Category: Ragam

JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Penyidik Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat (Polres Jakpus) akhirnya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikian (SP3) atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melibatkan nama Ketua Majelis Tinggi Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI), Willem Frans Ansanay SH.

Penerbitan SP3 dilakukan lantaran pihak penyidik menilai Pelapor, tidak mampu melampirkan alat bukti, ataupun bukti asli yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Merespon penerbitan SP3, pihak pelapor melayangkan gugatan praperadilan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya R.I Cq. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Berdasarkan laporan sketsindonews.com yang mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) milik PN Jakpus, pada Jumat (22/11/19), gugatan praperadilan dengan Nomor Perkara 16/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst tersebut dilayangkan sebagai respon dari terbitnya SP3.

Dijelaskan pula, petitum dari pelapor sebagai pemohon adalah mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.

“Menyatakan Surat Ketetapan Kapolres Metropolitan Jakarta Pusat Nomor : S.Tap /181 /S.7 /X /2019 /Restro.Jakpus, tanggal 16 Oktober 2019 adalah tidak sah,” seperti dikutip dari SIPP, sebagaimana dilaporkan sketsindonews.com.

Dalam Petitumnya pula, pihak pelapor meminta agar PN Jakpus memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kembali penyidikan atas dugaan tindak pidana, berdasarkan Laporan Polisi bernomor LP /6035 /XII /2016 /PMJ /Dit. Reskrimsus, tertanggal 9 Desember 2016.

Sementara itu Frans Ansanay ketika ditemui majalahgaharu.com pada Selasa pagi (26/11/2019), mengungkapkan bahwa pihaknya meyakini proses praperadilan yang tengah bergulir akan digugurkan. Dirinya menilai dalam proses penyidikan kasus yang menimpanya tidak terdapat cukup bukti sehingga sangatlah beralasan bila pihak penyidik menerbitkan SP3.

“Saya meyakini bahwa praperadilannya  akan digugurkan, akan ditolak, karena ya tidak cukup bukti. Masa harus dipaksakan saya sebagai tersangka menurut dia, saya harus ditahan? Hukum kan harus punya bukti, minimal dua alat bukti,” tegasnya.

Berkaca dari perkara praperadilan yang tengah bergulir, Frans menganggap tindakan yang dilakukan oleh Pendeta besar ini hanyalah sebuah bentuk ketidakpuasan semata. Saat ini, lanjutnya, domain hukum telah terletak antara pihak Pendeta pelapor dengan pihak Kepolisian.

“Nah saudara pendeta pelapor ini merasa tidak puas kemudian dilakukanlah praperadilan pada Polisi, sehingga domain hukumnya sekarang antara Pendeta pelapor ini dengan Polisi,” jelasnya.

Tidak Ada Upaya Kriminalisasi

Saat ini Pendeta pelapor ini sendiri, tengah menjalani hukuman tujuh tahun penjara karena terbukti menerbitkan ijazah palsu program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) melalui Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar (STT SETIA). Akibat praktik penerbitan ijazah palsu tersebut, sebanyak ratusan guru alumni PGSD SETIA yang telah bekerja bertahun-tahun di sejumlah wilayah di Indonesia tidak bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, ataupun diangkat sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara).

Menanggapi hal itu Frans berkata bahwa sudah saatnya para hamba Tuhan untuk membuka mata. Hamba Tuhan, tambahnya, hanyalah manusia biasa yang memiliki kesalahan maupun kekurangan.

“Saya ingin mengatakan bahwa hamba-hamba Tuhan yang cenderung berpikir idealis dalam konsep kebenaran, seolah yang benar itu versi dia, harus membuka mata. Bahwa semua hamba Tuhan juga manusia, punya kesalahan, punya kekurangan, banyak masalah,” kata Frans.

Frans juga menampik tuduhan dari banyak pihak yang mengatakan bahwa dirinya melakukan kriminalisasi terhadap Pendeta besar ini. Nyatanya, tambah Frans, Pendeta inilah yang pertama kali melaporkan dirinya kepada pihak berwajib.

“Artinya saya ingin katakan begini, bahwa selama ini saya dituduh melaporkan seorang pendeta, baik di kaca mata PGI, aras gereja yang lain. Sehingga saya di mata semua pihak adalah orang yang paling jahat ya. Kok bisa-bisanya melaporkan pendeta. Padahal mereka tidak melihat persoalan yang sebenarnya terjadi, termasuk tidak melihat bahwa ada pendeta yang tersebut ini pun melaporkan yang lain, menempuh cara-cara hukum di luar iman Kristen. Duluan dia yang melaporkan,” tegasnya.

Menurutnya publik juga perlu mengetahui bahwa selama ini dirinya selaku salah satu pendiri GKSI telah berulangkali mengupayakan rekonsiliasi dengan Pendeta ini. Hanya saja ajakan tersebut selalu ditolak.

“Sampai hari ini saya tetap menjaga konsep-konsep iman Kristen dalam rangka memberikan pengampunan dan mengajak untuk berdamai, tetapi beliau yang tidak mau,” tutupnya. (*)

WAINGAPU NTT, WARTANASRANI.COM – Era 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi, telah merambah ke berbagai belahan dunia, termasuk indonesia. Hal ini tentunya menambah semakin kerasnya persaingan. Persaingan bukan lagi siapa yang terbesar atau terkecil, tetapi siapa yang tercepat. Oleh sebab itu, gereja juga diminta ikut mempersiapkan diri, dengan menyiapkan generasi muda yang dapat memanfaatkan berbagai peluang di tengah persaingan tersebut.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Laoly, saat membuka Sidang Raya XVII PGI, di Pantai Puru Kambera, Waingapu, Sumba Timur, NTT, Jumat (8/11).

“Sekarang segala sesuatu bisa dijangkau dengan hand phone, dan tinggal pencet. Nah, perubahan ini harus kita respon. Perlu ketrampilan yang mumpuni untuk menangkap peluang, dan semuanya itu harus dimulai dengan pendidikan. Pendidikan semakin penting. Pertanyaannya, sejauhmana gereja telah mempersiapkan jemaat, secara khusus generasi muda, yang unggul di masa depan,” katanya.

Dalam sambutannya, juga disinggung mengenai tantangan radikalisme yang kini terjadi di bangsa Indonesia. Sebab itu, dia mengajak gereja dan tokoh adat, terus menggelorakan semangat kebersamaan dan gotongroyong. Selain itu, pentingnya menjaga kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur.

Sementara itu, Dalam sambutannya, Ketua Umum PGI Pdt. Dr. Henriette Hutabarat-Lebang menyambut dengan rasa syukur atas kehadiran jemaat GKS yang datang dari berbagai tempat, dan penuh semangat menghadiri acara ini. “Kehadiran kalian semua dari tempat yang jauh menandakan adanya kesatuan hati kita untuk merayakan pesta iman ini,” tandas Pdt. Ery, panggilan akrabnya.

Lanjut Ketua Umum PGI, tema Sidang Raya XVII PGI adalah pengakuan iman dari gereja mula-mula yang tidak akan dilupakan, dan ini juga menjadi pengakuan iman gereja-gereja di abad 21 ini. “Banyak pergumulan yang melilit kita, namun harus yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Itu pula yang kita rayakan pada Sidang Raya ini. Kita akan membicarakan karunia yang sudah diberikan Allah, begitu juga karunia yang sudah diberikan kepada Sumba dengan keindahan alamnya,” ujarnya.

Pembukaan SR XVII PGI berlangsung semarak. Tidak hanya peserta sidang, jemaat dari 4 kabupaten di Sumba serta masyarakat, beribadah bersama-sama, dan menyaksikan acara pembukan yang luar biasa. Sekitar 7000 orang tumpah ruah di pinggir pantai nan indah dan mempesona itu.

Suasana Pembukaan Sidang Raya XVII PGI, di Pantai Puru Kambera, Waingapu, Sumba Timur, NTT, Jumat (8/11)

Antusiasme jemaat Gereja Kristen Sumba (GKS) dan masyarakat perlu diacungi jempol. Menurut informasi yang dihimpun tim media PGI, sebelum pembukaan mereka telah berdatangan ke lokasi dengan menggunakan kendaraan roda dua, bis, mobil pribadi, hingga truk. Teriknya matahari sama sekali tak mematahkan niat mereka untuk hadir.

Prosesi pembukaan yang diawali ibadah ini, diisi tarian, atraksi seribu kuda, dan fragmen perjuangan masyarakat Sumba mula-mula yang dikolaborasi dengan masuknya Injil ke Tana Humba. Kesemuanya itu membuat decak kagum, dan rasa haru yang luar biasa dari mereka yang hadir.

Mewakili Presiden RI Joko Widodo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI  Yasonna H. Laoly tiba di Pantai Puru Kambera didampingi Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat serta Wakil Gubernur NTT Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi. Kedatangan mereka diterima MPH-PGI dan Pimpinan Sinode GKS dengan adat budaya Sumba.

Pembukaan Sidang Raya XVII PGI ditandai dengan pemukulan gong oleh Yasona Laoly , didampingi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati Sumba Barat, Wakil Bupati Sumba Barat, Bupati Sumba Tengah, Ketua Sinode GKS serta MPH-PGI. Usai pemukulan gong Yasonna menerima kuda putih yang diberikan oleh panitia. (Red)

WARTANASRANI.COM – Sidang Raya Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) ke-XVII yang akan mulai diselenggarakan besok Jumat 8, hingga Rabu 13 November 2019 di Sumba, Nusa Tenggara Timur, mulai mendapat cukup banyak perhatian dari umat Kristen di Indonesia untuk melihat pencapaian apa saja yang akan dihasilkan dari sidang raya yang bergulir setiap lima tahun sekali ini.

Selain keputusan-keputusan seperti isu strategis yang dibicarakan, pemilihan pimpinan teras PGI tentu saja menjadi salah satu fokus utama publik terhadap salah satu aras Kristen terbesar di Indonesia ini. Informasi yang diterima oleh wartanasrani.com, dua nama tokoh yang aktif di lingkungan PGI yaitu Pendeta Gomar Gultom (Sekretaris Umum PGI) dan Pendeta Manuel Raintung (Ketua Umum PGIW DKI Jakarta) digadang-gadang akan menjadi kandidat kuat pemimpin PGI periode berikutnya.

Mengenai kabar ini, Pendeta Gomar Gultom mengatakan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya pada sidang nanti.

“Biarkanlah semua itu mengalir apa adanya.. Dan sepenuhnya adalah hak pimpinan gereja. Terus terang saja, saya tidak mencalonkan diri tetapi dicalonkan. Dan saya siap memimpin PGI 5 tahun ke depan bila forum sidang raya PGI memilih,” ujarnya seperti dirilis poskupang, Kamis (7/11).

Sementara itu Pendeta Manuel Raintung sendiri yang memiliki rekam jejak dan pengalaman yang baik dalam pelayanan gerejawi bahkan tentunya sangat aktif dalam perjuangan gerakan oikumene, menyatakan dirinya memang akan maju sebagai salah satu calon pimpinan.

“Saya sendiri akan maju sebagai sekretaris umum atau wakil sekretaris umum. Saya sudah menghadap ketua sinode GPIB dan saya dipercayakan maju mewakili GPIB. Terima kasih atas dukungan dari Sinode GPIB yang mengutus saya. Ini adalah bentuk dukungan pengutusan yang lebih lagi di lembaga PGI untuk karya pengabdian,” kata Pdt. Manuel Raintung, di Kantor PGIW DKI Jakarta, Rawamangun, Senin (4/11).

Saya telah mempelajari dan mengikuti secara serius seluruh masukan yang diberikan dari masyarakat, dari para pegiat antikorupsi, para dosen, dan mahasiswa, dan juga masukan dari para tokoh bangsa

Karena itu ketika ada inisiatif dari DPR saat mengajukan RUU KPK, masa tugas pemerintah adalah meresponnya

Kita tau UU KPK telah berusia 17 tahun, perlu adanya penyempurnaan secara terbatas sehingga pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif. Sekali lagi, kita jaga agar KPK lebih kuat dibanding lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.

Saya telah memberikan arahan kepada Kemenkumham menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR.

Intinya, KPK harus memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai. Dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lain untuk pemberantasan korupsi.

Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi revisi UU inisiatif DPR yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK.

Yang pertama, saya tidak setuju jika KPK harus memeroleh izin dari pohak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan, tidak, KPK cukup memeroleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

Kedua, saya juga tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Bisa juga berasal dari unsur ASN, yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar.

Ketiga, saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan kejaksaan agung dalam penuntutan. Karena sistem penuntutan yang berjalan selama ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi.

Keempat, saya juga tidak setuju perihal pengolahan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini.

Terhadap beberapa isu lain saya juga memberikan catatan dan memiliki pandangan yang berbeda dengan inisiasi DPR.

Perihal keberadaan Dewan Pengawas, ini memang perlu. Karena semua lembaga negara, Presiden, MA, DPR, bekerja dalam prinsip check and balances, saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang. Dewan Pengawas sesuatu yang wajar untuk proses tata kelola yang baik.

Anggota Dewan Pengawas diambil dari tokoh masyarakat, akademisi, pegiat antikorupsi, bukan politis, birokrat, aparat, maupun penindakhukum aktif.

Pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan oleh Presiden, dijaring melalui panitia seleksi. Saya ingin memastikan tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya dewan pengawas.

Yang kedua terhadap keberadaan SP3, hal ini juga diperlukan sebab penegakkan hukum juga harus memenuhi prinsip perlindungan HAM dan memberikan kepastian hukum. Sehingga RUU inisiatif DPR memegang batas waktu maksimal 1 tahun dalam pemberian SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun supaya memberikan waktu yang memadai bagi KPK. Yang penting agar kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan atau pun tidak digunakan.

Yang ketiga terkait pegawai KPK. Pegawai KPK adalah ASN, yaitu PNS atau P3K, hal ini juga terjadi di lembaga lain yang mandiri seperti MA, MK, dan juga lembaga independen lainnya seperti KPU, Bawaslu. Tapi saya menekankan agar implementasinya perlu masa transisi yang memadai dan dijalankan penuh kehati-hatian.

Penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih tetap menjabat dan tentunya melakukan proses transisi menjadi ASN.

Saya berharap semua pihak bisa membicarakan isu ini dengan jernih, objektif, tanpa prasangka yang berlebihan. Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh kita bersama. Dan saya ingin KPK mempunyai peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negeri kita, yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibanding lembaga-lembaga lain dalam memberantas korupsi.

JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) tentang penanganan impor sampah dan limbah. Ratas tersebut digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 27 Agustus 2019.

Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia menerima laporan mengenai meningkatnya tren impor sampah dan limbah di Indonesia. Tak hanya di Indonesia, menurut Presiden, negara-negara lain pun mengalami masalah serupa.

“Saya juga beberapa kali di dalam summit, di ASEAN Summit dan konvensi yang lainnya juga disampaikan mengenai banyaknya sampah dan limbah yang diekspor dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Jadi bukan hanya di Indonesia saja,” kata Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi mengingatkan agar peningkatan impor sampah dan limbah tersebut harus disikapi dengan hati-hati. Di satu sisi, impor sampah terutama kertas dan plastik bisa memenuhi kebutuhan baku industri. Tetapi, di sisi lainnya banyaknya sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia juga berpotensi merusak lingkungan jika sampah dan limbah itu tidak dapat didaur ulang.

“Lebih bahayanya lagi, terkontaminasi oleh bahan berbahaya beracun atau B3 yang berbahaya bagi masyarakat,” lanjutnya.

Presiden Jokowi kemudian menegaskan agar langkah-langkah pengendalian segera dilakukan. Pertama, memaksimalkan potensi sampah yang ada di dalam negeri terlebih dahulu untuk kebutuhan bahan baku industri dalam negeri. Kedua, regulasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah segera dipercepat penyelesaiannya.

“Kemudian yang ketiga juga penegakan aturan dan pengawasan yang ketat, seketat-ketatnya terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Kepala Negara juga ingin agar dilakukan langkah-langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran di lapangan. Terkait hal tersebut, dirinya berpandangan bahwa koordinasi antarkementerian amatlah diperlukan.

“Saya rasa ini koordinasi di antara menteri-menteri terkait sangat diperlukan sehingga jangan sampai terjadi perbedaan pandangan yang menghambat penanganan impor sampah dan limbah,” tandasnya. (ES)

JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan kenegaraan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 27 Agustus 2019. Dalam kunjungannya ini, Raja Malaysia didampingi oleh istrinya, Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, serta 3 puterinya, Tengku Puteri Ilisha Ameera, Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah, dan Tengku Puteri Jihan Azizah ‘Athiyatullah.

Raja Malaysia beserta rombongan delegasi tiba di Istana Bogor sekitar pukul 10.30 WIB dengan diiringi oleh pasukan Nusantara, korps musik, dan pasukan berkuda dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Tak hanya itu, sejumlah pelajar yang mengenakan pakaian adat berbagai daerah juga turut menyambut kedatangan Raja Malaysia dengan mengibarkan bendera kedua negara.

Prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan kenegaraan bagi keduanya. Saat itu, lagu kebangsaan kedua negara diperdengarkan dengan diiringi oleh dentuman meriam sebanyak 21 kali. Setelah itu, kedua kepala negara melakukan inspeksi pasukan kehormatan.

Selesai upacara kenegaraan, Presiden Jokowi mengajak Raja Malaysia masuk ke dalam Istana untuk kemudian menandatangani buku tamu kenegaraan. Di Ruang Teratai itu pula, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Raja Malaysia dan Permaisuri Agong melakukan sesi foto bersama.

Kedua Kepala Negara kemudian menuju halaman belakang Istana Bogor untuk melakukan penanaman pohon bersama. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi dan Raja Malaysia menanam pohon damar atau Agathis dammara.

Usai menanam pohon, Presiden Jokowi kemudian mengajak Raja Malaysia untuk meninjau Kebun Raya Bogor. Kedua kepala negara menumpangi golf cart yang dikemudikan sendiri oleh Presiden Jokowi.

Sesampainya kembali di Istana Bogor, Presiden Jokowi dan Raja Malaysia kemudian melakukan pertemuan tête-à-tête di veranda Istana. Sementara itu, Ibu Iriana mengajak Permaisuri Agong untuk mengikuti serangkaian acara pendamping yang telah disiapkan.

Rangkaian acara kenegaraan kemudian diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan di Ruang Garuda.

Mengutip siaran pers Kementerian Luar Negeri, dalam kesempatan ini, Presiden RI dan Raja Malaysia mendiskusikan kerja sama Indonesia dan Malaysia di bidang ekonomi dan perlindungan WNI di Malaysia. Di bidang ekonomi, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi khususnya di sektor migas, serta kerja sama dalam mendukung promosi komoditas kelapa sawit.

Dalam konteks perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), kedua Kepala Negara mendiskusikan mengenai akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Malaysia, termasuk di wilayah Semenanjung Malaysia.

Yang di-Pertuan Agong XVI beserta delegasi juga berkesempatan untuk berkunjung ke Yogyakarta pada tanggal 28 – 29 Agustus 2019, dan melakukan pertemuan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta mengunjungi Kota Gede untuk melihat industri kerajinan perak, Candi Brorobudur serta menonton sendratari Ramayana di kompleks Candi Prambanan.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam upacara penyambutan kenegaraan ini antara lain, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana. (ES)