa tentang anugerah dari Tuhan mengenai ini. Jangan sampai kita lupa nikmatnya kerukunan, karena kita selama ini selalu rukun,” ucap Kepala Negara.

Presiden meminta agar para pemuka agama selalu mengingatkan kepada masyarakat luas tentang saudara-saudara kita yang berada di beberapa negara yang sedang dilanda konflik dan juga perang saudara.

“Yang kehidupan sehari-harinya selalu dihantui oleh perang, yang peradabannya mundur sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun ke belakang,” tuturnya.

Lebih lanjut Presiden menceritakan tentang kunjungan ke lima negara di Asia Selatan, yakni Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh  dan Afghanistan. Di Bangladesh Presiden mengunjungi Cox’s Bazar. Lokasi pengungsi Rakhine State di Bangladesh.

“Kondisinya sangat memprihatinkan. Saya Kepala Negara pertama yang mengunjungi Cox’s Bazar. Ini adalah komitmen kita untuk kemanusiaan dan komitmen kita untuk misi kemanusiaan,” ucapnya.

Delapan hari sebelum berkunjung ke Kabul, Afghanistan, ada ledakan bom yang menewaskan 20 orang. Demikian pula saat dua hari jelang keberangkatan kembali terjadi ledakan bom yang menewaskan 103 orang.

“Bahkan dua jam sebelum saya mendarat di Kabul, sebuah akademi militer di Kabul diserang, 5 tentara tewas dan puluhah lainnya luka-luka,” ujar Kepala Negara.

Saat tiba di Kabul, Afghanistan, Presiden menyampai kekagetannya melihat kota yang sangat besar dan juga adanya gedung yang besar-besar.

“Tapi kehidupan sehari-harinya betul-betul tidak bisa disampaikan dalam kata-kata. Di setiap jalan ada tank, di setiap gang ada tank, di setiap tempat ada,” ucap Presiden.

Istana Presiden Agr di Kabul pun sangat besar.  Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyampaikan bahwa istana tersebut dibangun 340 tahun yang lalu.

“Beliau menyampaikan kepada saya bahwa Afghanistan itu memiliki deposit gas dan minyak yang besar, emas terbesar di dunia. tetapi tidak bisa dikelola karena peperangan tadi,” ujar Presiden.

Sementara itu, Ibu Negara Afghanistan Rula Ghani menyampaikan hal yang lain. “Presiden Jokowi 40 tahun lalu sebelum negara kami perang, negara kami bila dibandingkan dengan negara tetangga levelnya sedikit lebih tinggi dan perang yang berkecamuk sudah lebih dari 40 tahun ini menyebabkan peradaban mundur jauh ke belakang,” tutur Presiden menyampaikan ucapan Rula Ghani.

Bahkan dulu di Afghanistan, perempuan mengemudikan mobil antar kota merupakan hal yang biasa.

“Mungkin negara lain saat itu belum ada yang nyetir, di sini sudah bisa. Tapi akibat konflik perang, perempuan tidak bisa bersekolah lagi. Keluar rumah dibatasi karena masalah keamanan. Yang terkena dampak paling besar adalah dua, anak-anak dan perempuan,” ucap Presiden.

Saat ini kondisi di Afghanistan jauh lebih baik meski ada ledakan bom. “Sekarang anak perempuan di lingkungan tertentu bisa naik sepeda. Itu bahagia sekali. Dulu naik mobil sekarang naik sepeda saja sudah bahagia dan merupakan hal luar biasa. Ini Ibu Rula Ghani yang menyampaikan ke saya,” kata Presiden.

Perang dan konflik betul-betul menghancurkan nilai kemanusiaan. Karena dalam kondisi seperti itu, kelompok-kelompok yang bertikai akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan menang, tanpa memperhatikan lagi nilai-nilai yang benar dan salah. Dalam situasi seperti ini sudah tidak ada lagi nilai-nilai kemanusiaan.

“Ini yang beliau (Rula Ghani) katakan, betapa yang namanya kerukunan, perdamaian, persaudaraan, nilai yang betul-betul harus dijunjung tinggi,” ucap Presiden.

Luka psikologis karena konflik memerlukan waktu berpuluh tahun untuk menghilangkannya. “Anak yang dilahirkan di situasi kekerasan akan melahirkan generasi yang juga penuh kekerasan baru,” tutur Kepala Negara.

Oleh karenanya perdamaian, kerukunan, persaudaraan dan stabilitas adalah fondasi berharga bernegara, dasar untuk memenangkan persaingan kompetisi dengan negara.

“Sekali lagi atas nama rakyat Indonesia saya menyampaikan terima kasih atas kontribusi untuk Indonesia maju, untuk yang kita cita-citakan,” ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban Din Syamsuddin, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.