JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Didampingi jajaran Pengurus Daerah dan Pusat, Ketua BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia secara lugas menyampaikan pokok-pokok usulan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dalam penyusunan RUU Kewirausahaan Nasional, pada forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja RUU Kewirausahaan Nasional DPR, di Ruang Rapat KK 1, Gedung Nusantara, DPR-RI, Jakarta, Rabu (6/6/2018).
Pimpinan Pansus RUU Kewirausahaan Nasional DPR RI yang diketuai Andreas Eddy Susetyo
Bahlil menegaskan bahwa HIPMI merasa perlu memberikan masukan dalam perumusan RUU Kewirausahaan Nasional (RUU KWN) yang saat ini sedang bergulir di DPR RI. RUU KWN secara tegas mesti dirumuskan untuk dua tujuan: Pertama, mempercepat pertumbuhan wirausaha nasional, terutama lahirnya lebih banyak wirausaha muda. Kedua, mewadahi naik kelasnya wirausaha mikro ke usaha kecil, dari usaha kecil ke menengah, dan dari usaha menengah ke besar.
Selain itu, menurut Bahlil, RUU Kewirasuahaan ini, penting untuk peningkatan kualitas wirausaha dan komitmen wirausahawan terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan 10 pokok-pokok usulan untuk dimasukkan dalam RUU Kewirausahaan Nasional.
“Pertama, Penambahan klausul yang mengatur wirausaha muda, untuk mempercepat lahirnya wirausaha baru di kalangan pemuda, RUU KWN perlu mencantumkan tentang batas usia wirausaha muda di bawah 40 tahun. Batas ini perlu dicantumkan untuk menajamkan ketentuan umum tentang wirausaha pemula di kelompok usia pemuda di kelompok usia pemuda,” ujarnya.
Kedua, HIPMI mengusulkan pembentukan koordinasi lintas strategi berupa Komite Kewirasuahaan Nasional.
“Komite ini dibentuk sebagai koordinasi lintas strategis kementerian/lembaga negara dan sektor swasta dalam pengembangan kewirausahaan. Komite dipimpin langsung oleh Presiden. Anggota Komite diantarana meliputi Menko Ekonomi, Menteri terkait, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Komite bertugas merumuskan kebijakan strategis dan rencana induk kewirasuahaan nasional yang menjadi acuan bagi seluruh lembaga terkait,” jelas Bahlil.
Adapun usuluan pada poin ketiga, soal penetapan anggaran kewirausahaan nasional yang berasal dari APBN dan APBD.
“Pemerintah memprioritaskan anggaran kewirausahaan sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tingkat nasional, serta Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi dan Kota/Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Kewirausahaan Nasional,” kata dia.
Usulan keempat, Kewajiban bagi bank umum untuk mengalokasikan 30% kredit pembiayaan kepada wirausaha muda.
“Perlu aturan khusus tentang kemudahan pembiayaan secara cepat dan murah dengan akses agunan dan tanpa agunan minimal 30 % dalam penyaluran kredit baik bank BUMN maupun bank umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dikhususkan bagi wirausaha muda yang memulai kegiatan berwirausaha dengan jangka waktu kurang 42 bulan sejak terdaftar di lembaga perizinan usaha,” tegas Bahlil.
Suasana RDP Pansus RUU KWN dan BPP HIPMI
Usulan kelima, Kredit lunak bagi wirausaha yang masih berada atau baru saja lulus di perguruan tinggi. Perlu aturan khusus tentang program pinjaman lunak bagi Mahasiswa tingkat akhir atau baru lulus perguruan tinggi, berupa kredit lunak dengan jangka panjang dengan bunga ringan sebagai modal usaha bagi wirausaha muda
Keenam, Pembebasan biaya perizinan bagi wirausaha muda; Perlu ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan persyaratan perizinan dan pembebasan biaya oerizinan bagi wirausaha muda. Selain itu juga mesti diatur penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan dan pemberian keringanan dalam persyaratan jaminan tambahan.
Sementara usulan ketujuh, Kemudahan dari pemerintah dalam hal pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi wirausaha muda.
“Perlu diatur tentang kemudahan yang dikhususkan bagi wirausaha muda dalam pendaftaran HAKI berupa: pendataan produk, jasa, atau desain yang dihasilkan wirausaha muda. Pemerintah jika perlu membeli lisensi/hal cipta produk-produk industri besar tertentu, agar bisa dipergunakan secara luas oleh wirausaha muda. Kemudahan proses sertifikasi halal dan sertifikasi badan POM bagi pengusaha muda,” kata dia.
Kedelapan, Perlindungan kepada ekonomi daerah melalui afirmasi wirausaha lokal; Perlu aturan yang mengatur investasi yang masuk ke sebuah daerah dengan kemitraan yang lebih adil; wajib menyertakan wirausaha daerah dengan presentase kemitraan minimal 15% bagi mitra lokal.
Adapun usulan kesembilan, Perluasan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang bersifat wajib; Untuk mempercepat lahirnya wirausaha muda yang berkualitas dan memperkuat kapasitas wirausaha muda yang ada, perlu dilakukan perluasan pendidikan vokasi serta memasukan pendidikan keweirausahaan disinergikan melalui lembaga-lembaga inkubator, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta.
Terakhir, kesepuluh, Sinergi lembaga pendidikan kewirausahaan dengan inkubator dan badan usaha milik negara/daerah.
“Untuk mengefektifkan kurikulum pendidikan, pelatihan dan pembiayaan kewirausahaan, perlu sinergi antar lembaga-lembaga pendidikan dan inkubasi, dari tingkat Nasional hingga ke daerah-daerah,” ujar Bahlil.
RDP yang dipimpin oleh Andreas Eddy Susetyo, Ketua Pansus RUU Kewirausahaan Nasional DPR-RI dan dihadiri oleh sejumlah anggota Pansus lainnya. Tampak hadir juga perwakilan dari beberapa kementerian terkait, diantaranya kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian UMKM.
