
Category: Ragam
-

Ibu Iriana Kampanye Pola Asuh Berbasis Karakter kepada Masyakat Toba Samosir
TOBA SAMOSIR, WARTANASRANI.COM – Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah yang ada di Provinsi Sumatra Utara, Selasa, 17 April 2018. Dalam kunjungan kerja kali ini, Ibu Iriana didampingi sejumlah istri Menteri Kabinet Kerja yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK).
Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Ibu Iriana beserta rombongan bertolak dengan menggunakan Pesawat Khusus Boeing 737-500 TNI AU sekira pukul 07.00 WIB. Setibanya di Provinsi Sumatra Utara, Ibu Iriana langsung melakukan peninjauan sejumlah kegiatan yang menjadi program kerja OASE-KK.Kegiatan diawali dengan meninjau proses pembelajaran pendidikan dan pengembangan anak usia dini (PPAUD) Toba Lestari, yang berada di Desa Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir.Kemudian, Ibu Iriana beserta rombongan juga meninjau pelaksanaan deteksi dini kanker serviks melalui metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) test yang digelar di Puskesmas Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.Tak hanya itu, Ibu Iriana bersama OASE-KK juga menghadiri ‘Sosialisasi Tolak Narkoba, dan Stop Kekerasan, serta Pornografi’ kepada para pelajar SMP-SMA yang ada di Provinsi Sumatera Utara.Kegiatan kunjungan kerja Ibu Iriana bersama OASE-KK ditutup dengan menghadiri sosialisasi parenting skill yang mengambil tema ‘Pola Asuh Berbasis Karakter’ kepada para guru PAUD, orang tua siswa, dan organisasi wanita yang hadir di Aula SMK Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.Dalam setiap kunjungannya, Ibu Iriana selalu menyempatkan diri berdialog dan melakukan sesi tanya jawab dengan para masyarakat yang hadir. Mulai dari siswa PAUD, peserta IVA test, pelajar SMP-SMA, guru, orang tua, hingga anggota organisasi wanita yang ada di Provinsi Sumatera Utara.Selain itu, sejumlah hadiah juga diberikan Ibu Iriana sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta yang hadir dan berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan. Tak lupa, masyarakat sekitar yang menyambut kedatangan Ibu Iriana di sepanjang jalan yang dilewati juga tak luput untuk diberikan buku tulis dan kain batik.Petang harinya, Ibu Iriana beserta rombongan menuju Kabupaten Samosir untuk bermalam dan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja pada hari Rabu, 18 April 2018.Tampak hadir mendampingi Ibu Iriana dalam kunjungan kerja kali ini, di antaranya Ketua Umum OASE-KK Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, Ketua Bidang 1 OASE-KK Ratna Megawangi Sofyan Djalil, Ketua Bidang 3 OASE-KK Nora Tristiyana Ryamizard Ryacudu, Sekretaris OASE-KK Nugrahani Pramono Anung, serta sejumlah anggota OASE-KK lainnya. (*) -

Kembali gelar Kuliah Umum, STT REM Kelapa Gading Jakarta, hadirkan Eko Putro Sandjojo
JAKARTA, WARTANASRANI.COM – STT Rahmat Emmanuel Ministry kembali menggelar kuliah umum yang ke-4 dengan menghadirkan Bapak Eko Putro Sandjojo, BSEE., MBA., Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, jumat (06/04/2018). Kuliah umum yang mengambil tema, Membangun Pemimpin Indonesia ini diselenggarakan di Aula Kampus, Jl. Pelepah Kuning III Blok WE 2 N0. 4 G-K, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Foto bersama Menteri Eko Pujo Sandjojo dengan Pimpinan dan Staff Dosen STT REM Kelapa Gading Jakarta
Sambutan Pdt. Dr. Abraham Conrad Supit, Ketua Yayasan Conrad Supit Center mengawali kuliah umum yang dipandu Dr. Johan JT. Tumanduk, Direktur Eksekutif Conrad Supit Center sebagai moderator.
Dengan gayanya yang khas disertai canda tawa, Eko Putro Sandjojo menguraikan dengan data yang akurat, apa saja capaian terkait tugas dan tangung jawabnya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang pro rakyat.
Dikatakan Eko bahwa kemajuan-kemajuan yang terjadi saat ini tak lepas dari langkah berani Presiden Jokowi yang meningkatkan dana desa dua kali lipat.
“Beruntung Presiden Jokowi punya keberanian untuk meningkatkan dana desa dua kali lipat, penerapan 82 persen sudah bagus. Karena itu berani dinaikkan dari 46 triliun naik 60 triliun. Ternyata kepala desa bisa karena tahun ini 128 ribu kilo meter jalan, ribuan jembatan, PAUD, WC dan lainnya,” ujarnya.
“Ternyata kepala desa dan perangkatnya mampu membangun apa yang paling dibutuhkan rakyatnya. Kita bisa menurunkan dari 27 juta menjadi 17 juta orang miskin,” ujarnya lagi.
Ditambahkan Eko, bahwa membuka akses pasar menjadi prioritas pemerintah untuk memutus lingkaran setan penyebab desa Indonesia miskin.
“Kenapa Desa Indonesia miskin? Nomor satu karena tidak ada akses pasar. Produknya rusak dan tidak pasti untung. Mereka menjadi golongan masyarakat resiko tinggi, konsekuensinya mereka tidak dapat pinjaman bank. “Lingkaran setan tersebut harus dimusnahkan, caranya dengan Cluster Ekonomi Desa,” paparnya.

Pemberian Cinderamata dari pihak STT REM kepada Menteri Eko Putro Sandjojo
Menteri Eko mencontohkan Kabupaten Pandeglang sebagai kabupaten terbesar di Banten dan hanya tiga jam dari Jakarta, tapi ada 156 Desa masih tertinggal.
“Setelah melihat daerah maju di Gorontalo dan Dompu, Bupati menyiapkan untuk ratusan hektar penanaman jagung. Meminta menteri pertanian menyumbang alat dan mesin, dan menteri PU untuk membangun jembatan sehingga produksi bisa di pasarkan dengan baik. Kemudian melibatkan bank untuk memberi kredit, untuk biaya sebelum panen. Dengan demikian tahun 2017 lalu, Pandeglang panen 90 ribu ton dan beberapa tahun ke depan bisa 500 ribu ton, artinya bisa 1.5 triliun dan diharapkan tidak ada desa tertinggal lagi. Model lain yang sama di Sumba Timur. Target 2019 sudah terlampau karena 10 ribu desa sudah bisa mandiri,” pungkasnya.
Selain itu, menurut Eko, Indonesia memiliki potensi yang besar ke depan karena saat ini menjadi negara nomor 16 di dunia dari kekuatan ekonomi dengan sekarang GNP 1 triliun dollar. Dan untuk 2050 menurut Mckency bahwa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor empat setelah China, India dan Amerika Serikat dengan perkiraan GNP 7 triliun dollar AS.
“Masih banyak juga keunggulan lainnya seperti dari jumlah angkatan kerja, hutan tropis terluas nokor dua di dunia, jumlah pulau terbesar dan masih banyak keunggulan lainnya. Kita ini negara besar, karena itu kita tidak perlu takut dengan perang dagang Amerika Serikat dan China,” tegasnya.
Selesai paparan, tanya jawab mewarnai kuliah umum yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama serta pemberian cinderamata dari pihak STT REM kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.
-

Seminar dan Deklarasi Umat Kristen Protestan Provinsi Jawa Barat
BANDUNG, WARTANASRANI.COM – Ditengah-tengah maraknya, penyebaran berita-berita hoax, ujaran kebencian, isu sara, black campaign, serta money politic dalam menyongsong Pemilu/Pilkada, maka Bawaslu melakukan upaya pencegahan melalui lembaga keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan dengan diselenggarakannya sosialisasi dan seminar pengawasan pemilu partisipatif bagi warga gereja pada hari selasa-rabu (27-28/03-2018) bertempat di Hotel Luxury Trans Studio Bandung.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Bpk. Harminus Koto, M.I.Kom mengajak kepada seluruh stakeholder dan seluruh kelompok masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya serta melakukan pegawasan dalam Pemilu/Pilkada. Serta tegas menolak segala bentuk black campaign, money politic, isu sara, serta hoax, yang tidak sesuai dengan undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khususnya dalam hal ini di tempat-tempat ibadah yaitu gereja. Oleh sebab itu ia berharap agar seluruh elemen masyarakat bahkan warga gereja, agar dapat bekerja sama dengan Bawaslu dan tidak melibatkan diri dari hal-hal tersebut.
Seminar yang dibagi beberapa kelas dihadiri oleh ratusan peserta. Pemateri mengajak untuk setiap warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan persyaratan yaitu berumur 17 tahun keatas / yang sudah menikah, memiliki hak sebagai warga Negara untuk menjadi pemilih dan pengawas dalam Pemilu/Pilkada yang tidak lama lagi akan akan berlansung di seluruh pelosok nusantara pada pemilihan kepala daerah di 171 daerah, yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten tahun 2018 dan pemilihan serentak untuk anggota legistlatif kabupaten kota, provinsi dan nasional serta pemilihan presiden dan wakil presiden akan berlangsung pada tahun 2019.
Beberapa narasumber yang menjadi pemateri diantaranya adalah Pdt. Supriatno, M.Th (Pendeta Jemaat Sinode GKP) berbicara mengenai Peran & Partisipasi Gereja Mewujudkan Pilkada Bersih. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung Ibu Rahel Octora, SH.,M.Hum, mengupas materi mengenai Cerdas Ber-Media Sosial dalam Pilkada. Dan Pengamat Pemilu Bpk. Jeirry Sumampouw menyampaikan materi Mungkinkah Pilkada Tanpa Politik Sara dan Politik Uang?. Materi yang dikemas sedemikian rupa memberikan wawasan serta pengetahuan yang baru bagi para peserta. Penekanan pemateri adalah agar setiap warga masyarakat khususnya gereja untuk mengambil sikap dan katakan tidak pada segala bentuk ajakan black campaign, money politic, isu sara, serta hoax dan berhati-hati dalam menggunakan media social. Sehingga tidak terjerat hukum dan memberikan sumbangsih positif pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Pada hari kedua acara ditutup dengan deklarasi warga gereja Provinsi Jawa Barat yang di wakili oleh lembaga gereja, organisasi kemasyarakatan serta mahasiswa. Adapun isi dari deklarasi tersebut adalah :
Kami umat Kristen yang tergabung dalam Seminar Kebangsaan 2018, bertekad serta bersungguh-sungguh untuk menjaga persaudaraan, perdamaian dan keutuhan Bangsa dan Negara Indonesia serta berkomitmen untuk :
- Berperan aktif melakukan upaya pencegahan menolak segala bentuk politik uang, kampanye hitam serta kampanye yang bermuatan SARA yang dapat memecah persatuan dan kesatuan Bangsa,
- Mengajak dan selalu mengingatkan umat Kristen dan masyarakat pada umumnya untuk cerdas dan bijak dalam bermedia social serta tidak mudah terprovokasi berita yang belum tentu kebenarannya,
- Mendorong umat Kristen dan masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan PILKADA bersih dan bermartabat,
- Berperan aktif untuk memberikan informasi jika menemukan pelanggaran dari atau indikasi pelanggaran dalam proses PILKADA.



Kesepakan deklarasi tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama yang dilakukan oleh Bawaslu, Yakoma PGI, Sinode GKP, serta seluruh perwakilan organisasi masyarakat, lembaga gereja serta mahasiswa. (red)
-

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Warga Gereja
BANDUNG, WARTANASRANI.COM – BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan YAKOMA (Yayasan Komunikasi Masyarakat) PGI dan Sinode GKP menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Warga Gereja pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.
Acara yang berlangsung selama dua hari berturut-turut Selasa – Rabu (27-28/03/2018) bertempat di Hotel Luxury Trans Studio Bandung.
Pesta Demokrasi di Indonesia akan segera berlangsung di tahun 2018 dan 2019, di tahun 2018 berlangsung pemilihan kepala daerah di 171 daerah, yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Pemilihan serentak untuk anggota legistlatif kabupaten kota, provinsi dan nasional serta pemilihan presiden dan wakil presiden akan berlangsung pada tahun 2019.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya pencegahan dan peningkatan fungsi kelembagaan BAWASLU Provinsi Jawa Barat. Mengingat laju perkembang arus Informasi, maka diharapkan agar warga gereja untuk menghindari berita-berita HOAX, heat speech / ujaran kebencian, black campaign, money politic (politik uang) serta cerdas dalam menggunakan media sosial seperti Facebook, Path, Twitter dan lain-lain. Juga ikut serta dan aktif dalam pengawasan PILKADA dan PEMILU sehingga dapat memilih seorang pemimpin yang bersih dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani rakyat.
Kepala Staff Sekretariat BAWASLU Jawa Barat Drs. Eliazar Barus, M.Si menjelaskan kepada awak media bahwa “Mengawasi PEMILU itu merupakan hak setiap warga Negara, bukan hanya ikut memilih tetapi juga mengawasi dari awal tahapan PILKADA sampai selesai dan berakhirnya masa jabatan calon terpilih nantinya”, pungkasnya.
Ia juga sangat mengapresiasi respon positif dari warga gereja untuk ikut mengambil bagian dalam pengawasan PILKADA dan PEMILU secara bersih. Hal ini terlihat saat pelaksanaan begitu banyak perwakilan dari lembaga gereja dan lembaga keumatan lainnya seperti PEWARNA (Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia) Jawa Barat, GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) dan lain-lain.
Ada 5 hal penting yang menjadi maksud dan tujuan kegiatan ini, yaitu :
- Memberikan pemahaman kepada Warga Gereja terkait struktur kelembagaan Pengawas Pemilu, teknis pengawasan, serta mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- Mendorong partisipasi aktif dan kritis pemilih dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada yang berlangsung;
- Memberikan pemahaman kepada pemilih (warga gereja) agar tidak memproduksi dan menyebarkan isu SARA melalui media sosial;
- Membangun kepekaan pemilih dalam menyaring dan menyebarkan informasi melalui Media Sosial dalam proses Pilkada Serentak 2018;
- Mengingatkan pemilih tentang bahaya politisasi SARA dan politik uang, serta komitmen mewujudkan pilkada bersih dan bermartabat.
Pada kesempatan yang sama, YAKOMA PGI juga berharap untuk setiap warga gereja turut berpartisipasi dan melakukan pengawasan serta dapat menggunakan akun media sosialnya secara bijak, demi terlaksannya PILKADA yang damai dan bersih.
“Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh YAKOMA, dan tentu hal ini didukung oleh BAWASLU dalam rangka tahun Politik 2018. Jadi tugas YAKOMA adalah menyiapkan warga gereja, Pertama untuk berpartisipasi dalam PILKADA tahun 2018. Lalu yang Kedua lebih penting lagi untuk terlibat dalam proses PILKADA ini. Dan yang Ketiga adalah YAKOMA diberikan mandat untuk mendorong warga gereja untuk memanfaatkan media sosial secara bijak”, pungkas Ibu Irma Simajuntak sebagai Direktur YAKOMA PGI.
Tanggapan dan harapan panitia penyelenggara, dari Sinode GKP (Gereja Kristen Pasundan) yaitu Pdt. Daryatno Ketua 2 Bidang Pelayanan dan Kesaksian. Ia mengatakan bahwa menyadari PILKADA ini adalah merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk diantaranya warga gereja. Dan ini juga merupakan tanggung jawab para pemimpin gereja untuk melengkapi dan mempersiapkan setiap warga jemaatnya untuk ikut serta mensukseskan PILKADA secara bersih dan bermartabat. Karena gereja tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat, gereja bagian dari Negara ini.
Warga gereja yang menjadi peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, sekalipun acara berlangsung selama dua hari, namun tidak menyurutkan semangat para peserta. Bagi peserta kegiatan ini sangat baik dan bermanfaat positif, selain untuk menambah wawasan serta pengetahuan, kegiatan ini juga dianggap penting untuk bergandengan tangan dengan pemerintah mewujudkan PILKADA 2018 dan PEMILU 2019 bersih dan damai.
Saat ditemui awak media seorang peserta mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung, mengakui bahwa kegiatan ini memberikan dampak yang positif, dan membuka wawasannya bahwa ternyata sebagai masyarakat biasa bisa ikut andil dalam pengawasan PILKADA.
“Responnya baik soalnya sebelumnya tidak memiliki pengetahuan politik seperti ini. Dan setelah mengikuti kegiatan ini, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita bisa ikut andil”, kata Jella Detriamei.
Tentunya menjadi harapan bersama sebagai warga Negara yang baik, harus menggunakan hak pilihnya dalam menentukan calon pemimpin di setiap daerah, dan menjadi pemilih yang cerdas dan bijak serta ikut serta melakukan pengawasan dalam PILKADA sehingga dapat berjalan secara adil, jujur, bersih dan damai. (red)
-

Pengurus PAC dan Ranting Partai Gerindra Medan Satria Resmi Dilantik
KOTA HARAPAN INDAH, WARTANASRANI.COM – Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi, Ibnu Hajar Tanjung melantik Pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan Pengurus Ranting di Kota Harapan Indah Bekasi Jumat (23/03/2018). Acara pelantikan pengurus PAC dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Bekasi Murfati Lidianto, SE dan beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat juga PAC Bekasi Barat, PAC Pondok Melati, PAC Jatisampurna dan PAC Pondok Gede.

Dalam sambutannya sebelum melantik para pengurus, Ibnu Hajar Tanjung mengajak seluruh PAC dan Ranting untuk menyamakan persepsi agar tujuannya sama. Dirinya yakin apabila para pengurus memiliki persepsi yang sama, maka besar kemungkinan untuk memenangkan Pilkada baik Walikota Bekasi dan Pemilihan Gubernur yang tidak lama lagi akan berlangsung, bahkan sampai Pemilu 2019.
“Saya berharap kepada rekan-rekan, kita samakan persepsi” ucapnya penuh harap.
Juga dia berharap untuk tetap kompak dan apabila ada masalah, harus diselesaikan secara damai dan penuh kekeluargaan diantara para pengurus, untuk tidak membeberkan masalah tersebut ke ranah public.
“Jadi kepada bangsawan, kepada pengurus-pengurus yang akan dilantik, kita harus kompak kalau ada masalah selesaikan didalam, selesaikan dikantor. Kalau diranting selesaikan diranting, tidak perlu orang tahu ” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama juga Murfati Lidianto, SE sebagai Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Gerindra, dalam sambutannya merasa bersyukur karena diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan kebahagiaan saat mengikuti acara pelantikan.Dia kembali mengajak agar para pengurus untuk tetap kompak. Dimana hal tersebut sudah nampak saat menggelar Pengobatan Gratis bagi ratusan masyarakat Medan Satria.
“Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kebahagiaan dalam rangka pelantikan PAC kecamatan Medan Satria.”
Sekalipun acara pelantikan dilaksanakan pada malam hari, namun tidak mengurangi semangat para pengurus yang sudah terpilih. Antusiasme yang tinggi terlihat dari setiap insan yang hadir memeriahkan acara pelantikan ini.

Ketua PAC Meydi F Kaat, dalam sambutannya usai pelantikan mengajak pengurus untu sama-sama bergandengan tangan, bekerja dengan hati dan bekerja semaksimal mungkin untuk pemenangan Gerindra dikecamatan Medan Satria. Tentunya potensi yang dimilikinya tidak dapat diragukan lagi karena sudah terbukti pada periode kemarin dipercayakan sebagai tim sukses, Gerindra Medan Satria berhasil mendulang suara.
“Pengurus yang sudah dilantik, marilah kita sama-sama bergandengan tangan, kita bekerja dengan hati” pungkasnya.
Acara pelantikan diakhiri dengan doa dan makan bersama, dengan tidak membedakan satu sama lain, baik pengurus inti sampai kepada ranting-ranting, sebagai keluarga besar Gerindra yang sekalipun berbeda suku, ras dan agama, namun satu kesatuan yaitu Indonesia Raya seperti nama Gerindra itu sendiri Gerakan Indonesia Raya (red).
-

GMKI Laksanakan Seminar Nasional dan Deklarasi Generasi Millenial Menuju Indonesia Emas 2045
JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Pengurus Pusat GMKI melaksanakan Penutupan Rangkaian Dies Natalis ke-68 GMKI di Grha Oikoumene PGI-GMKI, Jakarta Pusat, Jumat (16/3). Kegiatan ini diawali dengan Seminar Nasional bertajuk Pancasila, Hubungan Antar Agama, dan Revolusi Industri Ke-4 dan Deklarasi Generasi Millenial Menuju Indonesia Emas 2045 yang bertujuan menjawab tantangan dunia masa depan dengan nilai-nilai konsensus kebangsaan dan umat beragama.
Pembicara Seminar Nasional bertajuk Pancasila, Hubungan Antar Agama, dan Revolusi Industri Ke-4 dan Deklarasi Generasi Millenial Menuju Indonesia Emas 2045Kegiatan seminar ini dihadiri oleh pembicara kunci Prof. Sri Adiningsih yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Hadir juga beberapa narasumber antara lain Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H (Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Baktinendra Prawiro (Ketua Umum Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia), Pdt. Albertus Patty (Ketua MPH Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), dan Dr. Karuniana Dianta Sebayang (Wasekjen GP Ansor).
Dalam orasinya, Ketua Watimpres memaparkan bahwa pemerintah telah mengantisipasi kemajuan teknologi yang ditandai dengan Revolusi Industri ke-4 melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan digital sebagai faktor produksi utama.
“Kemandegan ekonomi 4 sampai 6 tahun yang lalu, saat ini sudah bisa dipacu dengan lebih baik. Untuk mengarusutamakan kekuatan digital bagi produktivitas masyarakat, pemerintah merencanakan elektrifikasi secara maksimal di seluruh pelosok negeri,” katanya.
Prof. Sri Adiningsih menyampaikan, terkait dengan Pancasila dan generasi milenial, menurut data CSIS, 91% generasi millenial tidak menginginkan dasar negara berubah.
“Hal ini menjadi potensi besar untuk terus memacu pembangunan bangsa dengan tetap berlandaskan Pancasila,” katanya.
Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur hubungan antar umat beragama yang rukun dan saling mengisi.
“Amerika yang memiliki nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, dan kepastian hukum cukup kuat dikarenakan “friendly spirit”, yang berasal dari Protestan Ethics. Di Indonesia juga dihidupi oleh “brother/sistership spirit” yang tumbuh dari nilai-nilai Pancasila,” ungkapnya.
Beliau menyampaikan dalam menghadapi disrupsi teknologi dan ekonomi di masa datang, perlu untuk mempertahankan komunikasi yang baik dan produktif antar umat beragama yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
Senada dengan itu, Pdt. Albertus Patty menyampaikan keniscayaan Revolusi Industri ke-4 bisa dijawab dengan memanfaatkan kesempatan ini atau membiarkan disrupsi ini menjadi ancaman.
“Anak muda harus dibekali dengan kemampuan untuk membuat potensi ini menjadi kesempatan yang baik, dan hal ini harus dilakukan sendiri oleh anak muda. Dengan adanya kemajuan teknologi, perkembangan keagamaan juga sangat bergantung pada pemanfaatan alat-alat dijital tersebut, sehingga tidak ada penyalahgunaan teknologi seperti yang terjadi saat ini melakukan hoax, ujaran kebencian di media sosial, dan lainnya,” katanya.
Ketua Umum PIKI, Baktinendra Prawiro menyampaikan pengamalan Pancasila harus bersumber dari dalam hati nurani. Jika dahulu Pancasila diterjemahkan ke dalam 78 butir dan P4, sekarang harusnya sesuai konteks milenial.
“Kontekstualisasi ini harus bisa menjawab tantangan disrupsi teknologi dan pemanfaatannya bagi kemanusiaan,” ungkap Bakti.
Pada akhir kesempatan, Dr Karuniana Dianta Sebayang, ME sebagai perwakilan dari PP Gerakan Pemuda Ansor, menyampaikan sejarah perkembangan Revolusi Industri sampai jilid 4. Beliau juga melampirkan data pengguna internet yang didominasi oleh generasi X dan Y (milenial), namun pada posisi yang hampir sama generasi post-milenial (alpha) juga sudah memahami penggunaan berbagai alat teknologi.
“Ini merupakan potensi masa depan tapi juga bisa menjadi ancaman. Ketergantungan hari ini terhadap hubungan sosial yang nyata juga terhadap spiritualitas agama, jangan sampai berubah menjadi ketergantungan pada dunia maya,” katanya.

Suasana Penutupan Rangkaian Dies Natalis ke-68 GMKI di Grha Oikoumene PGI-GMKI, Jakarta Pusat, Jumat (16/3).
Seminar ini dimoderasi oleh Alan Christian Singkali, Sekretaris Umum PP GMKI yang menyampaikan bahwa tanggungjawab masa depan bukan hanya tanggung jawab negara, sekelompok teknokrat, ataupun alim ulama, tapi tanggung jawab kita semua, khususnya oleh para generasi milenial yang tercerahkan.
“Ini yang menjadi alasan mengapa GMKI membahas topik ini. Agar generasi millenial tidak tercemar dengan hoax dan nuansa perpecahan, melainkan berkolaborasi dengan nilai-nilai Pancasila, untuk menghadapi tantangan Revolusi Industri ke-4,” katanya.
Setelah pemberian plakat penghargaan kepada para pembicara, para peserta Seminar melakukan Deklarasi Generasi Milenial Menuju Indonesia Emas 2045 sebagai bentuk komitmen mahasiswa untuk tidak ikut-ikutan melakukan tindakan hoax, mengeluarkan ujaran kebencian, dan tindakan radikal lainnya.
Deklarasi ini berbunyi, “Generasi Millenial Adalah Pelaksana Nilai-Nilai Pancasila, Generasi Millenial Adalah Pelaku Toleransi di Tengah Masyarakat, Generasi Millenial Adalah Pembangun Peradaban Indonesia”.
Usai Seminar Nasional, kegiatan dilanjutkan dengan Malam Penganugerahan Panji Perdamaian Johannes Leimena kepada Buya Ahmad Syafi’i Maarif, Romo Frans Magnis Suseno, dan Pdt. S.A.E Nababan. Acara ditutup Orasi Ilmiah dari Dr. Detji Kory Elianor Rooseveld Nuban, S.H., M.Hum dengan tema ‘Reformasi Hukum Dalam Konteks Hubungan Antar Umat Beragama dan Tantangan Revolusi Industri Ke-4’. Detji merupakan dosen Universitas Nusa Cendana Kupang dan meraih doktor di usia 29 tahun. (*)
-

Lebih dari 60.000 Petisi Masuk untuk Membuat Hari Libur Nasional Menghormati Ps. Billy Graham
WARTANASRANI.COM – Dilansir dari christianheadlines.com, ribuan orang telah menandatangani sebuah petisi yang menyerukan sebuah hari libur nasional untuk menghormati Pendeta Billy Graham.
Graham, yang meninggal pada tanggal 21 Februari, mengabarkan pesan Injil kepada jutaan orang di seluruh dunia. Dia dicintai oleh banyak orang dan pastinya merupakan salah satu tokoh berpengaruh di abad ke-20.
Graham telah dihormati di Capitol AS minggu lalu, di mana publik, serta pejabat pemerintah, termasuk Presiden Trump dan First Lady Melania, datang untuk memberikan penghormatan. Lebih dari 2.000 orang juga menghadiri pemakaman penginjil di Charlotte pada hari Jumat (02/03/2018).
Sekarang, usaha telah melangkah lebih jauh untuk menghormati Graham. Fox 8 melaporkan bahwa Kyle Siler memulai sebuah petisi Change.org yang ditujukan kepada Presiden Trump yang meminta sebuah hari libur nasional untuk dibuat sesuai dengan Graham.
“Mari kita dapatkan Hari Libur Nasional untuk Billy Graham !! Graham mengabarkan Injil kepada lebih banyak orang dalam audiensi langsung daripada orang lain dalam sejarah … nasihat Graham dicari oleh presiden, dan seruannya baik untuk orang sekuler maupun religius. arena dibuktikan oleh berbagai kelompok yang telah menghormatinya, termasuk banyak gelar doktor kehormatan dari banyak institusi di AS dan luar negeri. Bantu kami untuk menetapkan hari libur nasional untuk mengingat orang hebat ini, “Siler menulis dalam petisi tersebut.
Waktunya akan mengatakan apakah “Pendeta Amerika” akan mendapatkan hari libur nasionalnya. Hampir 61.000 orang telah menandatangani petisi tersebut. (Sumber: Christian Headlines)
-

Konferensi Pers BPP HIPMI: SDP II dan Rapimnas 2018 Jadi Momentum Lahirnya Undang-Undang Kewirausahaan
JAKARTA, WARTANASRANI.COM – Jelang pelaksanaan Sidang Dewan Pleno (SDP) II dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2018 BPP HIPMI, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia didampingi Ketua SC Anggawira, Ketua OC Ajib Hamdani, Bendahara OC Afan A Nugraha, Wasekjen Umar Ali Lessy, dan Wasekjen Harmen Saputra, menggelar konferensi pers di HIPMI CENTER, Menara Bidakara II Lt. 8, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (2/3/2018).

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia (tengah) bersama , Ketua OC Ajib Hamdani (kanan), Wasekjen Umar Ali Lessy (paling kanan), Ketua SC Anggawira (kiri) , Bendahara OC Afan A Nugraha (paling kiri) saat konferensi pers pelaksanaan Sidang Dewan Pleno (SDP) II dan Rapimnas BPP HIPMI di Jakarta, Jumat (2/3).
SDP II dan Rapimnas HIPMI 2018 yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo ini, mengambil tema ‘Redistribusi Ekonomi dan Peran Pengusaha Muda dalam Memperkokoh Daya Saing Bangsa’, akan berlangsung dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 di Hotel Novotel, Kota Tangerang Selatan, Banten.
Selain sebagai kegiatan konsolidasi dengan para anggota sendiri, bagi BPP HIPMI, Kegiatan Nasional SDP II dan Rapimnas HIPMI 2018 yang akan melibatkan 500 DPC HIPMI di 34 provinsi Indonesia, dengan 3500 sampai 4000 peserta ini, menjadi spesial, karena bisa menjadi momentum lahirnya Undang-Undang Kewirausahaan yang adalah buah perjuangan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.
“Momentum acara SDP II dan Rapimnas kali ini berbeda dengan SDP-SDP sebelumnya, sebab kali ini kita akan mencoba untuk concern pada satu pembahasan undang-undang kewirausahaan. Undang-undang kewirausahaan ini merupakan pikiran murni dari HIPMI yang diawali dari forum disccusion disini pada tahun 2015 akhir dan awal tahun 2016,” ungkap Bahlil Lahadalia, Ketua Umum HIPMI.
Ditambahkan Bahlil bahwa rancangan undang-undang kewirausahaan yang menurutnya menjadi jembatan para pengusaha pemula untuk bisa mendapatkan jumlah kredit yang proporsional dari perbankan serta perlindungan kepada pengusaha pemula ini, dapat segera diselesaikan dan ditetapkan sebagai undang-undang, bahkan HIPMI siap untuk mengawal.
“Undang-undang kewirausahaan tersebut saat ini sudah masuk di prolegnas dan HIPMI mencoba untuk mengawal. Karena itu acara besok ada pemaparan satu sesi khusus tentang Undang-Undang Kewirausahaan yang akan dibawakan oleh Ketua Panja RUU, Abang Maruarar Sirait, dan Ketua DPR. Kita minta tahun ini agar Undang-Undang Kewirausahaan segera selesai, karena ini adalah jawaban terhadap percepatan pertumbuhan dunia usaha dan sekaligus memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk bisa berakselerasi bisa melakukan percepatan dan kerja dengan dinamika perkembangan ekonomi khususnya dibidang IT,” tegasnya.
Selain itu, Bahlil juga menyampaikan soal pentingnya afirmasi tentang kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Kewirausahaan.
“Dan terlebih penting lagi adalah ada afirmatif dalam rangka keseimbangan untuk kemudian terjadi percepatan dan kebersamaan. Itu sebenarnya esensinya. Jadi sekali lagi dalam dunia ekonomi seperti sekarang, tidak ada perbedaan antara si A dan si B. Oleh karena itu diatur sedemikian rupa, harus ada afirmatif,” ungkapnya

Kekompakkan BPP HIPMI menyambut SDP II dan Rapimnas 2018
Dibagian lain, Anggawira Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan HIPMI sekaligus ketua SC, memaparkan berbagai persoalan yang terjadi dalam dunia usaha, yang menjadi latar belakang tema besar SDP II dan Rapimnas HIPMI 2018.
Sementara Ketua Panitia, Ajib Hamdani, selain menyampaikan rangkaian acara dengan narasumber yang dihadirkan dalam SDP II dan Rapimnas HIPMI 2018, juga kembali menegaskan jumlah peserta serta kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Jusuf Kalla di hari terakhir penutupan SDP II dan Rapimnas.
“Acara akan ditutup pada tanggal 8, hari kamis, jam delapan malam. Insya Allah undangan sudah kita kirimkan kepada Bapak Wapres, mohon doa rekan-rekan semua” sebut Ajib Hamdani penuh harap.
-

Presiden Apresiasi Komitmen Pemuka Agama Perkokoh Kerukunan Bangsa
BOGOR, WARTANASRANI.COM – Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas komitmen kuat para pemuka agama di seluruh Tanah Air dalam membantu pemerintah menjaga serta memperkokoh kerukunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Presiden Joko Widodo dengan para peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, Sabtu, 10 Februari 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara saat bersilaturahmi dengan para peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, pada Sabtu, 10 Februari 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Din Syamsuddin, kepada seluruh pemuka agama, peserta musyawarah atas komitmennya untuk memperkuat kerukunan bangsa, serta atas komitmennya memperkokoh NKRI, memperkokoh Pancasila, serta memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Presiden.
Berkat komitmen kuat dan peran penting para pemuka agama tersebut, Indonesia telah dikenal oleh dunia internasional sebagai negara yang penuh keberagaman namun masyarakatnya tetap menjunjung tinggi nilai toleransi dan kebersamaan.
“Indonesia contoh masyarakat muslim yang mengedepankan Islam moderat, contoh keberhasilan menjaga Bhinneka Tunggal Ika,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Presiden mengajak para pemuka agama untuk bersama-sama dengan pemerintah membangun sinergi yang kuat guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang kokoh, toleran, dan saling pengertian.
“Tetapi juga saling kerja sama, saling bersinergi menjaga pendidikan, menjaga sikap umat masing- masing. Bekerja sama mengembangkan pendidikan yang terbuka, meningkatkan pengertian antar agama, antar etnis, dan antar status sosial,” kata Presiden.
Tak hanya sampai disitu, peran dan kontribusi Indonesia juga dinantikan oleh negara-negara lain dalam rangka menyelesaikan konflik kemanusiaan serta mewujudkan perdamaian dunia.
“Para pemuka agama, visi kita memperkokoh Pancasila dan NKRI tapi kita juga ikut menjaga ketertiban dunia, berkontribusi pada perdamaian saudara kita baik di Afghanistan, Rakhine State, dan belahan dunia lain,” ucap Presiden.
Hal tersebut penting dilakukan mengingat perdamaian merupakan fondasi berharga dalam kehidupan bernegara dan memenangkan persaingan dengan negara lain. Sehingga masyarakat harus terus dibimbing dan diingatkan tentang nikmatnya perdamaian, kerukunan, dan persatuan.
“Ini yang harus terus kita syukuri jangan sampai lupa tentang anugerah dari Tuhan mengenai ini. Jangan sampai kita lupa nikmatnya kerukunan, karena kita selama ini selalu rukun,” ujar Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban Din Syamsuddin, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.
-

Presiden Minta Pemuka Agama Ingatkan Masyarakat Tentang Nikmatnya Perdamaian
BOGOR, WARTANASRANI.COM – Indonesia adalah contoh negara dengan masyarakat yang sangat majemuk dan miliki toleransi serta rasa kebersamaan. Oleh karenanya para pemuka agama harus mengingatkan kepada masyarakat tentang nikmatnya perdamaian, kerukunan dan persatuan.
Foto bersama Presiden Joko Widodo dengan Peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa di Istana Kepresidenan Bogor (Sabtu, 10 Februari 2018)
Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika bersilaturahmi dengan Peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu 10 Februari 2018.
“Jangan sampai lupa tentang anugerah dari Tuhan mengenai ini. Jangan sampai kita lupa nikmatnya kerukunan, karena kita selama ini selalu rukun,” ucap Kepala Negara.
Presiden meminta agar para pemuka agama selalu mengingatkan kepada masyarakat luas tentang saudara-saudara kita yang berada di beberapa negara yang sedang dilanda konflik dan juga perang saudara.
“Yang kehidupan sehari-harinya selalu dihantui oleh perang, yang peradabannya mundur sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun ke belakang,” tuturnya.
Lebih lanjut Presiden menceritakan tentang kunjungan ke lima negara di Asia Selatan, yakni Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan. Di Bangladesh Presiden mengunjungi Cox’s Bazar. Lokasi pengungsi Rakhine State di Bangladesh.
“Kondisinya sangat memprihatinkan. Saya Kepala Negara pertama yang mengunjungi Cox’s Bazar. Ini adalah komitmen kita untuk kemanusiaan dan komitmen kita untuk misi kemanusiaan,” ucapnya.
Delapan hari sebelum berkunjung ke Kabul, Afghanistan, ada ledakan bom yang menewaskan 20 orang. Demikian pula saat dua hari jelang keberangkatan kembali terjadi ledakan bom yang menewaskan 103 orang.
“Bahkan dua jam sebelum saya mendarat di Kabul, sebuah akademi militer di Kabul diserang, 5 tentara tewas dan puluhah lainnya luka-luka,” ujar Kepala Negara.
Saat tiba di Kabul, Afghanistan, Presiden menyampai kekagetannya melihat kota yang sangat besar dan juga adanya gedung yang besar-besar.
“Tapi kehidupan sehari-harinya betul-betul tidak bisa disampaikan dalam kata-kata. Di setiap jalan ada tank, di setiap gang ada tank, di setiap tempat ada,” ucap Presiden.
Istana Presiden Agr di Kabul pun sangat besar. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyampaikan bahwa istana tersebut dibangun 340 tahun yang lalu.
“Beliau menyampaikan kepada saya bahwa Afghanistan itu memiliki deposit gas dan minyak yang besar, emas terbesar di dunia. tetapi tidak bisa dikelola karena peperangan tadi,” ujar Presiden.
Sementara itu, Ibu Negara Afghanistan Rula Ghani menyampaikan hal yang lain. “Presiden Jokowi 40 tahun lalu sebelum negara kami perang, negara kami bila dibandingkan dengan negara tetangga levelnya sedikit lebih tinggi dan perang yang berkecamuk sudah lebih dari 40 tahun ini menyebabkan peradaban mundur jauh ke belakang,” tutur Presiden menyampaikan ucapan Rula Ghani.
Bahkan dulu di Afghanistan, perempuan mengemudikan mobil antar kota merupakan hal yang biasa.
“Mungkin negara lain saat itu belum ada yang nyetir, di sini sudah bisa. Tapi akibat konflik perang, perempuan tidak bisa bersekolah lagi. Keluar rumah dibatasi karena masalah keamanan. Yang terkena dampak paling besar adalah dua, anak-anak dan perempuan,” ucap Presiden.
Saat ini kondisi di Afghanistan jauh lebih baik meski ada ledakan bom. “Sekarang anak perempuan di lingkungan tertentu bisa naik sepeda. Itu bahagia sekali. Dulu naik mobil sekarang naik sepeda saja sudah bahagia dan merupakan hal luar biasa. Ini Ibu Rula Ghani yang menyampaikan ke saya,” kata Presiden.
Perang dan konflik betul-betul menghancurkan nilai kemanusiaan. Karena dalam kondisi seperti itu, kelompok-kelompok yang bertikai akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan menang, tanpa memperhatikan lagi nilai-nilai yang benar dan salah. Dalam situasi seperti ini sudah tidak ada lagi nilai-nilai kemanusiaan.
“Ini yang beliau (Rula Ghani) katakan, betapa yang namanya kerukunan, perdamaian, persaudaraan, nilai yang betul-betul harus dijunjung tinggi,” ucap Presiden.
Luka psikologis karena konflik memerlukan waktu berpuluh tahun untuk menghilangkannya. “Anak yang dilahirkan di situasi kekerasan akan melahirkan generasi yang juga penuh kekerasan baru,” tutur Kepala Negara.
Oleh karenanya perdamaian, kerukunan, persaudaraan dan stabilitas adalah fondasi berharga bernegara, dasar untuk memenangkan persaingan kompetisi dengan negara.
“Sekali lagi atas nama rakyat Indonesia saya menyampaikan terima kasih atas kontribusi untuk Indonesia maju, untuk yang kita cita-citakan,” ujar Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban Din Syamsuddin, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.